Brutalnya Pemukim Israel: Wali Kota Prancis 78 Tahun Dipukuli, Bagaimana dengan Warga Palestina?

Ilustrasi (Pic: Grok AI)

Masalahnya bukan lagi sekadar hilangnya sopan santun. Itu adalah ujian terhadap kemampuan hukum dan institusi untuk melindungi manusia dari kekerasan

Kalau seorang wali kota berusia 78 tahun benar-benar dipukul ketika sedang mendampingi kunjungan diplomatik, itu bukan sekadar soal orang yang tidak punya tata krama. Itu menyentuh persoalan yang jauh lebih serius: kekerasan terhadap warga sipil, keamanan diplomat, dan apakah hukum benar-benar mampu melindungi masyarakat Palestina ketika pelakunya berasal dari kelompok pemukim Israel.

Yang membuat peristiwa seperti ini penting bukan hanya usia korban atau rusaknya mobil konsulat. Kita perlu bertanya mengapa sebuah kunjungan diplomatik yang seharusnya dapat berlangsung damai justru berakhir dengan kekerasan, dan apakah ada konsekuensi hukum yang nyata bagi pelakunya.

Apa yang Sebenarnya Terjadi di Taybeh?

Menurut laporan Reuters, AP, dan The Guardian, serangan terjadi pada Sabtu, 17 Oktober 2026, di desa Taybeh, Tepi Barat yang diduduki Israel, ketika rombongan diplomatik Eropa ikut hadir dalam kegiatan solidaritas panen zaitun Palestina. 

Rombongan itu melibatkan perwakilan Belgia, Prancis, dan Polandia, serta tokoh-tokoh Katolik. Bernard Baudoux termasuk korban serangan. (Reuters⁠, The Guardian⁠)

Laporan The Guardian menyebut sejumlah penyerang bertopeng membawa tongkat atau benda pemukul. Baudoux dijatuhkan ke tanah ketika hendak masuk ke kendaraan; jendela mobil lapis baja milik misi Belgia juga dipecahkan. 

Sebelum mendekati rombongan diplomat, kelompok tersebut dilaporkan menyerang warga Palestina yang sedang memanen zaitun, termasuk seorang perempuan berusia 70-an dan seorang laki-laki yang mengalami luka kepala hingga membutuhkan enam jahitan.

Ada satu detail yang membuat kejadian ini lebih mengkhawatirkan: sehari sebelumnya, fotografer veteran The Washington Post, Heidi Levine, juga diserang saat meliput kegiatan panen zaitun di tempat lain di Tepi Barat. Ia mengalami cedera serius. Kedua peristiwa itu membuat kekerasan terhadap petani, jurnalis, dan pengunjung internasional menjadi sorotan lebih luas.

Jadi, ini bukan sekadar cerita seorang wali kota asing yang kebetulan berada di tempat berbahaya. Peristiwa tersebut berlangsung dalam konteks serangan terhadap petani Palestina yang sedang berusaha memanen hasil kebun mereka sendiri.

Mengapa Panen Zaitun Bisa Menjadi Medan Kekerasan Politik?

Di sinilah persoalannya jauh lebih dalam daripada sekadar perilaku brutal sekelompok orang.

Bagi banyak keluarga Palestina, pohon zaitun merupakan sumber penghasilan lintas generasi. Panen zaitun berarti uang untuk kebutuhan rumah tangga, biaya sekolah, makanan, dan keberlangsungan usaha pertanian. Pohon-pohon itu juga memiliki nilai budaya dan sejarah yang sangat kuat.

Ketika petani dihalangi mencapai kebunnya, hasil panen dicuri, pohon dirusak, atau petani diserang, kerugiannya tidak berhenti pada satu musim panen.

Ada tiga lapisan dampak:

• Ekonomi: keluarga kehilangan pendapatan dan biaya pemeliharaan kebun bisa menjadi sia-sia.
• Sosial: akses ke tanah leluhur menjadi semakin sulit dan ketidakpastian hidup meningkat.
• Teritorial: jika warga terus-menerus takut mengakses lahannya, mereka bisa terdorong meninggalkan kebun atau komunitasnya.

