Dinamika Unjuk Rasa & Krisis Legitimasi Negara

-

Ilustrasi unjuk rasa (Pic: Meta AI)

Ketika keadilan tidak ditegakkan secara manusiawi, apapun bisa terjadi—including runtuhnya kepercayaan rakyat dan munculnya protes yang tidak terkendali


Demonstrasi yang terjadi sejak Agustus 2025 merupakan bentuk geografis dan sosial dari ketidakpuasan publik terhadap elit politik. 


Fenomena ini bukan sekadar insiden tunggal, melainkan refleksi dari krisis legitimasi negara, yang terjadi saat rakyat merasa aspirasi mereka diabaikan dan nyawa mereka dicabut secara brutal oleh institusi yang seharusnya melindungi.



Pendahuluan


Awal pemicu adalah tunjangan legislator hampir 50 juta rupiah per bulan, jauh di atas upah minimum. 


Ketidakadilan finansial ini membakar kemarahan publik, diperparah dengan kasus tewasnya Affan Kurniawan—driver ojol yang menjadi korban “kekerasan negara”.



Metodologi


1. Analisis data media arus utama (Reuters, FT, AP, dll.) dari 25–30 Agustus 2025.


2. Kerangka Teoria Konflik Sosial—mekar ketika legitimasi negara dipertanyakan oleh rakyat.


3. Aspek Etika & Spiritual: analisis dimensi HAM vs. nilai-nilai keadilan sosial dalam kebudayaan lokal.



Teori Kunci


• Legitimasi Negara


Max Weber menyatakan legitimasi bergantung atas kesesuaian antara tindakan negara dan ekspektasi masyarakat. 


Di sini, beleid elit yang tidak adil dan tindakan represif terhadap warga kecil memperlemah legitimasi itu.


• Kerusuhan sebagai Respons Radikal


Ketika dialog tertutup, tuntutan tertuang lewat demonstrasi. Respons keras aparat (gas air mata, water cannon, hingga kekerasan mematikan) memperkuat radikalisasi massa.


• Ketidakadilan Sosial sebagai Pemantik


Saat rakyat menyaksikan elit-lah yang menikmati kesejahteraan, sementara mereka berjuang, kemarahan itu menjadi “semangat kolektif”.



Unjuk rasa ini adalah krisis multidimensional:

• Krisis ekonomi (inflasi, pengangguran)

• Krisis moral (elisitas politik, diskriminasi struktural)

• Krisis legitimasi negara


Kematian Affan Kurniawan menjadi simbol sekaligus katalis, yang membuktikan bahwa ketika keadilan tidak ditegakkan secara manusiawi, apapun bisa terjadi—including runtuhnya kepercayaan rakyat dan munculnya protes yang tidak terkendali.







Referensi 

Associated Press. (2025, August 30). Tensions soar in Indonesia as protests over police brutality and lawmakers’ allowances continue. AP News. https://apnews.com/article/2b4ad65b836a3b38b6a037b2f45cb309

Financial Times. (2025, August 30). Indonesia’s president calls for calm as protests mount. Financial Times. https://www.ft.com/content/895845db-a786-4e1c-9fd5-ed194ef833af

Reuters. (2025, August 28). Indonesia protests flare after death of motorcycle taxi driver in police crackdown. Reuters. https://www.reuters.com

Weber, M. (1978). Economy and society: An outline of interpretive sociology (G. Roth & C. Wittich, Eds.). University of California Press. (Original work published 1922)


Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Kontaminasi Cs-137 pada Udang Indonesia: Antara Sains, Politik, dan Kepercayaan Global

-
Gambar
  Ilustrasi udang Indonesia (Pic: Meta AI) Kontroversi Cs-137 pada udang Indonesia adalah pelajaran bahwa dalam politik pangan global, “persepsi lebih berbahaya daripada radiasi” Kontroversi terkait dugaan kontaminasi radioaktif Cesium-137 (Cs-137) pada udang Indonesia pada September 2025 memicu perdebatan sains, politik, dan diplomasi dagang.  Pemerintah Indonesia menyatakan bahwa kadar Cs-137 yang terdeteksi (68 Bq/kg) masih jauh di bawah ambang batas standar internasional, sementara Amerika Serikat merespons dengan tingkat kewaspadaan tinggi.  Tulisan ini membahas perbedaan standar keamanan pangan global, analisis ilmiah terhadap dampak kesehatan, dimensi politik di balik “histeria” Amerika Serikat, serta isu fundamental mengenai kepercayaan internasional terhadap klaim keamanan pangan suatu negara. Pendahuluan Globalisasi pangan menjadikan standar keamanan internasional sebagai instrumen yang tidak hanya ilmiah, melainkan juga politis.  Kasus dugaan kontaminasi C...
Baca selengkapnya

Isu Pangkalan Militer Rusia: Diplomasi Dua Wajah dalam Politik Global

-
Gambar
Ilustrasi pesawat tempur Rusia (Pic: Meta AI) Diplomasi seringkali bersifat simbolik: menenangkan satu pihak lewat pernyataan publik, tapi menjaga peluang kerja sama dengan pihak lain melalui jalur informal Dalam dinamika hubungan internasional modern, negara-negara tidak hanya berinteraksi atas dasar moralitas atau hukum internasional, tetapi juga atas kepentingan strategis.  Istilah “ diplomasi dua wajah ” atau  dual-track diplomacy  sering digunakan untuk menggambarkan pendekatan yang tampak kontradiktif: negara mengklaim prinsip tertentu di satu sisi, tetapi menjalankan kebijakan berbeda di sisi lain.  Amerika Serikat dan sekutunya menjadi contoh paling jelas dari praktik ini, yang turut menginspirasi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, dalam merancang strategi diplomatiknya. Praktik Diplomasi Dua Wajah: Studi Kasus Amerika dan Sekutunya - Demokrasi dan Intervensi AS kerap menyuarakan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia. Namun, sejarah mencatat ...
Baca selengkapnya

Penahanan Global Sumud Flotilla & Penjara Ketziot: Kondisi, Pelanggaran, dan Tantangan atas Kemanusiaan

-
Gambar
  Ilustrasi penjara mengerikan (Pic: Meta AI) Berdasarkan bukti terkini, memang ada banyak indikasi bahwa aktivis Global Sumud Flotilla yang ditangkap diperlakukan dalam kondisi yang mendekati pelanggaran serius HAM Sejak 1-2 Oktober 2025, puluhan aktivis dari Global Sumud Flotilla (GSF) ditangkap oleh Israel setelah upaya pengiriman bantuan humanitarian ke Gaza.  Banyak dari mereka diintersep di perairan internasional, lalu dipindahkan ke fasilitas tahanan Ketziot di Negev — dikenal sebagai salah satu penjara paling keras.  Laporan‐laporan dari organisasi HAM dan media internasional mengungkap dugaan pelanggaran hak asasi: penahanan tanpa pengacara, pemaksaan lutut dan “zip-tied”, kekurangan obat dan makanan, dan kondisi penahanan yang sangat membatasi martabat manusia.  Tulisan ini menganalisis sumber bukti, mengukur sejauh mana pelanggaran sesuai standar internasional, dan mengkaji opsi respons hukum dan diplomatik. Pendahuluan • Latar : Global Sumud Flotilla ad...
Baca selengkapnya