Politik Berbasis Persepsi: Tarif, Retorika Rasial, dan Personalization of Power dalam Era Trump

-

Ilustrasi Presiden AS Donald Trump (Pic: Grok AI)


Masalahnya adalah sistem internasional sekarang memberi ruang besar bagi keputusan berbasis persepsi individu



Politik global sekarang memang terasa seperti reality show mahal dengan nuklir sebagai properti panggung. 


Banyak pemimpin memainkan emosi publik seperti DJ memutar playlist. Bedanya, kalau DJ salah lagu, cuma dance floor yang kosong. Kalau pemimpin salah kalkulasi, dunia bisa ikut terbakar.


Periode awal pemerintahan kedua Donald Trump ditandai oleh gaya kepemimpinan yang sangat personal dalam kebijakan ekonomi dan komunikasi politik. 


Tulisan ini menganalisis fenomena tersebut melalui tiga aspek: kebijakan tarif sebagai instrumen tekanan politik, retorika publik yang kontroversial, dan implikasi terhadap tatanan politik global. 


Analisis menunjukkan bahwa personalisasi kekuasaan meningkatkan ketidakpastian diplomatik sekaligus memperkuat politik populis.



Pendahuluan


Dalam teori politik modern, kebijakan ekonomi negara biasanya dibingkai sebagai hasil kalkulasi institusional dan kepentingan nasional. Namun, dalam beberapa kasus, kebijakan tersebut sangat dipengaruhi oleh preferensi pribadi pemimpin.


Era Trump sering dijadikan contoh fenomena ini, terutama dalam:

• penggunaan tarif sebagai alat negosiasi politik,

• komunikasi publik yang konfrontatif,

• konflik diplomatik dengan sekutu.


Fenomena ini disebut dalam ilmu politik sebagai: personalized executive decision-making.



Metodologi


Pendekatan analisis:

• studi kebijakan perdagangan internasional

• analisis wacana politik

• studi hubungan internasional kontemporer


Sumber utama berasal dari laporan kebijakan perdagangan AS, pernyataan publik Trump, dan analisis geopolitik 2025–2026.



Kajian Teoritik


1. Tarif sebagai Instrumen Politik, bukan Ekonomi


Trump secara konsisten menggunakan tarif sebagai alat tekanan diplomatik.


Contohnya:

• ancaman tarif terhadap negara Eropa terkait konflik Greenland

• tarif terhadap mitra dagang Iran

• kebijakan “reciprocal tariffs”


Dalam teori hubungan internasional, ini dikenal sebagai: economic coercion diplomacy.


Tarif berubah fungsi dari instrumen proteksi industri menjadi alat negosiasi geopolitik.


Trump bahkan mengaitkan tarif dengan loyalitas politik sekutu, bukan sekadar neraca perdagangan.  


2. Politik Persepsi dan Retorika Kontroversial


Dalam politik populis, komunikasi simbolik sering lebih penting daripada kebijakan itu sendiri.


Kontroversi visual rasis di media sosial (Gambar Obama-Michelle sebagai kera di Truth Social) dan penolakan meminta maaf menunjukkan pola:

• politik identitas

• provokasi komunikasi

• mobilisasi basis pendukung


Dalam teori populisme modern, ini disebut: performative polarization.


Pemimpin tidak hanya membuat kebijakan, tetapi menciptakan konflik simbolik untuk mempertahankan dukungan politik.


3. Dampak terhadap Tatanan Global


Gaya kepemimpinan yang sangat personal menciptakan ketidakpastian global.


Contoh kritik internasional muncul dalam forum ekonomi global, ketika pemimpin negara lain memperingatkan bahwa:

• tarif digunakan sebagai senjata geopolitik

• sistem internasional menjadi tidak stabil

• aliansi tradisional mengalami tekanan  


Dalam teori sistem internasional, ini disebut: erosion of rules-based order.


Atau dalam bahasa sederhana:

aturan global mulai terasa seperti karet gelang yang ditarik terlalu jauh.



Analisis


Ada tiga kesimpulan penting:


A. Kebijakan berbasis emosi bukan hal baru


Sejarah politik penuh dengan keputusan berbasis persepsi pribadi pemimpin.


Bedanya sekarang:

media sosial membuatnya terlihat langsung dan mentah.


B. Tarif menjadi alat simbol kekuasaan


Tarif di era Trump berfungsi sebagai:

• alat ekonomi

• alat diplomasi

• alat politik domestik


Campuran tiga fungsi ini membuat kebijakan terlihat tidak konsisten.


C. Politik global memasuki fase personalisasi kekuasaan


Banyak pemimpin dunia kini menggunakan gaya serupa:

• keputusan cepat

• komunikasi provokatif

• kebijakan transaksional


Dunia bergerak dari institusi → individu. Itu perubahan besar.



