Moral di Panggung, Uang di Belakang Layar: Mengapa Negara-Negara Barat Mengecam Deepfake secara Etis tetapi Membiarkan Pasarnya Tumbuh

-

 

Ilustrasi aktor deepfake (Pic: Meta AI)


Di atas kertas mereka bicara moral.

Di server mereka menghitung laba.

Dan di antara keduanya,

wajah manusia dijual sebagai file



Tulisan ini menganalisis paradoks kebijakan negara-negara Barat terhadap teknologi deepfake. 


Di satu sisi, Barat secara normatif mengecam deepfake sebagai ancaman terhadap demokrasi, martabat manusia, dan keamanan publik. 


Di sisi lain, ekosistem pasar yang memungkinkan produksi, distribusi, dan monetisasi deepfake berkembang pesat justru di dalam yurisdiksi Barat. 


Dengan menggabungkan teori ekonomi politik, kajian regulasi teknologi, dan kritik kapitalisme digital, studi ini menunjukkan bahwa toleransi de facto terhadap industri deepfake bukanlah kegagalan kebijakan, melainkan konsekuensi logis dari rezim ekonomi yang memprioritaskan pertumbuhan pasar, inovasi, dan keuntungan investor di atas etika publik.



Pendahuluan


Sejak 2018, Barat secara konsisten mendeklarasikan deepfake sebagai:

• ancaman demokrasi,

• senjata disinformasi,

• bentuk kekerasan berbasis gender,

• dan risiko keamanan nasional.


Namun pada saat yang sama:

• platform Barat menjadi host terbesar konten deepfake,

• perusahaan Barat memproduksi model AI pembuat deepfake,

• dan dana ventura Barat membiayai perusahaan generatif AI yang teknologinya memungkinkan pemalsuan wajah, suara, dan tubuh manusia.


Ini bukan kontradiksi kebetulan. Ini adalah struktur.



Kapitalisme Platform dan Etika Simbolik


1. Etika sebagai Komoditas Retoris


Dalam kapitalisme digital, etika berfungsi bukan sebagai batas, melainkan sebagai branding reputasi.


Perusahaan teknologi Barat mengadopsi:

• “AI ethics”

• “responsible AI”

• “trust & safety”


bukan untuk menghentikan teknologi berbahaya, tetapi untuk:

• mengurangi risiko regulasi,

• melindungi nilai saham,

• dan menenangkan opini publik.

(Zuboff, 2019; Pasquale, 2015)


2.Deepfake sebagai Produk Kapitalisme Perhatian


Deepfake tumbuh karena ia:

• menghasilkan klik

• meningkatkan waktu layar

• memicu keterlibatan emosional ekstrem

• dan laku di pasar pornografi, politik, dan hiburan


Dalam ekonomi perhatian, sesuatu yang viral lebih berharga daripada sesuatu yang benar.



Mengapa Barat Tidak Membunuh Industri Deepfake?


Karena industri ini:

• menghasilkan miliaran dolar

• mendorong dominasi AI Barat

• memperkuat ekosistem cloud, GPU, dan data

• dan memberi keunggulan geopolitik dalam perang informasi


Jika Barat melarang deepfake secara ketat, maka:

• China, Rusia, dan aktor non-Barat akan mengambil alih teknologi itu

• Barat kehilangan monopoli teknologi manipulasi realitas


Maka dipilihlah strategi:

“mengutuk secara moral, membiarkan secara ekonomi.”



Regulasi sebagai Teater


Undang-undang deepfake di Barat biasanya:

• fokus pada kriminalisasi individu

• bukan pada pembuat model

• bukan pada platform

• bukan pada penyedia infrastruktur


Ini menciptakan ilusi kontrol, sambil menjaga mesin pasar tetap hidup.



Deepfake sebagai Bentuk Kolonialisme Digital


Deepfake sering menarget:

• perempuan

• minoritas

• politisi negara Global South


Namun:

• perusahaan Barat yang membangun alatnya tidak dimintai tanggung jawab

• hanya korban yang menanggung akibatnya


Ini adalah bentuk baru ekstraksi: mengambil wajah, suara, dan tubuh manusia sebagai bahan mentah ekonomi.



Barat tidak gagal mengatur deepfake.

Barat memilih untuk tidak membunuhnya.


Karena dalam tatanan neoliberal: Etika penting, selama tidak mengganggu arus uang.


Deepfake bukan penyimpangan sistem. Ia adalah produk sempurna dari kapitalisme digital.








