Transisi Gaza, Kepentingan Regional, dan Politik Netanyahu

-

Ilustrasi kehancuran Gaza dan penduduknya yang kelaparan (Pic: Meta AI)


Transisi Gaza ini sebaiknya dibaca bukan sebagai jalan damai, melainkan sinetron geopolitik yang menyembunyikan ambisi kolonial Israel dan permainan politik Netanyahu


Pasca serangan Israel yang menewaskan 61 ribu lebih warga Palestina, wacana transisi Gaza ke Mesir dan Yordania muncul sebagai “opsi realistis”. 


Namun, skema ini menimbulkan kecurigaan: apakah benar solusi damai, atau sekadar instrumen Israel untuk mempertahankan kontrol? 


Tulisan ini menganalisis skenario tersebut dengan meninjau faktor geopolitik, hubungan bilateral, kepentingan regional, serta peran Netanyahu dalam menggunakan isu Gaza untuk menutupi krisis politik domestiknya.



Pendahuluan


Konflik Israel–Palestina merupakan konflik berkepanjangan yang sarat dengan elemen kolonialisme, politik identitas, dan kepentingan geopolitik global. 


Dalam beberapa bulan terakhir, muncul wacana bahwa Gaza tidak akan langsung diserahkan kepada Otoritas Palestina (di bawah Mahmoud Abbas), melainkan kepada Mesir dan Yordania.


Pertanyaan utama: Apakah skema ini solusi transisi yang netral, ataukah justru strategi Israel untuk menghindari lahirnya negara Palestina yang berdaulat?



Metodologi


Tulisan ini menggunakan pendekatan analisis geopolitik-kritis dengan tiga variabel utama:


1. Motif Israel → kontrol politik, keamanan, dan ekonomi.


2. Posisi Mesir dan Yordania → sebagai negara dengan sejarah perjanjian damai dengan Israel.


3. Konteks Domestik Netanyahu → penggunaan isu Gaza untuk mengalihkan perhatian publik dari kasus korupsi dan tekanan politik internal.



Kajian Teoretik


1. Geopolitik Gaza


• Gaza adalah “kunci Palestina” karena letaknya strategis di pesisir Mediterania.

• Siapa yang mengendalikan Gaza memiliki leverage besar terhadap seluruh isu Palestina.


2. Mesir & Yordania sebagai Opsi Transisi


• Mesir: Terikat Perjanjian Camp David (1978), serta Abraham Accords. Punya kepentingan menstabilkan Sinai dari infiltrasi militan Gaza.

• Yordania: Hubungan keamanan erat dengan Israel. Raja Abdullah II sering memainkan peran moderat.

• Keduanya sering dipersepsikan lebih “aman” oleh Israel dibanding Otoritas Palestina atau Hamas.


3. Sinetron Politik Netanyahu


• Netanyahu menghadapi tekanan politik domestik: demonstrasi anti-pemerintah, tuduhan korupsi, dan friksi internal kabinet.

• Dengan memainkan peran “pahlawan perang” dan “penyelamat Israel”, Netanyahu berusaha menggeser sorotan dari kasus korupsinya.

• Strategi: memperpanjang konflik Gaza → menciptakan narasi heroik → membuka wacana transisi “aman” ke Mesir/Yordania → sembunyikan agenda ilegal (pemukiman Yahudi di Tepi Barat).



Analisis: Transisi Gaza = Skenario Sinetron

1. Israel tidak rela Palestina merdeka


• Bukti: rencana membangun pemukiman ilegal baru di Tepi Barat (yang jelas akan menjadi wilayah Palestina jika merdeka).

• Artinya, Israel ingin Palestina tetap terfragmentasi.


2. Mesir dan Yordania bukan solusi netral

• Mesir punya utang politik dan ekonomi ke Israel–AS, sehingga rawan menjadi “perpanjangan tangan”.

• Yordania memiliki kepentingan menjaga stabilitas dalam negerinya, apalagi banyak pengungsi Palestina ada di Yordania.


3. Netanyahu dan “politik pengalihan”


• Setiap krisis Gaza → citra Netanyahu sebagai pemimpin keras terhadap Palestina meningkat.

• Efek domino: kasus korupsi dan tuduhan penyalahgunaan kekuasaan meredup di mata publik.



Wacana penyerahan Gaza kepada Mesir dan Yordania sebetulnya lebih mirip skenario politik ketimbang solusi perdamaian. 


