Warga Palestina di Tepi Barat: Institusionalisasi Ketimpangan dan Hukuman Gantung dalam Sistem Peradilan Ganda

-

Momen Ben-Gvir merayakan pengesahan UU hukuman mati di Knesset (Pic: Grok AI)


Ketika hukum tidak netral, tidak setara, maka hukum kehilangan fungsi utamanya sebagai penjaga keadilan



Studi ini menganalisis ketimpangan sistem hukum yang diterapkan terhadap warga Palestina dan warga Israel di Tepi Barat. 


Dengan menggunakan kerangka dual legal system, biopolitik, dan hukum humaniter internasional, penelitian ini menunjukkan adanya diferensiasi struktural dalam proses peradilan, termasuk penggunaan pengadilan militer untuk warga Palestina dan pengadilan sipil untuk warga Israel. 


Temuan mengindikasikan bahwa ketimpangan ini menghasilkan disparitas signifikan dalam vonis, termasuk potensi penerapan hukuman mati yang tidak simetris.



Pendahuluan


Tepi Barat merupakan wilayah dengan konfigurasi hukum yang unik dan kontroversial. 


Dua populasi yang hidup dalam ruang geografis yang sama tunduk pada dua sistem hukum berbeda:

• Warga Palestina → pengadilan militer

• Warga Israel → pengadilan sipil


Kondisi ini menciptakan apa yang disebut sebagai: dual legal system dalam satu wilayah okupasi.



Metodologi


Pendekatan yang digunakan:

1. Analisis hukum internasional

2. Kajian kebijakan dan praktik peradilan

3. Kerangka teori biopolitik dan diskriminasi struktural



Kajian Teoretik


1. Dual Legal System


Dualisme hukum terjadi ketika dua kelompok populasi dalam wilayah yang sama diadili dengan sistem berbeda.


Implikasi:

• standar pembuktian berbeda

• akses ke pembelaan hukum berbeda

• tingkat vonis berbeda


2. Biopolitik (Michel Foucault)


Michel Foucault menjelaskan bagaimana negara mengontrol kehidupan dan kematian populasi.


Dalam konteks ini: hukum menjadi alat untuk menentukan siapa yang “layak hidup” dan siapa yang “boleh dihukum mati”.


3. Hukum Humaniter Internasional


Menurut International Committee of the Red Cross dan United Nations:

• wilayah okupasi harus menjamin perlakuan setara

• pengadilan militer terhadap sipil harus sangat dibatasi

• hukuman mati harus memenuhi standar sangat ketat.



Analisis


A. Ketimpangan Struktural Peradilan


Warga Palestina diadili dalam sistem militer dengan karakteristik:

• tingkat vonis tinggi

• proses cepat

• keterbatasan pembelaan


Sebaliknya, warga Israel:

• diadili dalam sistem sipil

• memiliki perlindungan hukum penuh

• hukuman mati hampir tidak pernah diterapkan


B. Disparitas Hukuman


Poin paling krusial: tindakan serupa → hasil hukum berbeda.


Ini menunjukkan adanya:

• asimetri keadilan

• bukan sekadar perbedaan prosedur


C. Normalisasi Kekerasan Struktural


Ketika perbedaan ini dilegalkan, terjadi: transformasi ketidakadilan menjadi “prosedur resmi”.


Dan di sinilah yang disebut “ketidakwarasan” menjadi: rasional secara sistem… tapi irasional secara moral.


D. Dimensi Simbolik Politik


Tindakan figur seperti Itamar Ben-Gvir

yang merayakan kebijakan keras memiliki implikasi:

• legitimasi publik terhadap kekerasan

• simbolisasi hukuman sebagai kemenangan politik

• dehumanisasi kelompok lawan.



Diskusi


Fenomena ini tidak dapat dilihat hanya sebagai pelanggaran hukum biasa.


Ini adalah:


1. Sistem Diferensiasi Nilai Hidup


Nyawa tidak diperlakukan setara.


2. Produksi “Musuh Legal”


Kelompok tertentu secara sistemik diposisikan sebagai: lebih mudah dihukum, lebih sulit dilindungi.


3. Krisis Legitimasi Hukum


Ketika hukum:

• tidak netral

• tidak setara


maka hukum kehilangan fungsi utamanya sebagai penjaga keadilan.



Apa yang tampak sebagai “ketidakwarasan” sebenarnya adalah sistem yang bekerja terlalu konsisten dalam ketidakadilannya.


