Postingan

Menampilkan postingan dari Februari, 2021

PBG Pengganti IMB

Gambar
Illustrasi surat bangunan (pic: joss.co.id) Bangunan yang sudah terlanjur mendapatkan izin IMB sebelum peraturan baru terbit, maka masih berlaku sampai berakhirnya izin tersebut Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang akan menggantikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Dalam PP resmi tersebut, dijelaskan bahwa PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung. Regulasi turunan Omnibus Law PP Nomor 16 Tahun 2021 merupakan regulasi turunan dari UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau Omnibus Law, terutama di Pasal 24 dan Pasal 185 huruf b. PP terbaru ini merubah PP Nomor 36 Tahun 2005 tentang IMB. Jika IMB merupakan izin yang harus diperoleh pemilik bangunan sebelum atau saat mendirikan bangunan...

Nurdin Abdullah Ditangkap Akibat Infrastruktur Jalan atau Makassar New Port?

Gambar
Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah (pic: pikiran-rakyat.com) WALHI Sulawesi Selatan menganggap penangkapan Gubernur Nurdin Abdullah oleh KPK sebagai     jawaban doa masyarakat korban konflik tambang pasir laut dan proyek Makassar New Port Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama lima orang lainnya pada 27 Februari 2021 dini hari, yang kemudian langsung dibawa ke Gedung Merah Putih Jakarta untuk menjalani pemeriksaan Berita yang beredar menyebutkan bahwa Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah ditangkap akibat proyek Makassar New Port, tetapi sebagaimana dikutip dari manado.tribunnews.com, berita tersebut dibantah Jubir KPK Ali Fikri yang mengatakan bukan Makassar New Port, namun berkaitan dengan proyek infrastruktur jalan. WALHI : jawaban doa korban konflik Akan tetapi dalam kasus apapun juga, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Sulawesi Selatan Muhammad Al Amin menganggap penangkapan Gubernur Nurdin Abdullah ...

Terdakwa Kasus Dugaan Korupsi Kuburan Dilantik Sebagai Wakil Bupati

Gambar
Pelantikan Johan Anuar (pic: detik.com) Apabila Johan divonis bersalah, maka seluruh partai pengusung harus menyiapkan pengganti dengan mengusulkan nama baru ke DPRD Kabupaten OKU Dengan alasan mengedepankan praduga tak bersalah, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru melantik Johan Anuar sebagai Wakil Bupati Ogan Komering Ulu (OKU). Johan saat ini merupakan terdakwa kasus dugaan korupsi lahan kuburan dan masih menjalani proses hukum. Menunggu arahan Kemendagri Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru hari Jumat (26/2/2021) di Griya Agung Palembang mengatakan, pihaknya saat ini masih menunggu arahan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait status Johan, apakah akan langsung dinonaktifkan dari jabatan Wakil Bupati OKU. Apabila Johan divonis bersalah, maka seluruh partai pengusung harus menyiapkan pengganti dengan mengusulkan nama baru ke DPRD Kabupaten OKU, sebab Kuryana Aziz yang merupakan Bupati OKU terpilih akan kehilangan wakil. Kepala daerah fokus di wilayah Gubernur Herman m...

Pemerintah China Makin Ugal-ugalan Menghukum Uighur

Gambar
Suku Uighur di Xinjiang (pic: pinterest.com) Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS) dan anggota parlemen Kanada menegaskan bahwa tindakan pemerintah China di Xinjiang sama dengan genosida Berdasar data Human Rights Watch (HRW), lebih dari 250.000 orang suku Uighur di wilayah barat laut Tiongkok sejak 2016 dijatuhi hukuman dan penjara. Pemerintah China secara ugal-ugalan meningkatkan hukuman terhadap kaum minoritas di Xinjiang itu dengan sistem peradilan formal, dengan memenjarakan dalam waktu lama terhadap dakwaan-dakwaan meragukan, seperti karena memulai perselisihan, mengirimkan hadiah kepada kerabat di luar negeri, atau menjalani hidup dan mempraktikkan ajaran agamanya. Hukuman pidana di luar penahanan terhadap sekitar satu juta warga Uighur dilakukan di tempat yang dinamakan kamp pendidikan politik Xinjiang. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS) dan anggota parlemen Kanada menegaskan, tindakan pemerintah China di Xinjiang tidak ada bedanya dengan genosida.  Hukuman p...

