Presiden Prabowo dan Ketua Umum PDI-P Megawati (Pic: nasional.kompas.com) “Ketika panggung demokrasi telah mereda dari riuh kampanye, dan genderang pemilu tak lagi ditabuh, para aktor utama mulai menghitung ulang peta: bukan lagi suara rakyat yang mereka kejar, melainkan posisi tawar di dalam palung kekuasaan. Inilah momen rekalkulasi, ketika strategi tak hanya bicara ideologi, tetapi tentang siapa duduk di meja makan kekuasaan, dan siapa yang hanya berdiri di ambang pintu.” Di tengah dinamika politik pasca-Pemilu 2024, isu mengenai  Megawati Soekarnoputri yang disebut akan menawarkan kerja sama politik kepada Prabowo Subianto  menjadi perbincangan hangat.  Langkah ini tentu menyita perhatian publik, mengingat sejarah panjang rivalitas sekaligus kerja sama yang pernah terjadi antara keduanya. Latar Belakang Hubungan PDIP dan Prabowo PDIP dan Gerindra pernah bekerja sama dalam beberapa momentum politik, terutama saat Megawati dan Prabowo menjadi pasangan capres-cawa...

Jenazah jurnalis yang tewas dibunuh pasukan Israel (Photo: Mahmoud Ajjour, The Palestine Chronicle) Ini bukan hanya tragedi kemanusiaan, tapi juga kemunduran besar bagi kebebasan pers global, dan kegagalan komunitas internasional dalam menegakkan etika perang dan melindungi hak-hak dasar manusia Dalam setiap konflik bersenjata, terdapat satu prinsip fundamental yang tidak boleh dilanggar: perlindungan terhadap warga sipil dan pekerja non-kombatan, termasuk jurnalis.  Namun, dalam konflik berkepanjangan antara Israel dan Palestina, pelanggaran terhadap prinsip ini tampaknya kian sering terjadi.  Kasus terbaru adalah serangan udara Israel pada 7 April 2025 yang menewaskan dua jurnalis Palestina dan melukai tujuh lainnya di dekat Rumah Sakit Nasser, Gaza. Pertanyaannya, apakah tindakan ini sekadar insiden militer atau bagian dari pola sistematis yang melanggar hukum internasional? Posisi Jurnalis dalam Hukum Humaniter Internasional Dalam hukum humaniter internasional, khususnya K...

Foto: Pete Hegseth. (AP Photo/Evan Vucci, File) Menjaga kerahasiaan operasi militer menjadi salah satu aspek kunci dalam melindungi kepentingan nasional dan internasional Maret 2025, dunia diguncang dengan insiden kebocoran informasi militer yang melibatkan pemerintah Amerika Serikat.  Kebocoran ini terkait dengan rencana serangan udara AS terhadap kelompok Houthi di Yaman.  Kebocoran tersebut terjadi melalui grup pesan yang beranggotakan pejabat tinggi pemerintahan AS, termasuk Menteri Pertahanan Pete Hegseth dan Penasihat Keamanan Nasional Mike Waltz.  Kejadian ini memunculkan berbagai pertanyaan mengenai keamanan informasi dan protokol yang diterapkan oleh pemerintah AS dalam melindungi data militer yang sangat sensitif. Latar Belakang Kebocoran Insiden kebocoran ini terjadi ketika seorang jurnalis secara tidak sengaja dimasukkan dalam sebuah grup pesan yang berisi pejabat-pejabat penting AS.  Grup tersebut menggunakan aplikasi Signal, yang sering digunakan untuk ...