Dengan kata lain:

• ini bukan chaos

• ini adalah ketimpangan yang terstruktur


Dan justru karena ia sistematis, ia menjadi lebih berbahaya.









Referensi

Amnesty International. (2022). Israel’s apartheid against Palestinians.

Human Rights Watch. (2021). A threshold crossed: Israeli authorities and the crimes of apartheid and persecution.

United Nations. (2023). Report on the situation of human rights in the Palestinian territories.

International Committee of the Red Cross. (2020). International humanitarian law and occupation.

Foucault, M. (1978). The history of sexuality, Vol. 1. Pantheon Books.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Kontaminasi Cs-137 pada Udang Indonesia: Antara Sains, Politik, dan Kepercayaan Global

-
Gambar
  Ilustrasi udang Indonesia (Pic: Meta AI) Kontroversi Cs-137 pada udang Indonesia adalah pelajaran bahwa dalam politik pangan global, “persepsi lebih berbahaya daripada radiasi” Kontroversi terkait dugaan kontaminasi radioaktif Cesium-137 (Cs-137) pada udang Indonesia pada September 2025 memicu perdebatan sains, politik, dan diplomasi dagang.  Pemerintah Indonesia menyatakan bahwa kadar Cs-137 yang terdeteksi (68 Bq/kg) masih jauh di bawah ambang batas standar internasional, sementara Amerika Serikat merespons dengan tingkat kewaspadaan tinggi.  Tulisan ini membahas perbedaan standar keamanan pangan global, analisis ilmiah terhadap dampak kesehatan, dimensi politik di balik “histeria” Amerika Serikat, serta isu fundamental mengenai kepercayaan internasional terhadap klaim keamanan pangan suatu negara. Pendahuluan Globalisasi pangan menjadikan standar keamanan internasional sebagai instrumen yang tidak hanya ilmiah, melainkan juga politis.  Kasus dugaan kontaminasi C...
Baca selengkapnya

Penahanan Global Sumud Flotilla & Penjara Ketziot: Kondisi, Pelanggaran, dan Tantangan atas Kemanusiaan

-
Gambar
  Ilustrasi penjara mengerikan (Pic: Meta AI) Berdasarkan bukti terkini, memang ada banyak indikasi bahwa aktivis Global Sumud Flotilla yang ditangkap diperlakukan dalam kondisi yang mendekati pelanggaran serius HAM Sejak 1-2 Oktober 2025, puluhan aktivis dari Global Sumud Flotilla (GSF) ditangkap oleh Israel setelah upaya pengiriman bantuan humanitarian ke Gaza.  Banyak dari mereka diintersep di perairan internasional, lalu dipindahkan ke fasilitas tahanan Ketziot di Negev — dikenal sebagai salah satu penjara paling keras.  Laporan‐laporan dari organisasi HAM dan media internasional mengungkap dugaan pelanggaran hak asasi: penahanan tanpa pengacara, pemaksaan lutut dan “zip-tied”, kekurangan obat dan makanan, dan kondisi penahanan yang sangat membatasi martabat manusia.  Tulisan ini menganalisis sumber bukti, mengukur sejauh mana pelanggaran sesuai standar internasional, dan mengkaji opsi respons hukum dan diplomatik. Pendahuluan • Latar : Global Sumud Flotilla ad...
Baca selengkapnya

Isu Pangkalan Militer Rusia: Diplomasi Dua Wajah dalam Politik Global

-
Gambar
Ilustrasi pesawat tempur Rusia (Pic: Meta AI) Diplomasi seringkali bersifat simbolik: menenangkan satu pihak lewat pernyataan publik, tapi menjaga peluang kerja sama dengan pihak lain melalui jalur informal Dalam dinamika hubungan internasional modern, negara-negara tidak hanya berinteraksi atas dasar moralitas atau hukum internasional, tetapi juga atas kepentingan strategis.  Istilah “ diplomasi dua wajah ” atau  dual-track diplomacy  sering digunakan untuk menggambarkan pendekatan yang tampak kontradiktif: negara mengklaim prinsip tertentu di satu sisi, tetapi menjalankan kebijakan berbeda di sisi lain.  Amerika Serikat dan sekutunya menjadi contoh paling jelas dari praktik ini, yang turut menginspirasi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, dalam merancang strategi diplomatiknya. Praktik Diplomasi Dua Wajah: Studi Kasus Amerika dan Sekutunya - Demokrasi dan Intervensi AS kerap menyuarakan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia. Namun, sejarah mencatat ...
Baca selengkapnya