Ilustrasi pengadilan militer ( Pic: Grok AI) Perspektif Reformasi Peradilan Militer, Supremasi Sipil, dan Rule of Law di Indonesia Kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Andrie Yunus yang disidangkan di pengadilan militer kembali memunculkan perdebatan lama mengenai yurisdiksi peradilan militer di Indonesia.  Tulisan ini menganalisis mengapa tindak pidana umum yang dilakukan anggota TNI masih sering diproses melalui peradilan militer, meskipun Pasal 65 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI mengamanatkan bahwa prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum harus diadili di peradilan umum.  Artikel ini menunjukkan bahwa stagnasi reformasi terjadi akibat benturan antara norma reformasi pasca-Orde Baru dengan struktur hukum lama yang belum dicabut sepenuhnya, khususnya Undang-Undang Peradilan Militer Tahun 1997.  Akibatnya, muncul dualisme yurisdiksi yang memengaruhi akuntabilitas, transparansi, dan persepsi publik terhadap keadilan. Pendahuluan Kasus Andrie Yunu...