Ilustrasi aktor deepfake (Pic: Meta AI) Di atas kertas mereka bicara moral. Di server mereka menghitung laba. Dan di antara keduanya, wajah manusia dijual sebagai file Tulisan ini menganalisis paradoks kebijakan negara-negara Barat terhadap teknologi deepfake.  Di satu sisi, Barat secara normatif mengecam deepfake sebagai ancaman terhadap demokrasi, martabat manusia, dan keamanan publik.  Di sisi lain, ekosistem pasar yang memungkinkan produksi, distribusi, dan monetisasi deepfake berkembang pesat justru di dalam yurisdiksi Barat.  Dengan menggabungkan teori ekonomi politik, kajian regulasi teknologi, dan kritik kapitalisme digital, studi ini menunjukkan bahwa toleransi de facto terhadap industri deepfake bukanlah kegagalan kebijakan, melainkan konsekuensi logis dari rezim ekonomi yang memprioritaskan pertumbuhan pasar, inovasi, dan keuntungan investor di atas etika publik. Pendahuluan Sejak 2018, Barat secara konsisten mendeklarasikan deepfake sebagai: • ancaman...

  Ilustrasi kejahatan lintas yuridiksi (Pic: Meta AI) Kalau dunia tidak memperlakukan deepfake porn sebagai kekerasan, maka hukum telah memutuskan bahwa tubuh manusia hanya data Deepfake pornografi telah berkembang menjadi bentuk baru kekerasan seksual berbasis teknologi yang melampaui batas negara.  Tidak seperti pornografi ilegal konvensional, deepfake memungkinkan penciptaan materi eksploitasi seksual tanpa keterlibatan fisik korban, menjadikannya sulit dikriminalisasi melalui kerangka hukum klasik.  Tulisan ini menawarkan kerangka hukum transnasional yang memandang deepfake porn sebagai kejahatan terhadap martabat manusia, pelanggaran privasi, dan kekerasan berbasis gender digital.  Studi ini menunjukkan bahwa tanpa rezim hukum lintas negara yang mengikat, industri deepfake akan terus berkembang dalam kekebalan hukum global. Pendahuluan Deepfake porn bukan sekadar hoaks visual. Ia adalah: • pemalsuan tubuh • pencurian identitas seksual • dan bentuk pemerkos...