Ilustrasi penghancuran bangunan adat (Pic; Grok) Kasus ini menuntut rekalibrasi kebijakan—menggabungkan perlindungan budaya, hukum adat, dan due process administratif     Perusakan bangunan adat Tongkonan Ka’pun (diperkirakan ~300 tahun) saat eksekusi pengadilan pada 5 Desember 2025 menandai kegagalan multi-level tata kelola hukum, perlindungan cagar budaya, dan mekanisme penyelesaian sengketa tanah adat di Indonesia.  Artikel ini menelaah dinamika historis sengketa (dimulai dengan litigasi yang bertingkat sejak dekade 1980-an dan 2019), proses hukum yang mengarah pada eksekusi, dan implikasi kultural-politik dari penghancuran material warisan leluhur.  Menggunakan metode studi kasus kualitatif, analisis putusan pengadilan dan laporan lapangan, serta wawancara sekunder dengan pihak keluarga dan aktivis lokal, penelitian menyimpulkan bahwa prosedur eksekusi bersifat problematik—mencampurkan kepentingan legal-formal dengan pengabaian nilai historis dan sosial budaya—se...

Ilustrasi koreksi tata kelola hutan (Pic: Grok) Kalimantan berada di persimpangan penting antara mengulang tragedi yang sama, atau memilih jalan pemulihan ekologis yang lebih beradab Banjir bandang dan longsor di Sumatra menunjukkan keterkaitan langsung antara kerusakan tata guna lahan, deforestasi masif, ekspansi sawit, pertambangan terbuka, serta rendahnya kesadaran pengelolaan sampah dengan meningkatnya risiko bencana hidrometeorologi.  Kalimantan memiliki karakteristik ekologis dan ekonomi yang sangat mirip dengan Sumatra, terutama dalam pola eksploitasi sumber daya alam.  Tulisan ini bertujuan menjelaskan pola sebab-akibat bencana di Sumatra sebagai kerangka peringatan ilmiah bagi Kalimantan agar tidak mengulangi kegagalan ekologis yang sama. Pendahuluan Dalam dua dekade terakhir, Sumatra mengalami peningkatan signifikan frekuensi banjir bandang dan longsor.  Fenomena ini tidak lagi bersifat alamiah murni, melainkan dipicu degradasi lingkungan akibat: • Alih fungsi...