Nuklir Iran, Keamanan Israel, dan Paradoks Moral dalam Diplomasi AS–Timur Tengah

-

Ilustrasi Trump, Netanyahu, dan Khameini (Pic: Grok AI)



Politik global sering seperti drama yang ditulis oleh rasa takut, bukan oleh empati. Itulah kenapa kekhawatiran terhadap nuklir Iran lebih dominan daripada tragedi kemanusiaan di Gaza



Pertemuan antara Benjamin Netanyahu dan Donald Trump mengenai program nuklir Iran mencerminkan ketegangan klasik antara keamanan negara, proliferasi nuklir, dan krisis kemanusiaan di Palestina. 


Tulisan ini menunjukkan bahwa kekhawatiran terhadap kemampuan nuklir Iran berjalan paralel dengan kritik global terhadap operasi militer Israel di Gaza, menciptakan paradoks moral dalam politik keamanan internasional.



Pendahuluan


Dalam politik global, dua isu sering berjalan berdampingan tetapi jarang diperlakukan setara:

1. Proliferasi nuklir Iran

2. Korban sipil dalam konflik Israel–Palestina


Pertemuan pemimpin Israel dan AS terkait Iran bukan fenomena baru. Sejak 1990-an, Israel memandang program nuklir Iran sebagai ancaman eksistensial, sementara AS melihatnya sebagai masalah stabilitas regional dan non-proliferasi.


Di sisi lain, operasi militer Israel di Gaza memicu kritik internasional terkait hukum humaniter.


Dua narasi ini hidup bersamaan dalam sistem politik global yang sama.



Kerangka Teoretis


Analisis ini dapat dipahami melalui tiga teori hubungan internasional:


1. Realisme Keamanan


Negara memprioritaskan kelangsungan hidupnya.

Ancaman nuklir dipandang lebih berbahaya daripada krisis kemanusiaan karena menyangkut eksistensi negara.


Dalam logika ini, kekhawatiran Israel terhadap Iran menjadi “rasional secara strategis”.


2. Politik Proliferasi Nuklir


Literatur non-proliferasi menunjukkan bahwa:

• Negara tanpa nuklir takut negara lain memilikinya

• Negara yang memiliki nuklir ingin mempertahankan monopoli kekuatan


Timur Tengah memiliki dinamika unik karena Israel diyakini memiliki senjata nuklir secara de facto, sementara Iran dituduh berusaha mencapainya.


Ini menciptakan security dilemma regional.


3. Paradoks Moral dalam Perang Modern


Konflik Gaza memperlihatkan ketegangan antara:

• doktrin keamanan negara

• hukum humaniter internasional

• persepsi keadilan global


Dalam studi keamanan kritis, ini disebut:

selective humanitarianism.


Artinya, perhatian global terhadap korban sipil sering kalah oleh kepentingan strategis.



Diplomasi AS–Israel dan Iran


AS memainkan tiga peran sekaligus:

• sekutu keamanan Israel

• negosiator nuklir Iran

• aktor global yang mengklaim membela stabilitas


Peran ganda ini sering menghasilkan persepsi standar ganda.


Secara struktural, hal ini terjadi karena:

• aliansi militer jangka panjang AS–Israel

• kepentingan energi dan stabilitas kawasan

• politik domestik AS



Risiko Eskalasi Nuklir


Ketakutan terhadap perang nuklir bukan retorika kosong.


Teori deterrence menunjukkan:

ancaman nuklir bekerja justru karena kemungkinan kehancurannya nyata.


Namun penggunaan senjata nuklir akan melanggar:

• Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT)

• hukum humaniter internasional

• norma global sejak 1945


Itu sebabnya bahkan negara yang bermusuhan cenderung berhenti di level ancaman.


Deterrence itu seperti dua orang berdiri di atas bensin sambil membawa korek api. Tidak ada yang benar-benar ingin menyalakannya.



Pertemuan Netanyahu–Trump mengenai Iran mencerminkan realitas politik global:

• keamanan nuklir dianggap ancaman eksistensial

• krisis kemanusiaan sering dipinggirkan dalam diplomasi strategis

• standar ganda dalam politik global terus diperdebatkan


Paradoks ini bukan anomali, melainkan ciri sistem internasional modern.


Dunia tidak selalu bergerak berdasarkan keadilan, tetapi berdasarkan keseimbangan kekuatan.


Itu menjelaskan mengapa kekhawatiran terhadap nuklir Iran bisa lebih dominan daripada tragedi kemanusiaan di Gaza dalam percakapan elite politik global.


Menyedihkan, tapi konsisten dengan sejarah politik internasional.


