Negosiasi di Bawah Bayang-Bayang Kapal Perang: Ketidakstabilan, Strategi Deterrence, dan Politik Global Iran–AS

-

Ilustrasi ketegangan AS dan Iran (Pic: AI Image Generator/Meta AI)

Ketegangan Iran dan AS berada pada fase coercive diplomacy kompleks, kekuatan militer digunakan sebagai alat tawar negosiasi, bahkan ketika jalur dialog tetap terbuka



Ketegangan antara Republik Islam Iran dan Amerika Serikat mencapai puncaknya pada awal 2026, dengan pengerahan kekuatan militer AS ke Teluk Persia di tengah ancaman konfrontasi. Meskipun ada indikasi pembicaraan bilateral, retorika keras dan kesiapan militer terus muncul. 


Artikel ini menggunakan pendekatan hubungan internasional kritis, teori perang nuklir, dan hukum humaniter untuk menjelaskan dinamika ancaman, potensi eskalasi, dan kenapa strategi “pencet tombol nuklir sebagai pilihan respons” bukanlah opsi yang realistis atau sesuai hukum internasional. 


Fokus analisis meliputi: (1) upaya diplomasi, (2) logic deterrence dan teori keseimbangan nuklir, (3) implikasi hukum internasional, (4) skenario konflik regional, dan (5) pembacaan kontra-naratif populer.



Konteks Ketegangan: Diplomasi vs Militer


Ketegangan Iran–AS di awal 2026 ditandai oleh dua dinamika utama:


1.Pengerahan Kekuatan Militer AS ke Teluk


AS mengerahkan gugus tugas kapal perang dan pesawat tempur ke kawasan Teluk sebagai bentuk tekanan strategis. 


Presiden AS Donald Trump menyatakan bahwa Iran sedang “seriously talking” dengan Washington, dengan harapan negosiasi dapat menghasilkan kesepakatan yang bisa diterima. 


Trump juga menekankan armada besar yang menuju wilayah tersebut sebagai sinyal kekuatan sekaligus penguat posisi tawar dalam negosiasi.  


2. Sikap Iran terhadap Negosiasi


Iran secara terbuka menyatakan kesiapan untuk berdialog dengan AS tanpa ancaman militer, menegaskan bahwa negosiasi yang dipaksakan “under the shadow of threats” akan ditolak. 


Menteri Luar Negeri Iran mengecam pengerahan militer AS sebagai upaya mendikte aktivitas militer Iran di perairan teritorialnya.  



Ironi Logika Negosiasi dan Ancaman Militer


Penempatan kekuatan militer sering digunakan oleh negara dominan sebagai alat diplomasi tekanan (coercive diplomacy). 


Meski ada sinyal dialog, blok militer yang besar di perairan dekat Iran mencerminkan strategi tekanan maksimum tanpa eskalasi langsung — suatu bentuk calculated coercion. 


Strategi ini sering muncul pada fase awal konflik geopolitik ketika kedua pihak ingin memperkuat posisi negosiasi tanpa memulai perang penuh.  



Keseimbangan Nuklir dan Implikasi Teoretis


Teori Deterrence (Penangkis). Dalam ilmu hubungan internasional dan studi keamanan nuklir, kekuatan nuklir berperan sebagai unsur pencegah (deterrent). 


Teori klasik seperti Mutually Assured Destruction (MAD) menunjukkan bahwa ancaman penggunaan nuklir hanya efektif sebagai pencegah jika dipandang rasional dan kredibel oleh kedua belah pihak. 


Menggunakan senjata nuklir secara proaktif biasanya mengakibatkan eskalasi total yang tidak rasional secara strategis bagi aktor negara yang sama kuatnya karena konsekuensi globalnya jauh di luar kontrol mereka.


