Apakah Praktik Militer Israel Melampaui Hukum Internasional? Ketimpangan Kekuatan, Kekerasan Sipil, dan Batas Hukum Perang

-

Ilustrasi (Pic: Grok AI)


Selama kekuatan lebih dominan dari hukum dan kepentingan lebih kuat dari kemanusiaan, maka perlakuan seperti ini bisa terus berulang




Sejak eskalasi 2023, operasi militer Israel di Gaza Strip, Tepi Barat, dan wilayah perbatasan Lebanon telah menghasilkan korban sipil dalam jumlah besar. 


Analisis ini mengkaji apakah pola kekerasan tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran berat hukum humaniter internasional, serta menjelaskan mengapa ketimpangan global membuat akuntabilitas menjadi lemah.



Estimasi Korban (2023–2026)


Berdasarkan berbagai laporan (PBB, organisasi kemanusiaan, media internasional), dengan catatan angka bersifat estimasi:


Palestina (dominan di Gaza)

  • ≈ 40.000 – 70.000+ tewas
  • ribuan masih tertimbun reruntuhan
  • puluhan ribu luka

Tepi Barat

  • ratusan hingga ribuan tewas
  • peningkatan kekerasan pemukim & operasi militer

Lebanon

  • ratusan korban akibat eskalasi lintas batas


Sintesis: total korban mencapai puluhan ribu hingga mendekati atau melampaui 70.000 jiwa (terutama jika memasukkan korban tidak langsung).



Apakah ini “Kekejaman karena Benci”?


Secara ilmiah, kita harus hati-hati. Bukan karena:

  • “semua individu kejam”
  • atau “genetik jahat”

Tapi karena faktor sistemik:


a. Logika keamanan ekstrem

  • setiap ancaman dianggap eksistensial


b. Dehumanisasi

  • lawan tidak lagi dilihat sebagai individu manusia

c. Kebijakan struktural

  • ekspansi pemukiman
  • kontrol wilayah

Jadi ini bukan sekadar emosi, tapi kombinasi politik, militer, dan psikologi kolektif



Analisis Hukum Internasional


Kita masuk ke bagian paling krusial.


Acuan hukum utama

  • Konvensi Jenewa Keempat
  • International Criminal Court
  • Prinsip:
    • distinction (membedakan sipil vs kombatan)
    • proportionality (proporsionalitas)
    • necessity (kebutuhan militer)


Indikasi Pelanggaran Berat (War Crimes)


Jika terbukti, tindakan berikut termasuk pelanggaran:


❌ Serangan terhadap sipil

  • pemboman area padat penduduk

❌ Penghancuran properti tanpa kebutuhan militer jelas

  • rumah, kebun, infrastruktur sipil

❌ Hukuman kolektif

  • blokade yang berdampak pada populasi sipil

❌ Pengusiran paksa

  • terkait ekspansi pemukiman di Tepi Barat

Banyak organisasi HAM menyatakan terdapat indikasi kuat pelanggaran hukum humaniter.



Apakah ini Genosida?


Ini bagian yang paling kontroversial.


Menurut definisi hukum genosida sama dengan niat untuk menghancurkan kelompok tertentu.


Status saat ini:

  • masih diperdebatkan secara hukum
  • beberapa pihak menuduh genosida
  • pihak lain menyebutnya operasi militer melawan kelompok bersenjata

Kesimpulan akademik: belum ada putusan final internasional yang mengikat.



Analisis


Ketika timbul pertanyaan: “apakah hati nurani sudah mati?”


Dalam bahasa akademik:


ketika kekuatan tidak terkendali dan akuntabilitas lemah, kekerasan terhadap sipil menjadi “dinormalisasi”


Lebih tajam lagi:


hukum internasional ada…

tapi penegakannya bergantung pada politik global.


Kenapa ini terus terjadi?

  • veto kekuatan besar
  • aliansi strategis
  • kepentingan geopolitik

Hasilnya: akuntabilitas tidak berjalan seimbang.


Ketika publik menggugat “kenapa kejam?”


Jawaban paling jujur:


bukan karena manusia berhenti punya hati…

tapi karena sistem memungkinkan mereka mengabaikannya.


Dan selama kekuatan lebih dominan dari hukum dan kepentingan lebih kuat dari kemanusiaan, maka perlakuan seperti ini bisa terus berulang.











Referensi


Amnesty International. (2024). Israel/Occupied Palestinian Territories: Evidence of war crimes and unlawful attacks in Gaza. Amnesty International.


Human Rights Watch. (2024). Israel: Unlawful attacks in Gaza. Human Rights Watch.


