Postingan

Menampilkan postingan dengan label Hukum

Hegemoni Hukum dan Energi: Penyitaan Kapal Tanker Venezuela oleh AS dalam Perspektif Geopolitik, Sanksi Internasional, dan Krisis Legitimasi Global

Gambar
Ilustrasi penyerbuan kapal (Pic: Grok) Pentingnya peninjauan ulang terhadap legitimasi tindakan negara kuat dalam kerangka hukum internasional yang adil dan konsisten Pada 10–11 Desember 2025, Amerika Serikat mengumumkan penyitaan sebuah kapal tanker minyak besar yang berbendera Venezuela di perairan lepas pantai negara itu, dengan alasan penegakan sanksi ekonomi terhadap Caracas.  Aksi ini menarik reaksi keras dari Venezuela dan aktor global lain, yang mengecam tindakan tersebut sebagai pelanggaran hukum maritim dan bentuk praktik hegemonik terhadap negara berdaulat.  Artikel ini mengevaluasi dasar hukum dan justifikasi geopolitik di balik operasi tersebut, menempatkannya dalam konteks struktur sanksi internasional, persaingan energi global, serta kritik terhadap standar ganda dalam penegakan hukum internasional.  Tulisan ini menggunakan metode analisis dokumen otoritatif (pernyataan pemerintah, laporan media internasional, teks sanksi, dan norma hukum maritim), serta te...

Invasi pada Netralitas: Penggerebekan UNRWA di Yerusalem Timur dalam Bingkai Hukum Humaniter, Keamanan, dan Krisis Kemanusiaan Gaza

Gambar
Ilustrasi penggerebekan UNRWA di Yerusalem Timur (Pic: Grok) Tindakan negara yang mengklaim alasan keamanan harus diuji oleh audit independen; tanpa itu norma-norma proteksi dunia akan terkikis dan konsekuensinya adalah kematian yang seharusnya bisa dicegah Pada 8–9 Desember 2025 pasukan/israeli police melakukan penggerebekan dan pendudukan temporer kompleks UNRWA di Sheikh Jarrah, Yerusalem Timur — langkah yang memicu kecaman PBB dan memunculkan kembali klaim Israel tentang keterkaitan staf UNRWA dengan Hamas.  Insiden ini harus dilihat bukan sebagai peristiwa terisolasi, melainkan puncak dari kampanye politik-keamanan yang berdampak pada akses kemanusiaan, keselamatan warga sipil, dan perlindungan personel kemanusiaan.  Tulisan ini (1) merekonstruksi peristiwa dan klaim pihak; (2) menilai legalitas tindakan menurut hukum internasional (hukum humaniter & status kekebalan PBB); (3) mengaitkan dampak langsung pada krisis bantuan, korban sipil, dan kebebasan pers; (4) menawa...