Dalam konteks Iran – yang tidak memiliki senjata nuklir operasional dan berada di bawah rezim hukum internasional (NPT & IAEA), penggunaan atau ancaman penggunaan nuklir sebagai respon terhadap tekanan militer AS akan:

1. Melanggar Traktat Non-Proliferasi Nuklir (NPT).

2. Membuka legitimasi sanksi dan intervensi lebih luas.

3. Memicu konsekuensi militer global dan retaliasi yang jauh lebih besar dari sekadar regional.


Analisis ini menunjukkan bahwa bahkan dalam kondisi tekanan maksimal, opsi nuklir bukan pilihan rasional tingkat negara yang ingin mempertahankan kelangsungan politik dan teritorialnya.



Hukum Humaniter Internasional dan Norma Perang


Nuklir termasuk dalam kategori senjata dengan konsekuensi humaniter masif (mass humanitarian impact). 


Di bawah hukum humaniter internasional, penggunaan senjata yang tidak membedakan antara kombatan dan sipil adalah pelanggaran. 


Skala destruktif senjata nuklir juga menimbulkan isu legalitas di berbagai konvensi dan penafsiran norma global meskipun belum sepenuhnya dilarang secara absolut. 


Reaksi negara lain (termasuk kekuatan nuklir lain) terhadap penggunaan nuklir akan sangat cepat dan tegas, baik secara militer maupun hukum internasional.



Realitas Politik Regional: Risiko Eskalasi vs Diplomasi Multilateral


Iran telah menyatakan bahwa serangan terhadap wilayahnya akan memicu konflik lebih luas di kawasan. 


Pemimpin Iran mengatakan bahwa serangan terhadap negara ini “would spark a regional war”. 


Amerika Serikat, di sisi lain, tidak mengabaikan kemungkinan dialog jika Iran membuka negosiasi yang “fair and equitable”.  


Hipotesis bahwa pasukan rahasia bisa “menculik pemimpin” sebagaimana di Venezuela, dan bahwa ancaman nuklir merupakan respon efektif, bukanlah analisis strategis yang sah dalam ilmu hubungan internasional. 


Itu lebih mirip narasi dramatis daripada opsi kebijakan nyata, karena:

• operasi semacam itu akan memicu krisis legitimasi global dan kemungkinan balasan militer yang lebih luas;

• penculikan pemimpin asing adalah pelanggaran berat hukum internasional, membuka intervensi kolektif;

• retorika nuklir meningkatkan risiko proliferasi sebagai imbalan yang jauh lebih besar daripada apa pun yang bisa dihasilkan dari negosiasi ataupun konfrontasi berskala kecil.



Ketegangan antara Iran dan AS berada pada fase coercive diplomacy yang kompleks, di mana kekuatan militer digunakan sebagai alat tawar negosiasi, bahkan ketika jalur dialog tetap terbuka. 


Teori keseimbangan nuklir dan hukum humaniter internasional menunjukkan bahwa:

1. Opsi “pencet tombol nuklir sebagai respons” tidak konsisten dengan strategi antikrisis dan hukum internasional.

2. Diplomasi multilateral tetap menjadi jalur rasional terbaik untuk menghindari eskalasi besar.

3. Risiko kepentingan regional  dapat mempengaruhi dinamika, tetapi bukan sebagai pemicu otomatis penggunaan senjata nuklir.








Referensi 

• Antara News. (2026, February 1). Trump sebut Iran sedang bernegosiasi dengan AS. ANTARA News.  

• Anadolu Agency. (2026, January 31). Iran’s foreign minister slams US military deployment to Persian Gulf. Anadolu Agency.  

• France 24. (2026, January 29). Warships and fighter jets: What is the “massive” US armada on its way to Iran? France 24.  

• Reuters. (2026, February 1). Tehran warns of regional conflict if US attacks Iran. Reuters.  

• AP News. (2026, February 1). Iran’s supreme leader warns any US attack would spark ‘regional war’. AP News.