Referensi


Pasquale, F. (2015). The black box society: The secret algorithms that control money and information. Harvard University Press.


Zuboff, S. (2019). The age of surveillance capitalism. PublicAffairs.


Chesney, R., & Citron, D. (2019). Deep fakes: A looming challenge for privacy, democracy, and national security. California Law Review, 107(6), 1753–1820.


Floridi, L., et al. (2018). AI4People: An ethical framework for a good AI society. Minds and Machines, 28(4), 689–707.


Gorwa, R., Binns, R., & Katzenbach, C. (2020). Algorithmic content moderation. New Media & Society, 22(2), 316–336.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Kontaminasi Cs-137 pada Udang Indonesia: Antara Sains, Politik, dan Kepercayaan Global

-
Gambar
  Ilustrasi udang Indonesia (Pic: Meta AI) Kontroversi Cs-137 pada udang Indonesia adalah pelajaran bahwa dalam politik pangan global, “persepsi lebih berbahaya daripada radiasi” Kontroversi terkait dugaan kontaminasi radioaktif Cesium-137 (Cs-137) pada udang Indonesia pada September 2025 memicu perdebatan sains, politik, dan diplomasi dagang.  Pemerintah Indonesia menyatakan bahwa kadar Cs-137 yang terdeteksi (68 Bq/kg) masih jauh di bawah ambang batas standar internasional, sementara Amerika Serikat merespons dengan tingkat kewaspadaan tinggi.  Tulisan ini membahas perbedaan standar keamanan pangan global, analisis ilmiah terhadap dampak kesehatan, dimensi politik di balik “histeria” Amerika Serikat, serta isu fundamental mengenai kepercayaan internasional terhadap klaim keamanan pangan suatu negara. Pendahuluan Globalisasi pangan menjadikan standar keamanan internasional sebagai instrumen yang tidak hanya ilmiah, melainkan juga politis.  Kasus dugaan kontaminasi C...
Baca selengkapnya

Isu Pangkalan Militer Rusia: Diplomasi Dua Wajah dalam Politik Global

-
Gambar
Ilustrasi pesawat tempur Rusia (Pic: Meta AI) Diplomasi seringkali bersifat simbolik: menenangkan satu pihak lewat pernyataan publik, tapi menjaga peluang kerja sama dengan pihak lain melalui jalur informal Dalam dinamika hubungan internasional modern, negara-negara tidak hanya berinteraksi atas dasar moralitas atau hukum internasional, tetapi juga atas kepentingan strategis.  Istilah “ diplomasi dua wajah ” atau  dual-track diplomacy  sering digunakan untuk menggambarkan pendekatan yang tampak kontradiktif: negara mengklaim prinsip tertentu di satu sisi, tetapi menjalankan kebijakan berbeda di sisi lain.  Amerika Serikat dan sekutunya menjadi contoh paling jelas dari praktik ini, yang turut menginspirasi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, dalam merancang strategi diplomatiknya. Praktik Diplomasi Dua Wajah: Studi Kasus Amerika dan Sekutunya - Demokrasi dan Intervensi AS kerap menyuarakan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia. Namun, sejarah mencatat ...
Baca selengkapnya

Penahanan Global Sumud Flotilla & Penjara Ketziot: Kondisi, Pelanggaran, dan Tantangan atas Kemanusiaan

-
Gambar
  Ilustrasi penjara mengerikan (Pic: Meta AI) Berdasarkan bukti terkini, memang ada banyak indikasi bahwa aktivis Global Sumud Flotilla yang ditangkap diperlakukan dalam kondisi yang mendekati pelanggaran serius HAM Sejak 1-2 Oktober 2025, puluhan aktivis dari Global Sumud Flotilla (GSF) ditangkap oleh Israel setelah upaya pengiriman bantuan humanitarian ke Gaza.  Banyak dari mereka diintersep di perairan internasional, lalu dipindahkan ke fasilitas tahanan Ketziot di Negev — dikenal sebagai salah satu penjara paling keras.  Laporan‐laporan dari organisasi HAM dan media internasional mengungkap dugaan pelanggaran hak asasi: penahanan tanpa pengacara, pemaksaan lutut dan “zip-tied”, kekurangan obat dan makanan, dan kondisi penahanan yang sangat membatasi martabat manusia.  Tulisan ini menganalisis sumber bukti, mengukur sejauh mana pelanggaran sesuai standar internasional, dan mengkaji opsi respons hukum dan diplomatik. Pendahuluan • Latar : Global Sumud Flotilla ad...
Baca selengkapnya