Dewan Perdamaian ala Trump dan Politik “Peace Without the People”: Analisis Ilmiah atas Delegitimasi Representasi Palestina, Unilateralisme AS, dan Upaya Menyaingi Arsitektur PBB

-

Ilustrasi dewan perdamaian (Pic: Trinity AI/Meta AI)

Perdamaian yang disusun tanpa rakyat yang dijajah bukanlah solusi, melainkan cara paling sopan untuk mempertahankan penjajahan 


Pembentukan peace council untuk Palestina oleh pemerintahan Trump yang didominasi aktor Amerika Serikat non-Palestina mencerminkan pola lama intervensi internasional yang menyingkirkan subjek utama konflik. 


Artikel ini menganalisis dewan tersebut sebagai instrumen hegemoni politik, kontestasi legitimasi terhadap PBB, dan reaksi geopolitik atas meningkatnya pengakuan internasional terhadap Palestina. 


Dengan pendekatan teori hegemoni, representasi politik, dan hukum internasional, studi ini menunjukkan bahwa model “perdamaian tanpa rakyat” bukanlah solusi konflik, melainkan mekanisme stabilisasi penjajahan dalam bentuk baru.



Perdamaian Tanpa Orang Palestina


Pertanyaan sah dan rasional: Apakah warga Palestina dianggap tidak cakap, barbar, atau tidak layak menentukan masa depan tanah airnya sendiri?


Dalam teori politik modern, setiap proses perdamaian yang tidak dipimpin atau didominasi oleh pihak yang terdampak langsung kehilangan legitimasi moral dan hukum sejak awal.


Model dewan ala Trump:

• Anggotanya mayoritas elit AS

• Minim atau nihil representasi Palestina

• Mengklaim “rekonstruksi” tanpa kedaulatan


Ini bukan peace-building, ini peace-management.



Kerangka Teoretik: Peace Without the People


a. Post-Colonial Governance


Edward Said sudah lama memperingatkan: kekuasaan kolonial selalu mengklaim “membangun” sambil menghapus suara penduduk asli.


Dewan ini memposisikan Palestina sebagai:

• Objek pembangunan

• Bukan subjek politik


b. Hegemonic Stability Theory


AS bertindak sebagai:

• Penentu norma

• Penjaga status quo Israel

• Pengganti institusi multilateral ketika hasil PBB tidak menguntungkan



Mengapa Palestina Dikeluarkan dari Meja?


Jawabannya tidak emosional. Struktural.


1. Jika Palestina duduk dominan

• Klaim penjajahan Israel terbuka

• Hak kembali, kedaulatan, dan perbatasan 1967 muncul


2. Jika AS yang dominan

• Isu direduksi jadi “ekonomi & keamanan”

• Bukan kolonialisme & hukum internasional


Ini teknik klasik: de-politicization of occupation.



Dewan Tandingan PBB: Reaksi atas “Kebakaran Jenggot”


Beberapa waktu terakhir:

• Banyak negara Eropa & Global South mengakui Palestina

• Mahkamah Internasional makin keras pada Israel

• Tekanan moral global meningkat


Respons Trump:

• Melemahkan PBB

• Membuat forum paralel

• Mengklaim legitimasi baru


Ini disebut dalam studi internasional sebagai: Forum-shopping geopolitik, ketika kalah di satu arena, bikin arena baru.



Mengapa AS Begitu Ngotot?


Karena taruhannya besar:

• Israel sebagai aset strategis

• Kontrol kawasan Timur Tengah

• Normalisasi penjajahan agar tidak disebut penjajahan


Perdamaian versi ini artinya: Palestina tenang, Israel aman, status quo lestari.



Apakah Ini Legal dan Etis?


Secara hukum internasional:

• Tidak representatif

• Melanggar prinsip self-determination

• Bertentangan dengan resolusi PBB


Secara etika politik:

• Merendahkan agensi rakyat Palestina

• Mengulang logika kolonial

• Mengganti keadilan dengan stabilitas semu


Ini adalah:

• Manajemen konflik tanpa keadilan

• Rekonstruksi tanpa kedaulatan

• Perdamaian versi penjajah


Dan, warga Palestina bukan goblok, miskin, atau barbar. Yang dianggap “berbahaya” oleh desain ini adalah akal, hak, dan suara mereka.









Referensi


Acharya, A. (2018). The end of American world order. Polity Press.


Al-Haq. (2024). Apartheid, occupation, and denial of Palestinian self-determination. Ramallah: Al-Haq Organization.


Chomsky, N. (1999). The new military humanism: Lessons from Kosovo. Pluto Press.


Finkelstein, N. G. (2018). Gaza: An inquest into its martyrdom. University of California Press.