• Wald, M. L. (1989). Nuclear weapons and deterrence: A historical analysis. Journal of Strategic Studies.*

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Kontaminasi Cs-137 pada Udang Indonesia: Antara Sains, Politik, dan Kepercayaan Global

-
Gambar
  Ilustrasi udang Indonesia (Pic: Meta AI) Kontroversi Cs-137 pada udang Indonesia adalah pelajaran bahwa dalam politik pangan global, “persepsi lebih berbahaya daripada radiasi” Kontroversi terkait dugaan kontaminasi radioaktif Cesium-137 (Cs-137) pada udang Indonesia pada September 2025 memicu perdebatan sains, politik, dan diplomasi dagang.  Pemerintah Indonesia menyatakan bahwa kadar Cs-137 yang terdeteksi (68 Bq/kg) masih jauh di bawah ambang batas standar internasional, sementara Amerika Serikat merespons dengan tingkat kewaspadaan tinggi.  Tulisan ini membahas perbedaan standar keamanan pangan global, analisis ilmiah terhadap dampak kesehatan, dimensi politik di balik “histeria” Amerika Serikat, serta isu fundamental mengenai kepercayaan internasional terhadap klaim keamanan pangan suatu negara. Pendahuluan Globalisasi pangan menjadikan standar keamanan internasional sebagai instrumen yang tidak hanya ilmiah, melainkan juga politis.  Kasus dugaan kontaminasi C...
Baca selengkapnya

Isu Pangkalan Militer Rusia: Diplomasi Dua Wajah dalam Politik Global

-
Gambar
Ilustrasi pesawat tempur Rusia (Pic: Meta AI) Diplomasi seringkali bersifat simbolik: menenangkan satu pihak lewat pernyataan publik, tapi menjaga peluang kerja sama dengan pihak lain melalui jalur informal Dalam dinamika hubungan internasional modern, negara-negara tidak hanya berinteraksi atas dasar moralitas atau hukum internasional, tetapi juga atas kepentingan strategis.  Istilah “ diplomasi dua wajah ” atau  dual-track diplomacy  sering digunakan untuk menggambarkan pendekatan yang tampak kontradiktif: negara mengklaim prinsip tertentu di satu sisi, tetapi menjalankan kebijakan berbeda di sisi lain.  Amerika Serikat dan sekutunya menjadi contoh paling jelas dari praktik ini, yang turut menginspirasi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, dalam merancang strategi diplomatiknya. Praktik Diplomasi Dua Wajah: Studi Kasus Amerika dan Sekutunya - Demokrasi dan Intervensi AS kerap menyuarakan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia. Namun, sejarah mencatat ...
Baca selengkapnya

Mengapa Israel Tetap Mengintersepsi Flotilla Meski Prosedur Kemanusiaan Sudah Dipatuhi?

-
Gambar
Ilustrasi pengepungan kapal Flotilla (Pic: Meta AI) “Setiap flotilla yang diintersepsi bukan tanda kekuatan, tapi bukti rasa takut pada kebenaran yang terus dibawa oleh kemanusiaan.” Global Sumud Flotilla (GSF) sebagai misi kemanusiaan bertujuan menyalurkan bantuan ke Gaza yang terblokade, telah berusaha mematuhi protokol internasional dengan mendeklarasikan kargo, penumpang, serta meminta pengawasan lembaga netral seperti PBB/ICRC. Namun, Israel tetap melakukan intersepsi, penyitaan, dan penahanan aktivis.  Tulisan ini menganalisis alasan Israel melalui kerangka teori  security dilemma , politik simbolik, serta hukum internasional maritim, dan menegaskan bahwa tindakan Israel lebih bersifat politik daripada legal. Pendahuluan Sejak 2007, Israel memberlakukan blokade darat, laut, dan udara terhadap Gaza dengan alasan mencegah penyelundupan senjata Hamas.  Meski komunitas internasional menilai blokade ini ilegal karena bersifat kolektif dan menghukum seluruh penduduk sipil...
Baca selengkapnya