Tujuan utamanya adalah:

1. Membatasi Palestina agar tak pernah menjadi negara berdaulat.

2. Memberikan kesan “Israel menyerahkan kendali” padahal tetap mengontrol lewat proksi regional.

3. Menyelamatkan Netanyahu dari krisis domestik dengan menjadikannya “pahlawan perang”.


Dengan demikian, transisi Gaza ini sebaiknya dibaca bukan sebagai jalan damai, melainkan sinetron geopolitik yang menyembunyikan ambisi kolonial Israel dan permainan politik Netanyahu.








Referensi

  • Pappé, I. (2017). The Biggest Prison on Earth: A History of the Occupied Territories.
  • Khalidi, R. (2020). The Hundred Years’ War on Palestine.
  • Artikel berita dan laporan internasional hingga Agustus 2025 (Al Jazeera, Haaretz, The Guardian).L

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Kontaminasi Cs-137 pada Udang Indonesia: Antara Sains, Politik, dan Kepercayaan Global

-
Gambar
  Ilustrasi udang Indonesia (Pic: Meta AI) Kontroversi Cs-137 pada udang Indonesia adalah pelajaran bahwa dalam politik pangan global, “persepsi lebih berbahaya daripada radiasi” Kontroversi terkait dugaan kontaminasi radioaktif Cesium-137 (Cs-137) pada udang Indonesia pada September 2025 memicu perdebatan sains, politik, dan diplomasi dagang.  Pemerintah Indonesia menyatakan bahwa kadar Cs-137 yang terdeteksi (68 Bq/kg) masih jauh di bawah ambang batas standar internasional, sementara Amerika Serikat merespons dengan tingkat kewaspadaan tinggi.  Tulisan ini membahas perbedaan standar keamanan pangan global, analisis ilmiah terhadap dampak kesehatan, dimensi politik di balik “histeria” Amerika Serikat, serta isu fundamental mengenai kepercayaan internasional terhadap klaim keamanan pangan suatu negara. Pendahuluan Globalisasi pangan menjadikan standar keamanan internasional sebagai instrumen yang tidak hanya ilmiah, melainkan juga politis.  Kasus dugaan kontaminasi C...
Baca selengkapnya

Isu Pangkalan Militer Rusia: Diplomasi Dua Wajah dalam Politik Global

-
Gambar
Ilustrasi pesawat tempur Rusia (Pic: Meta AI) Diplomasi seringkali bersifat simbolik: menenangkan satu pihak lewat pernyataan publik, tapi menjaga peluang kerja sama dengan pihak lain melalui jalur informal Dalam dinamika hubungan internasional modern, negara-negara tidak hanya berinteraksi atas dasar moralitas atau hukum internasional, tetapi juga atas kepentingan strategis.  Istilah “ diplomasi dua wajah ” atau  dual-track diplomacy  sering digunakan untuk menggambarkan pendekatan yang tampak kontradiktif: negara mengklaim prinsip tertentu di satu sisi, tetapi menjalankan kebijakan berbeda di sisi lain.  Amerika Serikat dan sekutunya menjadi contoh paling jelas dari praktik ini, yang turut menginspirasi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, dalam merancang strategi diplomatiknya. Praktik Diplomasi Dua Wajah: Studi Kasus Amerika dan Sekutunya - Demokrasi dan Intervensi AS kerap menyuarakan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia. Namun, sejarah mencatat ...
Baca selengkapnya

Penahanan Global Sumud Flotilla & Penjara Ketziot: Kondisi, Pelanggaran, dan Tantangan atas Kemanusiaan

-
Gambar
  Ilustrasi penjara mengerikan (Pic: Meta AI) Berdasarkan bukti terkini, memang ada banyak indikasi bahwa aktivis Global Sumud Flotilla yang ditangkap diperlakukan dalam kondisi yang mendekati pelanggaran serius HAM Sejak 1-2 Oktober 2025, puluhan aktivis dari Global Sumud Flotilla (GSF) ditangkap oleh Israel setelah upaya pengiriman bantuan humanitarian ke Gaza.  Banyak dari mereka diintersep di perairan internasional, lalu dipindahkan ke fasilitas tahanan Ketziot di Negev — dikenal sebagai salah satu penjara paling keras.  Laporan‐laporan dari organisasi HAM dan media internasional mengungkap dugaan pelanggaran hak asasi: penahanan tanpa pengacara, pemaksaan lutut dan “zip-tied”, kekurangan obat dan makanan, dan kondisi penahanan yang sangat membatasi martabat manusia.  Tulisan ini menganalisis sumber bukti, mengukur sejauh mana pelanggaran sesuai standar internasional, dan mengkaji opsi respons hukum dan diplomatik. Pendahuluan • Latar : Global Sumud Flotilla ad...
Baca selengkapnya