Poin ketiga perlu diperlakukan dengan hati-hati. Kita tidak dapat menyimpulkan bahwa setiap serangan dilakukan sebagai bagian dari satu rencana terkoordinasi untuk mengusir warga. 

Namun, kekerasan yang berulang dapat menciptakan kondisi yang membuat warga kehilangan akses efektif terhadap tanah mereka.

Data historis PBB memperlihatkan bahwa persoalan ini bukan insiden baru. OCHA mencatat 178 serangan terkait panen zaitun yang menyebabkan korban atau kerusakan properti pada Oktober hingga November 2025, tersebar di 88 komunitas Palestina di Tepi Barat. 

Pada Oktober 2025 saja, OCHA mendokumentasikan 264 serangan pemukim yang menyebabkan korban, kerusakan properti, atau keduanya, angka bulanan tertinggi sejak pencatatan dimulai pada 2006. Angka tersebut merupakan data 2025, bukan statistik lengkap untuk 2026.

Artinya, serangan di Taybeh perlu dilihat sebagai bagian dari pola kekerasan yang lebih luas, sembari tetap menyelidiki fakta dan tanggung jawab dalam setiap insiden secara individual.

Apa Kewajiban Israel Menurut Hukum Internasional?

Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur, diperlakukan sebagai wilayah Palestina yang diduduki dalam kerangka hukum internasional. 

Dalam kondisi pendudukan, negara pendudukan tidak memperoleh kebebasan tanpa batas untuk mengatur wilayah tersebut demi kepentingannya sendiri.

Pasal 27 Konvensi Jenewa IV mengharuskan orang-orang yang dilindungi diperlakukan secara manusiawi dan dilindungi dari kekerasan atau ancaman kekerasan. 

Pasal 43 Peraturan Den Haag juga mewajibkan otoritas pendudukan mengambil langkah untuk memulihkan dan menjamin ketertiban serta kehidupan publik, dengan tetap menghormati hukum yang berlaku kecuali benar-benar terhalang. Kewajiban tersebut mencakup perlindungan warga sipil dan penegakan hukum yang efektif.

Apa artinya bagi serangan di Taybeh?

Israel tidak cukup hanya mengatakan bahwa pelaku kekerasan adalah warga sipil, bukan tentara. Negara tetap memiliki kewajiban untuk melindungi penduduk di wilayah yang didudukinya, menyelidiki serangan, dan menindak pelaku berdasarkan hukum.

Namun, perlu dibedakan dua bentuk tanggung jawab:

• Tanggung jawab pidana individu: orang yang melakukan penyerangan dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan bukti, identifikasi, dan proses hukum yang adil.
• Tanggung jawab negara: negara dapat menghadapi persoalan tanggung jawab internasional jika gagal memenuhi kewajiban perlindungan, penyelidikan, atau penegakan hukum yang berlaku. Penentuan tanggung jawab hukum dalam kasus tertentu memerlukan pemeriksaan fakta dan standar hukum yang relevan.

Kita tidak perlu menganggap semua pemukim sebagai pelaku kekerasan untuk mengkritik kegagalan perlindungan. Yang harus dinilai adalah tindakan pelaku, bukti keterlibatan pihak lain, dan apakah otoritas memenuhi kewajiban hukumnya.

Bagaimana dengan Status Permukiman Israel?

Dalam pendapat penasihat pada 19 Juli 2024, Mahkamah Internasional (ICJ) menyatakan bahwa keberadaan Israel yang berkelanjutan di Wilayah Palestina yang Diduduki adalah melanggar hukum internasional dan menegaskan kewajiban terkait penghentian kebijakan permukiman serta tindakan yang menghambat hak penentuan nasib sendiri rakyat Palestina. 

Pendapat penasihat itu merupakan penilaian hukum internasional yang penting, tetapi bukan putusan pidana terhadap setiap pemukim atau setiap individu yang melakukan kekerasan.

