Ilustrasi (Pic: Grok AI) Jangan melompat dari penyadapan langsung ke makar. Dalam analisis politik, jarak antara keduanya harus dijembatani bukti, bukan imajinasi Per 4 November 2026, yang diumumkan secara resmi adalah penetapan tiga perwira tinggi Polri sebagai tersangka dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh lain. Tetapi Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, secara eksplisit menyatakan bahwa sejauh ini belum ditemukan indikasi makar. Jadi, kita perlu memisahkan dua hal: dugaan penyadapan memang sedang ditangani sebagai perkara pidana; narasi bahwa ini merupakan makar belum didukung keterangan resmi yang tersedia. Mari kita bedah dengan pisau analisis yang tajam, bukan pisau dapur yang dipakai membelah rumor lalu menyebutnya bukti.  Siapa Saja yang Terseret? Menurut keterangan Bareskrim Polri yang diberitakan pada 3 November, tiga perwira tinggi yang ditetapkan sebagai tersangka adalah: Je...