Politik global sering seperti drama yang ditulis oleh rasa takut, bukan oleh empati. Dan nuklir, seperti biasa, selalu menjadi tokoh antagonis yang membuat semua orang berbicara pelan tapi berpikir keras.







Referensi 

Waltz, K. N. (1979). Theory of international politics. McGraw-Hill.

Mearsheimer, J. J. (2001). The tragedy of great power politics. W. W. Norton.

Sagan, S. D., & Waltz, K. N. (2013). The spread of nuclear weapons: An enduring debate. W. W. Norton.

United Nations. (1968). Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT).

International Committee of the Red Cross. (2015). International humanitarian law and the challenges of contemporary armed conflicts.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Kontaminasi Cs-137 pada Udang Indonesia: Antara Sains, Politik, dan Kepercayaan Global

-
Gambar
  Ilustrasi udang Indonesia (Pic: Meta AI) Kontroversi Cs-137 pada udang Indonesia adalah pelajaran bahwa dalam politik pangan global, “persepsi lebih berbahaya daripada radiasi” Kontroversi terkait dugaan kontaminasi radioaktif Cesium-137 (Cs-137) pada udang Indonesia pada September 2025 memicu perdebatan sains, politik, dan diplomasi dagang.  Pemerintah Indonesia menyatakan bahwa kadar Cs-137 yang terdeteksi (68 Bq/kg) masih jauh di bawah ambang batas standar internasional, sementara Amerika Serikat merespons dengan tingkat kewaspadaan tinggi.  Tulisan ini membahas perbedaan standar keamanan pangan global, analisis ilmiah terhadap dampak kesehatan, dimensi politik di balik “histeria” Amerika Serikat, serta isu fundamental mengenai kepercayaan internasional terhadap klaim keamanan pangan suatu negara. Pendahuluan Globalisasi pangan menjadikan standar keamanan internasional sebagai instrumen yang tidak hanya ilmiah, melainkan juga politis.  Kasus dugaan kontaminasi C...
Baca selengkapnya

Isu Pangkalan Militer Rusia: Diplomasi Dua Wajah dalam Politik Global

-
Gambar
Ilustrasi pesawat tempur Rusia (Pic: Meta AI) Diplomasi seringkali bersifat simbolik: menenangkan satu pihak lewat pernyataan publik, tapi menjaga peluang kerja sama dengan pihak lain melalui jalur informal Dalam dinamika hubungan internasional modern, negara-negara tidak hanya berinteraksi atas dasar moralitas atau hukum internasional, tetapi juga atas kepentingan strategis.  Istilah “ diplomasi dua wajah ” atau  dual-track diplomacy  sering digunakan untuk menggambarkan pendekatan yang tampak kontradiktif: negara mengklaim prinsip tertentu di satu sisi, tetapi menjalankan kebijakan berbeda di sisi lain.  Amerika Serikat dan sekutunya menjadi contoh paling jelas dari praktik ini, yang turut menginspirasi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, dalam merancang strategi diplomatiknya. Praktik Diplomasi Dua Wajah: Studi Kasus Amerika dan Sekutunya - Demokrasi dan Intervensi AS kerap menyuarakan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia. Namun, sejarah mencatat ...
Baca selengkapnya

Mengapa Israel Tetap Mengintersepsi Flotilla Meski Prosedur Kemanusiaan Sudah Dipatuhi?

-
Gambar
Ilustrasi pengepungan kapal Flotilla (Pic: Meta AI) “Setiap flotilla yang diintersepsi bukan tanda kekuatan, tapi bukti rasa takut pada kebenaran yang terus dibawa oleh kemanusiaan.” Global Sumud Flotilla (GSF) sebagai misi kemanusiaan bertujuan menyalurkan bantuan ke Gaza yang terblokade, telah berusaha mematuhi protokol internasional dengan mendeklarasikan kargo, penumpang, serta meminta pengawasan lembaga netral seperti PBB/ICRC. Namun, Israel tetap melakukan intersepsi, penyitaan, dan penahanan aktivis.  Tulisan ini menganalisis alasan Israel melalui kerangka teori  security dilemma , politik simbolik, serta hukum internasional maritim, dan menegaskan bahwa tindakan Israel lebih bersifat politik daripada legal. Pendahuluan Sejak 2007, Israel memberlakukan blokade darat, laut, dan udara terhadap Gaza dengan alasan mencegah penyelundupan senjata Hamas.  Meski komunitas internasional menilai blokade ini ilegal karena bersifat kolektif dan menghukum seluruh penduduk sipil...
Baca selengkapnya