Fenomena “tarif berdasarkan perasaan” bukan sekadar kontroversi pribadi seorang presiden, tetapi gejala transformasi politik global menuju kepemimpinan yang lebih personal dan populis.


Masalahnya bukan hanya Trump.


Masalahnya adalah sistem internasional sekarang memberi ruang besar bagi keputusan berbasis persepsi individu.


Dan sejarah menunjukkan satu hal:

politik yang terlalu personal cenderung tidak stabil.








Referensi

China Briefing. (2026). US-China relations in the Trump 2.0 era.

Carney, M. (2026). Principled and pragmatic: Canada’s path. World Economic Forum.

Greenland crisis. (2026). Geopolitical developments during Trump administration.

Liberation Day tariffs. (2025). U.S. tariff policy announcement.



Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Kontaminasi Cs-137 pada Udang Indonesia: Antara Sains, Politik, dan Kepercayaan Global

-
Gambar
  Ilustrasi udang Indonesia (Pic: Meta AI) Kontroversi Cs-137 pada udang Indonesia adalah pelajaran bahwa dalam politik pangan global, “persepsi lebih berbahaya daripada radiasi” Kontroversi terkait dugaan kontaminasi radioaktif Cesium-137 (Cs-137) pada udang Indonesia pada September 2025 memicu perdebatan sains, politik, dan diplomasi dagang.  Pemerintah Indonesia menyatakan bahwa kadar Cs-137 yang terdeteksi (68 Bq/kg) masih jauh di bawah ambang batas standar internasional, sementara Amerika Serikat merespons dengan tingkat kewaspadaan tinggi.  Tulisan ini membahas perbedaan standar keamanan pangan global, analisis ilmiah terhadap dampak kesehatan, dimensi politik di balik “histeria” Amerika Serikat, serta isu fundamental mengenai kepercayaan internasional terhadap klaim keamanan pangan suatu negara. Pendahuluan Globalisasi pangan menjadikan standar keamanan internasional sebagai instrumen yang tidak hanya ilmiah, melainkan juga politis.  Kasus dugaan kontaminasi C...
Baca selengkapnya

Isu Pangkalan Militer Rusia: Diplomasi Dua Wajah dalam Politik Global

-
Gambar
Ilustrasi pesawat tempur Rusia (Pic: Meta AI) Diplomasi seringkali bersifat simbolik: menenangkan satu pihak lewat pernyataan publik, tapi menjaga peluang kerja sama dengan pihak lain melalui jalur informal Dalam dinamika hubungan internasional modern, negara-negara tidak hanya berinteraksi atas dasar moralitas atau hukum internasional, tetapi juga atas kepentingan strategis.  Istilah “ diplomasi dua wajah ” atau  dual-track diplomacy  sering digunakan untuk menggambarkan pendekatan yang tampak kontradiktif: negara mengklaim prinsip tertentu di satu sisi, tetapi menjalankan kebijakan berbeda di sisi lain.  Amerika Serikat dan sekutunya menjadi contoh paling jelas dari praktik ini, yang turut menginspirasi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, dalam merancang strategi diplomatiknya. Praktik Diplomasi Dua Wajah: Studi Kasus Amerika dan Sekutunya - Demokrasi dan Intervensi AS kerap menyuarakan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia. Namun, sejarah mencatat ...
Baca selengkapnya

Mengapa Israel Tetap Mengintersepsi Flotilla Meski Prosedur Kemanusiaan Sudah Dipatuhi?

-
Gambar
Ilustrasi pengepungan kapal Flotilla (Pic: Meta AI) “Setiap flotilla yang diintersepsi bukan tanda kekuatan, tapi bukti rasa takut pada kebenaran yang terus dibawa oleh kemanusiaan.” Global Sumud Flotilla (GSF) sebagai misi kemanusiaan bertujuan menyalurkan bantuan ke Gaza yang terblokade, telah berusaha mematuhi protokol internasional dengan mendeklarasikan kargo, penumpang, serta meminta pengawasan lembaga netral seperti PBB/ICRC. Namun, Israel tetap melakukan intersepsi, penyitaan, dan penahanan aktivis.  Tulisan ini menganalisis alasan Israel melalui kerangka teori  security dilemma , politik simbolik, serta hukum internasional maritim, dan menegaskan bahwa tindakan Israel lebih bersifat politik daripada legal. Pendahuluan Sejak 2007, Israel memberlakukan blokade darat, laut, dan udara terhadap Gaza dengan alasan mencegah penyelundupan senjata Hamas.  Meski komunitas internasional menilai blokade ini ilegal karena bersifat kolektif dan menghukum seluruh penduduk sipil...
Baca selengkapnya