Lagi Disengketakan, Eh China-Singapura Malah Latihan Bersama di Laut China Selatan

Gambar
Illustrasi kapal perang China (pic: republika.co.id) Dengan alasan meningkatkan saling pengertian dan mempererat persahabatan di tengah pandemi Covid-19, China dan Singapura menggelar katihan bersama Di saat beberapa negara seperti Brunei, Kamboja, China, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Taiwan, Thailand, dan Vietnam memiliki klaim teritorial yang tumpang tindih atas Laut China Selatan, denikian juga Amerika bersama dengan sekutunya Australia, Jepang, dan India, yang berkepentingan melanjutkan upaya untuk mengekang pengaruh Beijing yang semakin meluas di wilayah tersebut, justru Angkatan laut China dan Singapura malah menggelar latihan bersama di perairan internasional ujung selatan Laut China Selatan. pada Rabu (24/2/2021).  China menggunakan kapal perusak berpeluru kendali Guiyang dan fregat berpeluru kendali Zaozhuang dalam latihan tersebut, sementara Singapura memakai fregat siluman kelas Formidable, RSS Intrepid, dan kapal tempur pesisir kelas Independence, RSS Sovere...

Gara-gara Polisi Mabuk Tiga Orang Tewas

Gambar
Illustrasi pistol (pic: indiamart.com) Akibat cekcok dengan pegawai kafe, tersangka kesal, mengeluarkan senjata api dan menembak empat orang Tiga orang tewas dalam aksi penembakan di sebuah kafe di daerah Cengkareng, Jakarta Barat, yaitu seorang anggota TNI, S, serta dua pegawai kafe beinisial FSS dan M. Satu lainnya, H, mengalami luka dan dibawa ke rumah sakit Kamis (25/2/2021) pagi. Cekcok Tersangka pelaku penembakan diketahui merupakan oknum anggota Polri, Bripka CS. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus mengatakan, tersangka Bripka CS mendatangi kafe tersebut sekitar pukul 02.00 WIB, Kamis, kemudian minum minuman keras (miras) hingga kafe tutup pukul 04.00 WIB, saat akan membayar terjadi cekcok dengan pegawai kafe, karena kesal sekaligus mabuk, tersangka mengeluarkan senjata api dan menembak empat orang di tempat itu.  Langkah cepat memproses tersangka Terkait anggota TNI yang menjadi korban, Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran menyatakan telah berkoordinasi den...

Industri Miras Masuk Daftar Positif Investasi

Gambar
Illustrasi minuman keras (pic: hellosehat.com)   Industri minuman keras yang sebelumnya masuk kategori bidang usaha tertutup kini menjadi daftar positif investasi   Pemerintah  mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, yang merupakan aturan turunan dari Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Beleid ini telah ditandatangani Presiden Joko Widodo dan mulai berlaku per tanggal 2 Februari 2021, diantaranya menetapkan industri minuman keras yang sebelumnya masuk kategori bidang usaha tertutup kini menjadi daftar positif investasi (DPI). Empat klasifikasi miras bidang usaha Di dalam lampiran III Perpres 10/2021, pemerintah mengatur empat klasifikasi miras yang masuk daftar bidang usaha dengan persyaratan tertentu. Pertama, industri minuman keras mengandung alkohol.   Kedua, minuman keras mengandung alkohol berbahan anggur. Keduanya mempunya persyaratan yakni untuk penanaman modal baru hanya ...

Diizinkan Memberi Pesangon Buruh Hanya Separuh, Jangan Jadi Aji Mumpung Perusahaan Nakal

Gambar
Unjuk rasa buruh beberapa waktu lalu ( pic: cnnindonesia.com) Pemerintah mengizinkan perusahaan mengurangi besaran pesangon namun harus memenuhi beberapa syarat Pemerintah mengeluarkan aturan baru tentang pesangon buruh sesuai regulasi turunan Omnibus Law (Undang-Undang Cipta Kerja).  Dikutip dari kompas.com, perhitungan besaran pesangon diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, Serta Pemutusan Hubungan Kerja. Pesangon korban PHK Perhitungan pesangon korban PHK berdasarkan Pasal 40 ayat (2) PP Nomor 35 Tahun 2021 : Masa kerja kurang dari 1 tahun menerima jumlah pesangon sebanyak 1 bulan upah Masa kerja 1 tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 tahun menerima jumlah pesangon sebanyak 2 bulan upah Masa kerja 2 tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 tahun menerima jumlah pesangon sebanyak 3 bulan upah Masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 tahun menerima jumlah pesangon seban...