United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. (2025). Humanitarian situation in Gaza Strip. OCHA.


United Nations Human Rights Council. (2024). Report of the Independent International Commission of Inquiry on the Occupied Palestinian Territory. United Nations.


International Criminal Court. (1998). Rome Statute of the International Criminal Court. International Criminal Court.


International Court of Justice. (2024). Application of the Convention on the Prevention of Genocide (Provisional Measures Order). International Court of Justice.


Geneva Convention Relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War (Fourth Geneva Convention). (1949).


B’Tselem. (2024). Violence by settlers and state forces in the West Bank. B’Tselem.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Kontaminasi Cs-137 pada Udang Indonesia: Antara Sains, Politik, dan Kepercayaan Global

-
Gambar
  Ilustrasi udang Indonesia (Pic: Meta AI) Kontroversi Cs-137 pada udang Indonesia adalah pelajaran bahwa dalam politik pangan global, “persepsi lebih berbahaya daripada radiasi” Kontroversi terkait dugaan kontaminasi radioaktif Cesium-137 (Cs-137) pada udang Indonesia pada September 2025 memicu perdebatan sains, politik, dan diplomasi dagang.  Pemerintah Indonesia menyatakan bahwa kadar Cs-137 yang terdeteksi (68 Bq/kg) masih jauh di bawah ambang batas standar internasional, sementara Amerika Serikat merespons dengan tingkat kewaspadaan tinggi.  Tulisan ini membahas perbedaan standar keamanan pangan global, analisis ilmiah terhadap dampak kesehatan, dimensi politik di balik “histeria” Amerika Serikat, serta isu fundamental mengenai kepercayaan internasional terhadap klaim keamanan pangan suatu negara. Pendahuluan Globalisasi pangan menjadikan standar keamanan internasional sebagai instrumen yang tidak hanya ilmiah, melainkan juga politis.  Kasus dugaan kontaminasi C...
Baca selengkapnya

Penahanan Global Sumud Flotilla & Penjara Ketziot: Kondisi, Pelanggaran, dan Tantangan atas Kemanusiaan

-
Gambar
  Ilustrasi penjara mengerikan (Pic: Meta AI) Berdasarkan bukti terkini, memang ada banyak indikasi bahwa aktivis Global Sumud Flotilla yang ditangkap diperlakukan dalam kondisi yang mendekati pelanggaran serius HAM Sejak 1-2 Oktober 2025, puluhan aktivis dari Global Sumud Flotilla (GSF) ditangkap oleh Israel setelah upaya pengiriman bantuan humanitarian ke Gaza.  Banyak dari mereka diintersep di perairan internasional, lalu dipindahkan ke fasilitas tahanan Ketziot di Negev — dikenal sebagai salah satu penjara paling keras.  Laporan‐laporan dari organisasi HAM dan media internasional mengungkap dugaan pelanggaran hak asasi: penahanan tanpa pengacara, pemaksaan lutut dan “zip-tied”, kekurangan obat dan makanan, dan kondisi penahanan yang sangat membatasi martabat manusia.  Tulisan ini menganalisis sumber bukti, mengukur sejauh mana pelanggaran sesuai standar internasional, dan mengkaji opsi respons hukum dan diplomatik. Pendahuluan • Latar : Global Sumud Flotilla ad...
Baca selengkapnya

Isu Pangkalan Militer Rusia: Diplomasi Dua Wajah dalam Politik Global

-
Gambar
Ilustrasi pesawat tempur Rusia (Pic: Meta AI) Diplomasi seringkali bersifat simbolik: menenangkan satu pihak lewat pernyataan publik, tapi menjaga peluang kerja sama dengan pihak lain melalui jalur informal Dalam dinamika hubungan internasional modern, negara-negara tidak hanya berinteraksi atas dasar moralitas atau hukum internasional, tetapi juga atas kepentingan strategis.  Istilah “ diplomasi dua wajah ” atau  dual-track diplomacy  sering digunakan untuk menggambarkan pendekatan yang tampak kontradiktif: negara mengklaim prinsip tertentu di satu sisi, tetapi menjalankan kebijakan berbeda di sisi lain.  Amerika Serikat dan sekutunya menjadi contoh paling jelas dari praktik ini, yang turut menginspirasi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, dalam merancang strategi diplomatiknya. Praktik Diplomasi Dua Wajah: Studi Kasus Amerika dan Sekutunya - Demokrasi dan Intervensi AS kerap menyuarakan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia. Namun, sejarah mencatat ...
Baca selengkapnya