Jadi, ketika Menteri Luar Negeri Belgia menghubungkan kekerasan tersebut dengan kebijakan permukiman Israel dan menyerukan sanksi Uni Eropa, itu merupakan posisi politik yang memiliki konteks hukum internasional. 

Namun, hubungan sebab-akibat dalam setiap serangan tetap perlu dibuktikan, bukan diasumsikan hanya berdasarkan identitas pelakunya.

Mengapa Serangan terhadap Diplomat Menjadi Persoalan Serius?

Diplomat bukan warga yang kehilangan hak atas keselamatan hanya karena sedang berada di wilayah konflik. Perlindungan hukum bagi diplomat dan pejabat konsuler bergantung pada status, tugas, dan ketentuan hukum yang berlaku. 

Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik dan Konvensi Wina tentang Hubungan Konsuler menetapkan kewajiban perlindungan tertentu terhadap diplomat, pejabat konsuler, dan fungsi perwakilan asing.

Dalam kasus Taybeh, Menteri Luar Negeri Belgia Maxime Prévot menyatakan bahwa diplomat Belgia, Prancis, dan Polandia termasuk pihak yang diserang. Ia menuntut agar Israel melindungi warga Palestina, diplomat, dan jurnalis serta memastikan pelaku kekerasan dimintai pertanggungjawaban.

Militer Israel menyebut serangan terhadap rombongan diplomat sebagai tindakan kekerasan serius, tetapi mengatakan kunjungan tersebut tidak dikoordinasikan dengan militer dan tidak ada tentara di lokasi. 

Polisi Israel menyatakan penyelidikan telah dibuka. Menteri Luar Negeri Israel Gideon Sa’ar juga mengecam kekerasan tersebut dan mengatakan kementeriannya berhubungan dengan para duta besar terkait.

Pernyataan itu perlu dicatat, tetapi ketiadaan koordinasi keamanan tidak dengan sendirinya membenarkan penyerangan. Jika suatu kunjungan memiliki risiko keamanan, respons yang semestinya adalah langkah perlindungan atau pengaturan akses yang sesuai hukum, bukan membiarkan kekerasan terhadap orang-orang yang hadir.

Pertanyaan yang harus diajukan setelah kecaman awal adalah: apakah para pelaku diidentifikasi, apakah bukti dikumpulkan, apakah ada penangkapan dan penuntutan, dan apakah tindakan pencegahan dilakukan agar serangan serupa tidak terulang?

Masalah Utamanya: Kecaman tanpa Akuntabilitas

Israel telah mengecam serangan di Taybeh dan membuka penyelidikan. Kita perlu mengakui fakta itu. Tetapi penyelidikan baru merupakan langkah awal, bukan bukti bahwa pertanggungjawaban sudah terlaksana.

Di sinilah catatan organisasi hak asasi manusia Israel, Yesh Din, relevan. Dalam laporan tentang penegakan hukum terhadap kekerasan bermotif ideologis oleh warga Israel terhadap warga Palestina pada 2005–2025, organisasi tersebut menyatakan bahwa hanya sekitar 3% berkas penyelidikan yang dipantaunya berujung pada putusan bersalah penuh atau sebagian. 

Angka ini merujuk pada berkas yang dipantau organisasi itu, bukan seluruh perkara kekerasan pemukim di semua tempat dan semua periode.

Angka tersebut memberi alasan kuat untuk menanyakan apakah sistem penegakan hukum memberikan perlindungan yang efektif kepada warga Palestina. Namun, ia tidak membuktikan siapa pelaku serangan Taybeh atau hasil akhir penyelidikan yang baru dimulai.

Kritik yang paling kokoh adalah kritik yang menguji hasil penegakan hukum, bukan hanya mengumpulkan pernyataan kecaman.