International Court of Justice. (2024). Legal consequences arising from the policies and practices of Israel in the Occupied Palestinian Territory (Advisory Opinion). The Hague: ICJ.


Mearsheimer, J. J., & Walt, S. M. (2007). The Israel lobby and U.S. foreign policy. Farrar, Straus and Giroux.


Pappe, I. (2014). The idea of Israel: A history of power and knowledge. Verso.


Said, E. W. (1978). Orientalism. Pantheon Books.


United Nations General Assembly. (1970). Declaration on principles of international law concerning friendly relations and cooperation among states (Resolution 2625). New York: United Nations.


United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. (2025). Occupied Palestinian Territory: Humanitarian update. OCHA.


Zunes, S., & Mundy, J. (2010). Western Sahara: War, nationalism, and conflict irresolution. Syracuse University Press.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Kontaminasi Cs-137 pada Udang Indonesia: Antara Sains, Politik, dan Kepercayaan Global

-
Gambar
  Ilustrasi udang Indonesia (Pic: Meta AI) Kontroversi Cs-137 pada udang Indonesia adalah pelajaran bahwa dalam politik pangan global, “persepsi lebih berbahaya daripada radiasi” Kontroversi terkait dugaan kontaminasi radioaktif Cesium-137 (Cs-137) pada udang Indonesia pada September 2025 memicu perdebatan sains, politik, dan diplomasi dagang.  Pemerintah Indonesia menyatakan bahwa kadar Cs-137 yang terdeteksi (68 Bq/kg) masih jauh di bawah ambang batas standar internasional, sementara Amerika Serikat merespons dengan tingkat kewaspadaan tinggi.  Tulisan ini membahas perbedaan standar keamanan pangan global, analisis ilmiah terhadap dampak kesehatan, dimensi politik di balik “histeria” Amerika Serikat, serta isu fundamental mengenai kepercayaan internasional terhadap klaim keamanan pangan suatu negara. Pendahuluan Globalisasi pangan menjadikan standar keamanan internasional sebagai instrumen yang tidak hanya ilmiah, melainkan juga politis.  Kasus dugaan kontaminasi C...
Baca selengkapnya

Isu Pangkalan Militer Rusia: Diplomasi Dua Wajah dalam Politik Global

-
Gambar
Ilustrasi pesawat tempur Rusia (Pic: Meta AI) Diplomasi seringkali bersifat simbolik: menenangkan satu pihak lewat pernyataan publik, tapi menjaga peluang kerja sama dengan pihak lain melalui jalur informal Dalam dinamika hubungan internasional modern, negara-negara tidak hanya berinteraksi atas dasar moralitas atau hukum internasional, tetapi juga atas kepentingan strategis.  Istilah “ diplomasi dua wajah ” atau  dual-track diplomacy  sering digunakan untuk menggambarkan pendekatan yang tampak kontradiktif: negara mengklaim prinsip tertentu di satu sisi, tetapi menjalankan kebijakan berbeda di sisi lain.  Amerika Serikat dan sekutunya menjadi contoh paling jelas dari praktik ini, yang turut menginspirasi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, dalam merancang strategi diplomatiknya. Praktik Diplomasi Dua Wajah: Studi Kasus Amerika dan Sekutunya - Demokrasi dan Intervensi AS kerap menyuarakan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia. Namun, sejarah mencatat ...
Baca selengkapnya

Penahanan Global Sumud Flotilla & Penjara Ketziot: Kondisi, Pelanggaran, dan Tantangan atas Kemanusiaan

-
Gambar
  Ilustrasi penjara mengerikan (Pic: Meta AI) Berdasarkan bukti terkini, memang ada banyak indikasi bahwa aktivis Global Sumud Flotilla yang ditangkap diperlakukan dalam kondisi yang mendekati pelanggaran serius HAM Sejak 1-2 Oktober 2025, puluhan aktivis dari Global Sumud Flotilla (GSF) ditangkap oleh Israel setelah upaya pengiriman bantuan humanitarian ke Gaza.  Banyak dari mereka diintersep di perairan internasional, lalu dipindahkan ke fasilitas tahanan Ketziot di Negev — dikenal sebagai salah satu penjara paling keras.  Laporan‐laporan dari organisasi HAM dan media internasional mengungkap dugaan pelanggaran hak asasi: penahanan tanpa pengacara, pemaksaan lutut dan “zip-tied”, kekurangan obat dan makanan, dan kondisi penahanan yang sangat membatasi martabat manusia.  Tulisan ini menganalisis sumber bukti, mengukur sejauh mana pelanggaran sesuai standar internasional, dan mengkaji opsi respons hukum dan diplomatik. Pendahuluan • Latar : Global Sumud Flotilla ad...
Baca selengkapnya