Kacau Politik Thailand 2025: Studi Geopolitik Asia Tenggara dan Krisis Konstitusional Pemerintahan Paetongtarn

-

Ilustrasi kemarahan publik di Thailand (Pic: Meta AI)

Thailand kembali berada di zona turbulensi politik—bergulir melalui pola lama: elite penguasa mengendalikan, hukum digunakan sebagai alat politik, rakyat terus protes


Pada 1 Juli 2025, Mahkamah Konstitusi Thailand menangguhkan jabatan PM Paetongtarn Shinawatra setelah menerima gugatan dari 36 senator atas dugaan pelanggaran etika dalam pembicaraan telepon bocor dengan Hun Sen, Mantan PM Kamboja. 


Pembicaraan ini memicu kemarahan publik karena dianggap melemahkan citra militer Thailand.


Sebagai tanggapan, Paetongtarn mengundurkan diri dan mengambil peran sebagai Menteri Kebudayaan, sementara Wakil PM Suriya Juangroongruangkit ditunjuk sebagai PM Pelaksana Tugas.



Sejarah Siklus “Pembalapan Elite”


Penangguhan ini adalah bagian dari pola yang sudah sering terjadi dalam politik Thailand: penggantian pemimpin melalui jalur hukum dan taktik kekuasaan, bukan proses demokratis yang luas.


Paetongtarn adalah anggota keempat dari keluarga Shinawatra yang mengalami gagalnya pemerintahannya lewat proses legal—setelah Thaksin (ayah), Yingluck (tante), dan terdahulu Srettha.



Dampak Ekonomi & Investor Panik


Ketidakpastian politik langsung berimbas ke perekonomian:


• Bank sentral mempertimbangkan pelonggaran suku bunga guna mendukung aktivitas ekonomi yang melambat sebesar 2.3‑2.5% tahun 2025  .


• Saham Thailand sempat melonjak usai penangguhan (pemulihan harapan stimulus), tapi sesi berikutnya jatuh karena ketidakpastian dan potensi hambatan kebijakan.


• Proyeksi pertumbuhan turun ke kisaran 1.6‑1.8%, dan risiko tarif AS semakin menekan ekspor.



Isu Kedaulatan & Protes Jalanan


Bocornya panggilan telepon Paetongtarn–Hun Sen juga memicu protes besar-besaran—menuntut pengunduran dirinya—dengan massa berdemo puluhan ribu orang.


Gugatan terhadapnya mencerminkan ketegangan antara elit militer/kerajaan yang konservatif dan aliran politik rakyat yang dipimpin keluarga Shinawatra.



Apa Selanjutnya?


Paetongtarn kini memiliki waktu 15 hari untuk mengajukan pembelaan. Jika terbukti bersalah, dia bisa diblokir dari politik selama 10 tahun.


Partai koalisi sedang merancang perombakan gabungan—nominasi PM baru dari Pheu Thai atau tokoh alternatif sedang dipertimbangkan.


Protes dan potensi kudeta (melalui jalur hukum atau militer) tetap jadi risiko yang sangat mungkin terjadi.



Thailand kembali berada di zona turbulensi politik—bergulir melalui pola lama: elite penguasa mengendalikan, hukum digunakan sebagai alat politik, rakyat terus protes. 


Tren masa depan?

• Negatif: Keputusan hukum akan menentukan arah politik negara.

• Positif: Turunnya fanatisme elite bisa membuka ruang demokrasi baru—asal proses hukum berjalan adil.

• Risiko Tertinggi: Politik jalanan dan ketergantungan pada madunya kudeta dapat menghambat reformasi yang berkelanjutan.









Referensi

1. Reuters. (2025, July 1). Blow for Thailand’s government as court suspends PM from duty. Reuters. https://www.reuters.com/world/asia-pacific/thai-constitutional-court-weigh-petition-seeking-pms-dismissal-2025-07-01/

2. Reuters. (2025, July 1). Thailand’s Deputy PM Suriya to become caretaker premier, minister says. https://www.reuters.com/world/asia-pacific/thailands-deputy-pm-suriya-become-caretaker-premier-minister-says-2025-07-01/

3. Reuters. (2025, July 1). Thailand’s political chaos: what happens next?. https://www.reuters.com/world/asia-pacific/thailands-political-chaos-what-happens-next-2025-07-01/

