Politik Ketakutan: Imigran Menjadi Musuh? Identitas, Agama, dan Perang Narasi di Era Media Sosial

 

Ilustrasi (Pic: Grok AI)

Jika hukum harus menilai berdasarkan bukti terhadap individu maka moral publik pun seharusnya berusaha menghindari penghukuman kolektif

Dalam beberapa tahun terakhir, sentimen antiimigran meningkat di berbagai negara Barat. 

Isu ini sering dikaitkan dengan meningkatnya migrasi dari Timur Tengah, Afrika, dan Asia, serta perubahan komposisi demografi dan agama di sejumlah negara. 

Di media sosial, video-video kriminalitas yang melibatkan imigran sering menjadi viral dan membentuk persepsi publik, meskipun tidak selalu mencerminkan keseluruhan kelompok. 

Tulisan ini menganalisis fenomena tersebut melalui perspektif sosiologi politik, psikologi massa, teori identitas sosial, studi media, dan filsafat demokrasi.

Isu Imigrasi Selalu Sangat Emosional

Migrasi bukan sekadar perpindahan manusia. Ia membawa bahasa, agama, budaya, makanan, nilai, simbol, bahkan cara berpakaian.

Karena itu, ketika jumlah pendatang meningkat dalam waktu singkat, sebagian masyarakat lokal mulai bertanya: “Apakah negara ini masih terasa seperti rumah kami?”

Pertanyaan itu belum tentu lahir dari kebencian. Ia bisa lahir dari rasa cemas terhadap perubahan yang dianggap terlalu cepat.

Ketakutan terhadap Perubahan Demografi

Ilmu politik mengenal konsep status threat atau ancaman terhadap status.

Yang dirasakan sebagian kelompok mayoritas bukan hanya kehilangan pekerjaan, tetapi juga kekhawatiran kehilangan identitas budaya dan posisi dominan.

Misalnya: bahasa baru terdengar di jalan, rumah ibadah bertambah, makanan berubah, sekolah menjadi lebih beragam.

Sebagian orang melihatnya sebagai kekayaan budaya, namun sebagian lain melihatnya sebagai hilangnya identitas lama.

Agama Menjadi Faktor?

Dalam sejumlah negara Eropa, memang ada perdebatan tentang meningkatnya populasi Muslim akibat migrasi dan kelahiran.

Namun, penting dibedakan antara kritik terhadap ideologi tertentu, kekhawatiran terhadap ekstremisme, dan prasangka terhadap seluruh pemeluk agama.

Menganggap semua imigran Muslim berbahaya jelas merupakan generalisasi yang tidak didukung bukti.

Sebaliknya, mengabaikan kekhawatiran masyarakat terhadap integrasi sosial juga tidak membantu.

Media Sosial dan “Politik Potongan Video”

Di sinilah keadaan menjadi sangat rumit. Bayangkan ada 10 juta imigran, jika 100 orang melakukan kejahatan, videonya bisa ditonton puluhan juta kali.

Sementara jutaan imigran lain yang bekerja, membayar pajak, atau menjadi tenaga kesehatan hampir tidak pernah menjadi berita.

Ini menciptakan availability heuristic, yaitu kecenderungan manusia menilai suatu kelompok berdasarkan contoh yang paling mudah diingat, bukan berdasarkan data keseluruhan.

Jadi, satu video viral bisa membentuk persepsi yang jauh lebih besar daripada statistik.

Narasi Bisa Dimanfaatkan Secara Politik?

Sejarah menunjukkan bahwa isu imigrasi sering menjadi alat politik. Sebagian aktor politik menggunakan narasi keamanan, identitas nasional, atau agama, untuk memperoleh dukungan.

Di sisi lain, ada pula pihak yang menolak setiap kritik terhadap kebijakan migrasi dengan melabelinya sebagai kebencian, sehingga ruang diskusi menjadi semakin sempit.

Akibatnya, masyarakat terdorong memilih antara dua kubu ekstrem, padahal kenyataannya jauh lebih kompleks.

Pentingnya kehati-hatian ketika menjumpai video tentang perilaku negatif imigran di media sosial yang belum pasti kebenarannya.

Di sinilah satu video bisa asli tetapi dipotong, asli tetapi tanpa konteks, lama lalu dipresentasikan sebagai kejadian baru, atau bahkan hasil manipulasi.

Bukan berarti semua video palsu, tetapi kita juga tidak bisa menjadikannya dasar untuk menilai jutaan orang.

Analisis

Filsuf seperti Hannah Arendt mengingatkan bahwa politik dapat berubah menjadi sangat berbahaya ketika manusia berhenti melihat individu dan mulai hanya melihat label.

Saat seseorang tidak lagi dipandang sebagai “Ali”, “Maria”, atau “John”, melainkan hanya sebagai “imigran”, “pendatang”, atau “orang asing”, identitas kolektif dapat menutupi penilaian terhadap tindakan masing-masing individu.

Yang paling menarik justru bukan pertanyaan “Apakah semua imigran baik?” karena jawabannya tentu tidak. Demikian pula bukan: “Apakah semua warga lokal rasis?” karena jawabannya juga tidak.

Pertanyaan yang lebih tajam adalah “Mengapa satu kejahatan yang dilakukan seorang anggota kelompok tertentu sering dianggap mewakili seluruh kelompok, sementara kejahatan oleh anggota kelompok mayoritas lebih sering dipandang sebagai tanggung jawab individu?”

Fenomena ini dikenal dalam psikologi sosial sebagai outgroup homogeneity bias, yaitu kecenderungan melihat kelompok luar sebagai “semua sama”, sedangkan kelompok sendiri dipandang lebih beragam.

Demokrasi dan Integrasi

Negara demokratis menghadapi dua tantangan sekaligus:

1. melindungi hak para pendatang yang mematuhi hukum,
2. menjaga keamanan dan kohesi sosial bagi warga lama.

Dua tujuan ini tidak harus saling meniadakan.

Integrasi yang berhasil biasanya memerlukan usaha dari kedua belah pihak, yaitu negara menegakkan hukum secara adil, sementara para pendatang juga berupaya memahami hukum, bahasa, dan norma masyarakat tempat mereka tinggal.

Migrasi adalah salah satu kekuatan yang paling membentuk sejarah manusia. Hampir setiap bangsa modern lahir dari perpindahan manusia dalam berbagai gelombang.

Namun, ketika perubahan berlangsung cepat, rasa takut dapat tumbuh lebih cepat daripada kepercayaan. Di era media sosial, rasa takut itu diperbesar oleh algoritma yang lebih mudah menyebarkan kemarahan daripada ketenangan.

Karena itu, tantangan terbesar bukan hanya mengelola arus manusia, tetapi juga mengelola arus informasi.

Masyarakat yang bijak tidak menutup mata terhadap kejahatan yang benar-benar terjadi, tetapi juga tidak membiarkan satu video, satu narasi, atau satu pelaku menjadi vonis bagi jutaan manusia lain.

Jika hukum harus menilai berdasarkan bukti terhadap individu, maka moral publik pun seharusnya berusaha menghindari penghukuman kolektif. Di situlah letak perbedaan antara keadilan dan prasangka.

Referensi

Hannah Arendt. (1951). The Origins of Totalitarianism. Harcourt.

Henri Tajfel. (1981). Human Groups and Social Categories. Cambridge University Press.

Daniel Kahneman. (2011). Thinking, Fast and Slow. Farrar, Straus and Giroux.

International Organization for Migration. (2024). World Migration Report.

United Nations High Commissioner for Refugees. Global Trends: Forced Displacement.