Demonstrasi, Anarkisme, dan Peran Negara dalam Menegakkan Keadilan Sosial

 

Ilustrasi anarkisme (Pic: Meta AI)

Sejarah membuktikan, demonstrasi damai lebih berkelanjutan dan efektif, sementara anarkisme hanya menambah luka sosial dan krisis ekonomi

Demonstrasi merupakan salah satu instrumen fundamental dalam sistem demokrasi sebagai wujud ekspresi kebebasan berpendapat dan kontrol sosial terhadap pemerintah. 

Namun, ketika demonstrasi berubah menjadi tindakan anarkis seperti pembakaran, perusakan, dan penjarahan, timbul dilema serius: apakah tindakan tersebut masih dapat dibenarkan sebagai bentuk aspirasi, atau justru melanggar norma hukum dan moralitas publik? 

Tulisan ini mengulas dinamika demonstrasi anarkis, peran aparat negara, serta perbandingan dengan demonstrasi damai di negara lain, dengan pendekatan interdisipliner yang mencakup ilmu politik, hukum, dan sosiologi.

Pendahuluan

Sejak 28–31 Agustus 2025, gelombang demonstrasi di Indonesia kembali mencuat ke publik. 

Pada dasarnya, demonstrasi adalah sarana untuk menyampaikan maksud, tujuan, serta solusi. 

Namun, transformasi dari protes damai menjadi anarkisme menimbulkan pertanyaan mendasar:

1. Mengapa massa memilih jalur anarkis?

2. Apakah alasan “tidak didengar jika damai” dapat membenarkan kekerasan?

3. Bagaimana negara harus bersikap tanpa dianggap melanggar hak asasi manusia (HAM)?

Kajian Teoritik

1.  Hak untuk Berdemonstrasi

• Berdasarkan Universal Declaration of Human Rights (Pasal 19 & 20), setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat dan berkumpul secara damai.

• Namun, kebebasan ini dibatasi oleh syarat “tidak merugikan hak orang lain” dan menjaga ketertiban umum.

2. Anarkisme dalam Demonstrasi

• Teori Relative Deprivation (Ted Gurr, 1970) menjelaskan bahwa anarkisme muncul saat ada jurang antara harapan sosial-ekonomi dan realitas.

• Namun, anarkisme sering “ditunggangi” oleh provokator, baik dari dalam negeri maupun aktor asing, sehingga motif politik atau ekonomi lebih dominan daripada sekadar ekspresi kecewa.

3. Contoh Global Demonstrasi Damai

• India: Gerakan non-kekerasan Mahatma Gandhi melawan kolonialisme Inggris.

• Amerika Serikat: Civil Rights Movement oleh Martin Luther King Jr. dengan prinsip non-violence.

• Hong Kong (2019): meski ada bentrokan, mayoritas massa awalnya duduk diam di jalanan dengan poster dan orasi.

→ Fakta ini membuktikan: demonstrasi bisa tetap efektif tanpa anarkisme, asalkan ada disiplin massa dan kanal komunikasi yang terbuka.

4. Negara dan Aparat: HAM vs Penegakan Hukum

• Aparat tidak bisa diam ketika terjadi penjarahan dan perusakan. Jika dibiarkan, ini bukan lagi kebebasan berpendapat, melainkan kriminalitas.

• Prinsip Rule of Law menegaskan bahwa setiap tindakan yang merugikan publik harus dihentikan, meski dengan kekuatan.

• Namun, penggunaan kekuatan harus proporsional (tidak berlebihan) sesuai standar United Nations Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials (1990).

Analisis

• Klaim bahwa demonstrasi damai tidak didengar memang muncul berulang, tetapi sejarah membuktikan justru demonstrasi damai dengan legitimasi moral lebih sulit dipatahkan oleh penguasa.

• Anarkisme seringkali memperlemah perjuangan, karena simpati publik berpindah ke pihak yang dirugikan.

• Aparat negara wajib bertindak terhadap perusakan dan penjarahan, bukan sebagai pelanggaran HAM, tetapi justru sebagai perlindungan HAM warga lain (hak atas keamanan, hak atas properti, hak atas kehidupan normal).

Demonstrasi yang berubah menjadi anarkis kehilangan legitimasi moralnya, bahkan bisa berbalik merugikan aspirasi yang diperjuangkan. 

Negara tidak boleh diam, melainkan harus bertindak adil: melindungi kebebasan berekspresi, namun juga menindak tegas kriminalitas yang mengatasnamakan demokrasi. 

Sejarah membuktikan, demonstrasi damai lebih berkelanjutan dan efektif, sementara anarkisme hanya menambah luka sosial dan krisis ekonomi.

Referensi

• Gurr, T. R. (1970). Why men rebel. Princeton University Press.

• King, M. L. (1963). Letter from Birmingham Jail. The Martin Luther King Jr. Research and Education Institute.

• United Nations. (1990). Basic principles on the use of force and firearms by law enforcement officials. UN.

• Universal Declaration of Human Rights, 1948.

• Weber, M. (1978). Economy and society: An outline of interpretive sociology. University of California Press.