4. DW. (2025, July 1). Thailand: What now after PM Paetongtarn’s suspension?. https://www.dw.com/en/thailand-what-now-after-pm-paetongtarns-suspension/a-73104717

5. The Jakarta Post. (2025, July 1). Thailand’s political crisis deepens amid mass protests. https://www.thejakartapost.com/world/2025/07/01/thailands-political-chaos-what-happens-next.html

6. Investing.com. (2025, July 2). Thai protesters call for prime minister Paetongtarn’s resignation. https://www.investing.com/news/world-news/thai-protesters-call-for-prime-minister-paetongtarns-resignation-4115387

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Vera Fernanda SMP Taman Siswa Karyanya Lolos Prestasi Nasional

-
Gambar
Pelajar Mbatu Sae Membanggakan ( Pic: Akaha Taufan Aminudin) Vera Fernanda adalah seorang remaja berusia 15 tahun yang lahir di Batu, Jawa Timur pada tanggal 15 Februari 2010.  Dia tinggal di Jl. Mawar No. 18 RT/RW 006/007 Dusun Kajar, Desa Pandanrejo, Kec. Bumiaji, Kota Batu, Jawa Timur.  Hobi utamanya adalah menggambar, yang menunjukkan minat dan bakatnya di bidang seni visual. Vera saat ini sedang mengenyam pendidikan di SMP Tamansiswa Kota Batu, yang menunjukkan dedikasinya dalam mengejar pendidikan formal. Berdasarkan biodata tersebut, dapat dilihat bahwa Vera adalah seorang remaja yang aktif dan berbakat di bidang seni sastra visual. Pendidikan formalnya di SMP Tamansiswa Kota Batu juga menunjukkan komitmennya terhadap pendidikan.  Vera yang cerdas , ceria    untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengannya. Semoga Vera terus berkembang dan menginspirasi melalui karya-karya seni puisi esai dan tulisannya. Vera Fernanda karya Puisi Esai Mini yang lolos Seleks...
Baca selengkapnya

Trump Bungkam Aktivis! Mahmoud Khalil Ditangkap dengan Tuduhan Absurd

-
Gambar
Ilustrasi Trumph dan Mahmoud Khalil (pic Meta AI) Penangkapan Mahmoud Khalil menyoroti ketegangan antara keamanan nasional, kebebasan berpendapat, dan aktivisme politik di Amerika Serikat Baru-baru ini, Mahmoud Khalil, seorang aktivis pro-Palestina dan lulusan Universitas Columbia, ditangkap oleh agen Imigrasi dan Bea Cukai AS (ICE) di apartemennya di Manhattan pada 8 Maret 2025.  Penangkapan ini didasarkan pada tuduhan bahwa Khalil terlibat dalam kegiatan yang mendukung Hamas, organisasi yang dianggap teroris oleh AS.  Pemerintah mengklaim bahwa aktivitas Khalil dapat berdampak negatif pada kebijakan luar negeri AS, sebuah ketentuan yang jarang digunakan dalam Undang-Undang Imigrasi dan Kewarganegaraan.   Pentingnya Kebebasan Berpendapat Penangkapan Khalil memicu protes dan kritik dari berbagai kelompok hak asasi manusia, akademisi, dan politisi. Mereka menilai tindakan ini sebagai upaya untuk membungkam kebebasan berpendapat dan menekan aktivisme pro-Palestina....
Baca selengkapnya

RUU TNI Disahkan: Reformasi atau Kemunduran Demokrasi?

-
Gambar
Pengesahan RUU TNI (pic: merdeka.com) Implementasi selayaknya dengan tetap menghormati prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi sipil, serta dilakukan dengan transparansi dan partisipasi publik yang memadai Pada 20 Maret 2025, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Indonesia mengesahkan revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) menjadi undang-undang, meskipun terdapat protes dan penolakan dari berbagai elemen masyarakat.   Pengesahan ini memicu perdebatan hangat mengenai implikasi positif dan negatif dari perubahan tersebut, serta kekhawatiran akan kembalinya peran ganda militer dalam kehidupan sipil.   Poin-Poin Revisi Utama: 1.  Perluasan Peran Militer dalam Jabatan Sipil Revisi UU TNI memungkinkan perwira aktif TNI untuk menduduki lebih banyak posisi di lembaga pemerintahan tanpa harus pensiun atau mengundurkan diri dari dinas militer. Posisi tersebut mencakup lembaga seperti Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, dan Kementerian Koordinator Bidang Politik da...
Baca selengkapnya