Pengungsi Palestina (Pic: aa.con.tr/Mohammad Sio) Penerimaan pengungsi bisa jadi justru membantu agenda terselubung yang ingin mengosongkan Palestina dari rakyatnya Konflik Israel-Palestina bukan hanya soal wilayah dan identitas, melainkan telah menjadi panggung geopolitik global yang rumit.  Dalam situasi terkini yang memperlihatkan krisis kemanusiaan mendalam di Jalur Gaza, Indonesia menyatakan niat menerima pengungsi Palestina.  Sebuah pernyataan yang terdengar mulia, namun memicu berbagai analisis kritis: Apakah ini murni sikap kemanusiaan? Ataukah bagian dari strategi politik luar negeri dalam menghadapi tekanan dan peluang global, seperti negosiasi ekonomi dan hubungan dagang, terutama dengan Amerika Serikat? Indonesia dan Posisi Historis terhadap Palestina Sejak era Presiden Soekarno, Indonesia telah menunjukkan komitmen kuat terhadap perjuangan rakyat Palestina. Tidak mengakui Israel dan mendukung Palestina dalam forum internasional menjadi simbol konsistensi tersebut....

Presiden AS Donald Trump dan PM Israel Benjamin Netanyahu (Pic: nytines.com) Netanyahu bertanggung jawab terhadap keamanan dalam negeri Israel dengan mengorbankan nyawa puluhan ribu warga sipil tak bersalah, sementara Amerika gagal menjalankan peran sebagai “polisi dunia” yang adil   Hingga awal April 2025, jumlah warga Palestina yang tewas akibat agresi Israel sejak 7 Oktober 2023 telah mencapai  lebih dari 50.600 orang , dengan mayoritas korban adalah perempuan dan anak-anak.   Selain itu, lebih dari 115.000 orang dilaporkan mengalami luka-luka dalam periode yang sama (antaranews.com, 05/04/2025). Perlu dicatat bahwa angka-angka ini terus bertambah seiring berlanjutnya konflik dan serangan di wilayah tersebut.  Situasi kemanusiaan di Gaza semakin memburuk, dengan banyak korban masih terjebak di bawah reruntuhan dan di jalan karena tim penyelamat tidak dapat menjangkau mereka (aa.com.tr, 07/04/2025) Netanyahu dan Politik Kekuasaan (Realpolitik) Netanyahu adalah...

Jenazah jurnalis yang tewas dibunuh pasukan Israel (Photo: Mahmoud Ajjour, The Palestine Chronicle) Ini bukan hanya tragedi kemanusiaan, tapi juga kemunduran besar bagi kebebasan pers global, dan kegagalan komunitas internasional dalam menegakkan etika perang dan melindungi hak-hak dasar manusia Dalam setiap konflik bersenjata, terdapat satu prinsip fundamental yang tidak boleh dilanggar: perlindungan terhadap warga sipil dan pekerja non-kombatan, termasuk jurnalis.  Namun, dalam konflik berkepanjangan antara Israel dan Palestina, pelanggaran terhadap prinsip ini tampaknya kian sering terjadi.  Kasus terbaru adalah serangan udara Israel pada 7 April 2025 yang menewaskan dua jurnalis Palestina dan melukai tujuh lainnya di dekat Rumah Sakit Nasser, Gaza. Pertanyaannya, apakah tindakan ini sekadar insiden militer atau bagian dari pola sistematis yang melanggar hukum internasional? Posisi Jurnalis dalam Hukum Humaniter Internasional Dalam hukum humaniter internasional, khususnya K...

Anak-anak Palestina dalam tahanan Israel (Pic: Abed al Hashlamoun/EPA) Tulisan ini murni lahir dari nilai kemanusiaan universal, dari nurani yang menolak kekejaman dan penindasan, bukan berdasar sentimen agama, ras, atau keberpihakan sempit, sebab keadilan tidak mengenal warna kulit, paspor, atau kepercayaan Dalam konflik yang berkepanjangan antara Israel dan Palestina, terdapat dimensi lain yang sering kali luput dari sorotan publik dunia: praktik penahanan administratif yang dilakukan oleh otoritas Israel terhadap warga Palestina, termasuk anak-anak dan remaja.  Pada bulan Maret 2025, dunia dikejutkan oleh kematian Walid Ahmad, seorang remaja Palestina berusia 17 tahun, yang wafat di Penjara Megiddo setelah enam bulan ditahan tanpa dakwaan (theguardian.com, 01/04/2025). Tragedi ini membuka kembali luka lama sekaligus menuntut kita untuk bertanya—di mana letak keadilan bagi mereka yang tidak diberi kesempatan untuk membela diri? Penahanan Administratif dan Praktik Represif Penahan...