• Apakah pelaku berhasil diidentifikasi?
• Apakah korban dapat mengakses proses hukum?
• Apakah bukti video, kesaksian, dan kerusakan properti diperiksa?
• Apakah penuntutan dilakukan jika bukti mencukupi?
• Apakah petani dapat mengakses kebun mereka tanpa ancaman kekerasan pada musim berikutnya?

Tanpa jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut, kecaman diplomatik belum menyelesaikan persoalan perlindungan.

Mengapa Serangan ini juga menjadi ujian bagi Eropa?

Belgia, Prancis, dan Polandia tidak hanya memiliki kepentingan untuk melindungi pejabatnya. Negara-negara tersebut juga menghadapi pertanyaan tentang bagaimana menerjemahkan kecaman terhadap kekerasan pemukim menjadi kebijakan yang berdampak.

Prévot menyatakan Belgia akan terus mendorong sanksi Uni Eropa terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kekerasan. 

Uni Eropa pada 18 Oktober juga mengecam serangan pemukim, termasuk terhadap diplomat, dan menekankan perlunya pertanggungjawaban serta langkah pencegahan.

Tetapi sanksi bukan satu-satunya alat. Negara-negara Eropa juga dapat menggunakan diplomasi, pembatasan terhadap individu yang terbukti terlibat, dukungan bagi pemantauan independen, dan tekanan agar akses petani ke lahan mereka dijamin.

Agar kebijakan semacam itu efektif, langkah-langkahnya perlu memiliki dasar hukum, sasaran yang jelas, dan mekanisme evaluasi. Tujuannya bukan menghukum seseorang hanya karena identitasnya, melainkan mengurangi kekerasan dan memperkuat akuntabilitas.

Usia Korban Memperjelas Kebrutalan, tetapi Pola Impunitas Memperjelas Masalahnya

Membayangkan seseorang berusia 78 tahun dijatuhkan dan dipukul ketika sedang menjalankan kunjungan solidaritas memang menyentuh rasa kemanusiaan kita.

Tetapi pelajaran terbesarnya bukan bahwa korban berusia lanjut sehingga serangan itu menjadi buruk. Menyerang orang karena mereka sedang memanen zaitun, meliput berita, atau menjalankan tugas diplomatik tetap serius, berapa pun usia mereka.

Ada empat kesimpulan yang dapat kita tarik dari bukti yang tersedia:

• Insiden Taybeh dilaporkan secara luas oleh media internasional, dengan kesaksian mengenai penyerangan terhadap diplomat, wali kota Prancis, tokoh agama, dan warga Palestina.
• Serangan tersebut terjadi dalam konteks meningkatnya kekerasan pemukim selama panen zaitun, pola yang telah didokumentasikan PBB pada tahun-tahun sebelumnya.
• Israel memiliki kewajiban untuk melindungi warga sipil di wilayah yang didudukinya, termasuk melalui penyelidikan dan penegakan hukum yang efektif.
• Kecaman dan pembukaan penyelidikan belum sama dengan akuntabilitas. Hasil investigasi, penuntutan, dan perlindungan nyata bagi petani akan menjadi ukuran penting dari respons otoritas.

Ketika orang yang memanen zaitun jadi takut dipukul, jurnalis jadi takut meliput, dan diplomat jadi takut mengunjungi sebuah desa, masalahnya bukan lagi sekadar hilangnya sopan santun. Itu adalah ujian terhadap kemampuan hukum dan institusi untuk melindungi manusia dari kekerasan.

Referensi

• Reuters. (2026, October 17). Israeli settlers attack Palestinians, European diplomats in West Bank, Belgium says. Reuters.
• The Guardian. (2026, October 17). Israeli settlers attack European diplomats in West Bank. The Guardian.
• Associated Press. (2026, October 18). Masked settlers attack European diplomats in the occupied West Bank. AP News.
• United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. (2025, December). Humanitarian Situation Update #346: West Bank. OCHA oPt.
• Yesh Din. (2026, January 1). Data Sheet: Law Enforcement on Israeli Civilians in the West Bank (Settler Violence), 2005–2025.