Demonstran Myanmar Revolusi 22222

Gambar
Unjuk rasa besar-besaran di Myanmar (pic: cnbcindonesia.com) Walaupun pemerintah junta militer telah memperingatkan akan mengambil langkah ekstrem,     bahwa para demonstran akan beresiko kehilangan nyawa, tapi tampaknya mereka pantang mundur Protes di jalan-jalan kota besar Myanmar sebagai bagian dari pemogokan sipil menyerukan penolakan terhadap kudeta militer hari ini dijuluki "Revolusi 22222" karena berlangsung pada tanggal 22 Februari. Setelah warga sipil Myanmar menggelar protes berminggu-minggu usai kudeta militer pada 1 Februari, kini puluhan ribu orang kembali melancarkan protes, semua sektor bisnis tutup karena pemilik dan karyawan bergabung dalam pemogokan.  Dikutip dari BBC, meskipun pemerintah junta militer sebelumnya telah memperingatkan akan mengambil langkah ekstrem,    bahwa para demonstran akan beresiko kehilangan nyawanya, tapi tampaknya mereka tidak terpengaruh oleh pernyataan tersebut. Bahkan muncul peringatan dari penyiar  televisi ...

Enkripsi End-to-End WhatsApp akan Hilang

Gambar
Illustrasi WhatsApp (pic: kontan.co.id) Kominfo meminta WhatsApp agar lebih transparan terkait hak-hak pengguna dalam bahasa yang lebih mudah dimengerti publik Sesuai pembaruan Persyaratan Layanan dan Kebijakan Privasi baru WhatsApp yang akan berlaku di 15 Mei mendatang, maka pengguna yang memakai akun bisnis dengan Application Programming Interface (API) harus bersiap-siap kaget karena enkripsi end-to-end di platform akan hilang. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) melalui juru bicaranya Dedy Permadi sebagaimana dikutip dari kompas.com, meminta WhatsApp maupun Facebook agar lebih transparan, khususnya terkait hak-hak pengguna di platformnya.  Pemilik data berhak mengajukan pengaduan Kominfo menegaskan agar platform tersebut lebih patuh terhadap hukum yang mengatur perlindungan data pribadi di Indonesia, dengan memberikan penjelasan sejelas-jelasnya kepada publik mengenai perubahan Kebijakan Privasi tersebut dalam Bahasa Indonesia agar lebih mudah dimengerti publik. Pe...

PPKM mikro diperpanjang

Gambar
Airlangga Hartarto (pic: pikiran rakyat.com) PPKM dan PPKM mikro selama lima minggu telah terbukti menurunkan jumlah kasus aktif Covid-19 secara signifikan, terutama tren kasus aktif Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) skala mikro di Jawa dan Bali yang meliputi 123 kabupaten/kota di tujuh provinsi diputuskan diperpanjang mulai 23 Februari sampai 8 Maret 2021. Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) Airlangga Hartarto dalam konferensi pers daring, Sabtu (20/2/2021) sebagaimana dikutip dari kompas.com, menjelaskan bahwa peraturan PPKM mikro tidak jauh berbeda dengan sebelumnya. Peraturan PPKM mikro Perkantoran menerapkan 50 persen work from home (WFH),    instansi pemerintah mengikuti ketentuan SE Menpan RB, kegiatan belajar mengajar tetap secara daring (online), sektor esensial beroperasi 100 persen dengan protokol kesehatan. Pusat perbelanjaan atau mal beroperasi dengan protokol kesehatan sampai pukul 21.00. Restoran diperb...

Polisi Nakal Bertambah

Gambar
Aboe Bakar Alhabsyi (pic: dpr.go.id) Rutan Polda dan Polres tidak tahu cara membuat surat keterangan miskin, padahal rutan-rutan lain biasa memberikan surat tersebut sebagai syarat pemberian bantuan hukum gratis untuk masyarakat miskin Kepolisian daerah diharapkan menyiapkan langkah antisipatif pembinaan mental dan mekanisme pengawasan yang ketat untuk mencegah adanya oknum "polisi nakal". Hal itu disampaikan oleh anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Aboe Bakar Alhabsyi saat kunjungan kerja Komisi III DPR RI ke DKI Jakarta ke Polda Metro dan dan Badan Narkotika Provinsi (BNP) DKI Jakarta, Jakarta, Jumat (19/2/2021) sebagaimana dikutip dari kompas.com. Aboe Bakar menyatakan bahwa jumlah oknum "polisi nakal" di Jakarta bertambah tahun ini, dia juga menyampaikan keluhan masyarakat terkait prosedur penanganan perkara, khususnya pendampingan tahanan untuk orang miskin kepada polda dari para pengacara pro bono. Bantuan hukum gratis masy...