Oleh Akaha Taufan Aminudin  Di sebuah sudut pasar Among Tani Kota Batu, pukul enam pagi, Mbak Siti sudah menata bakul sayurnya. Tangannya cekatan, tapi matanya masih menyimpan kantuk. Ia tertawa kecil ketika ditanya soal libur, “Libur? Kalau saya libur, dapur ikut libur.” Siti adalah wajah dari jutaan pekerja informal Indonesia—mereka yang bekerja tanpa kontrak, tanpa kepastian pendapatan, dan sering kali tanpa perlindungan apa pun. Namun pagi itu ada cerita lain. Siti bercerita bahwa beberapa bulan lalu seorang petugas menghampirinya, memperkenalkan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. “Awalnya saya tak percaya,” katanya. “Saya pikir itu hanya untuk pekerja pabrik.” Narasi ragu seperti ini jamak terjadi. Tetapi ketika seorang tetangga pasar mengalami kecelakaan motor dan biaya rumah sakitnya ditanggung BPJS Ketenagakerjaan, Siti mulai sadar bahwa jaminan itu bukan sekadar milik pekerja formal. Itu hak semua pekerja—siapa pun mereka. 1. Mereka yang Selama Ini Tak Terlihat Human story te...

Ilustrasi deforestasi Amazon dan COP30 (Pic: Grok) Tanpa kejujuran politik dan penegakan hukum, konferensi iklim hanya festival kata-kata sementara hutan ditebang di belakang panggung COP30 di Belém sudah berjalan lima hari ketika laporan tentang percepatan pembukaan hutan untuk pembangunan akses jalan semakin ramai dibahas.  Waktu konferensi berjalan, suara mesin gergaji, alat berat, dan lalu lintas logistik justru makin menggema di area luar Amazon.  Tulisan ini mengulas paradoks ini: konferensi iklim berlangsung di tengah percepatan deforestasi.  Analisis fokus pada dampaknya bagi masyarakat adat, narasi “pembangunan hijau,” dan reaksi pedas dari negara kepulauan kecil yang merasa dikhianati oleh simbolisme kosong. Pendahuluan COP30 sedang berlangsung, delegasi sudah berdebat lima hari penuh, tetapi Brasil masih menunjukkan wajah ganda: • diplomasi manis di ruang konferensi, • pembukaan hutan di belakang panggung. Narasi publik intinya begini: “Selamat datang di konfer...

Ilustrasi pasar karbon (Pic: Grok) Pasar karbon adalah medan baru antara idealisme dan kapitalisme. Ia bisa menjadi tonggak keadilan ekologis—atau jebakan ekonomi hijau semu Kebijakan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Raja Juli Antoni tentang pengembangan  voluntary carbon market  atau pasar karbon sukarela menandai babak baru hubungan antara ekologi dan ekonomi rakyat.  Pendekatan ini berupaya mengubah paradigma konservasi dari sekadar larangan eksploitasi menjadi pemberdayaan finansial berbasis jasa lingkungan.  Tulisan ini menelaah kebijakan tersebut melalui tiga aspek: (1) rasional ekonomi dan lingkungan; (2) risiko greenwashing dan ketimpangan akses; serta (3) potensi Indonesia menjadi pemain strategis dalam ekonomi karbon global. Pendahuluan Indonesia memiliki 125 juta hektar hutan dan lahan gambut yang berperan besar dalam penyimpanan karbon dunia.  Di tengah tekanan global terhadap perubahan iklim, potensi itu kini diterjemahkan menjadi aset e...