Kontroversi Iklan Prabowo di Bioskop dan Kritik Politik

Ilustrasi iklan Prabowo di bioskop (Pic: Meta AI)

Ruang hiburan harus diakui sebagai ruang netral, kecuali penonton sudah diberi tahu bahwa akan ada konten pemerintah sebelum film

Penayangan video capaian pemerintahan Presiden Prabowo di jaringan bioskop pada 9–14 September 2025 menimbulkan kontroversi publik dan kritik dari berbagai kalangan. 

Iklan tersebut dianggap melintasi batas antara penyampaian informasi publik dan propaganda politik, khususnya bila ditayangkan di ruang hiburan seperti bioskop. 

Penelitian ini mengkaji kronologi konten & respons publik, kerangka hukum-politik terkait etika iklan pemerintah, serta implikasi dampaknya terhadap kepercayaan publik dan netralitas ruang publik. 

Dengan pendekatan deskriptif-analitis berdasarkan laporan media dan pernyataan resmi, penelitian ini menawarkan rekomendasi kebijakan bagi regulasi iklan layanan masyarakat dan ruang hiburan komersial.

Pendahuluan

• Latar: Pemerintahan Prabowo-Gibran dari awal pemerintahan menghadapi sorotan publik. Salah satu isu muncul ketika pemerintah menayangkan video capaian kerja kabinet di bioskop, ruang hiburan yang biasanya diisi trailer film dan iklan komersial.

• Masalah: Apakah tindakan ini melanggar etika penyampaian pesan publik? Apakah ini propaganda terselubung? Bagaimana regulasi hukum mengatur “informasi pemerintah” yang ditayangkan di ruang publik hiburan?

• Tujuan: Menganalisis kontroversi dari sisi hukum, politik, publik; memahami persepsi publik; dan menyediakan rekomendasi regulatif.

Kronologi Kejadian

Tanggal	Kejadian Utama
9 September 2025	Video capaian kabinet Prabowo mulai ditayangkan di bioskop Cinema XXI sebagai Iklan Layanan Masyarakat (ILM).
9-14 September 2025	Periode tayangan berlangsung; video diputar sebelum film utama dimulai.
Mid-September 2025	Video menjadi viral di media sosial; banyak penonton dan netizen menyatakan keberatan bahwa ruang hiburan mereka “terganggu” oleh pesan pemerintah. Kritik datang dari LSM dan Amnesty International.
15 September 2025	Cinema XXI menyatakan penayangan video tersebut dihentikan mulai 15 September. Pemerintah dan pihak terkait menyebut video sebagai ILM, bukan promosi politik.

 

Analisis Hukum dan Politik

Kerangka Hukum

1. Regulasi Iklan Layanan Masyarakat (ILM)

ILM di Indonesia diatur sebagai iklan yang sifatnya bukan komersial, biasanya berisi pesan publik seperti kesehatan, keselamatan, informasi darurat. 

Biasanya ada kriteria yang jelas: siapa penyelenggaranya, berapa durasi, bagaimana pendanaan, dan apakah memenuhi persyaratan regulasi periklanan.

Jika ILM disponsori pemerintah dan membicarakan “capaian”, maka muncul pertanyaan: apakah itu masuk kategori kampanye politik yang dilarang? 

Peraturan menyebutkan bahwa kampanye politik harus mengikuti ketentuan khusus (biasanya terkait pemilu).

2. UU Pemilu dan UU KIP / Informasi Publik

Regulasi tentang penyelenggaraan kampanye politik di luar masa pemilu biasanya diatur dan dibatasi. 

Iklan pemerintah berisi pencapaian dalam konteks evaluatif mungkin diperbolehkan, tapi penggunaan ruang hiburan komersial bisa dianggap “pengaruh politik tersembunyi”.

UU tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Komunikasi Publik juga mengatur bagaimana pemerintah boleh menyampaikan informasi publik, termasuk kewajiban kejelasan, transparansi, siapa pembiayanya.

3. Etika Politik & Netralitas Ruang Publik

Ruang hiburan seperti bioskop biasanya dianggap sebagai ruang netral dari pesan politik agar tidak memaksakan pandangan tertentu pada penonton yang berharap hiburan.

Prinsip bebas dari paksaan dan hak konsumen atas pengalaman hiburan yang tidak tercampur politik sangat relevan.

Politik & Etika

Pemerintah menyebut video hanya sebagai ILM dan menyatakan tidak menggunakan biaya negara, serta bahwa penyediaan ruang dilakukan dalam kerja sama, bukan bagian kampanye pemilu.  

Kritik publik menunjukkan bahwa banyak klaim dalam video dianggap tidak selaras dengan realitas di lapangan—misalnya harapan masyarakat terhadap kondisi ekonomi, pelayanan publik dll.

Ada kekhawatiran bahwa penggunaan ruang hiburan akan menjadi preseden untuk penyebaran pesan politik di area publik komersial lainnya, sehingga mengaburkan batas antara pengumuman pemerintah & propaganda.

Dampak Sosial-Politik

1. Kepercayaan Publik & Reputasi Pemerintah

Kontroversi ini dapat merusak kepercayaan jika masyarakat merasa pemerintah menggunakan trik promosi yang agresif. Dampak reputasi bisa negatif.

Jika klaim-klaim capaian dianggap berlebihan atau berbeda dengan pengalaman umum masyarakat, maka risiko tuduhan “janji kosong” menjadi besar.

2. Demokrasi & Ruang Publik

Diskusi tentang netralitas ruang hiburan dan media akan semakin diperkuat.

Menekan regulasi yang lebih jelas: kapan pemerintah boleh menggunakan ruang publik hiburan untuk komunikasi publik, dan bagaimana batasnya agar tidak menjadi propaganda.

3. Politik Komunikasi & Strategi Pemerintah

Pemerintah mungkin melihat bioskop sebagai media baru untuk menjangkau audiens luas (yang sulit dijangkau lewat TV atau media digital).

Namun strategi ini bisa berbalik jika dianggap menyalahgunakan kepercayaan publik.

4. Lanskap Peraturan

Mungkin akan muncul tuntutan legislatif atau regulasi dari DPR atau Komisi Penyiaran Indonesia/Komisi Informasi agar batasan etika & hukum iklan pemerintah diperjelas.

Organisasi HAM & masyarakat sipil akan lebih waspada dan mendorong transparansi dan pengawasan atas pesan publik.

Kesimpulan 

Penayangan iklan capaian kabinet Prabowo di bioskop memang menimbulkan polemik yang wajar: publik melihatnya sebagai potensi propaganda meski pemerintah menyebutnya ILM. Batas antara informasi publik dan politik sangat tipis di konteks ini.

Rekomendasi:

1. Pemerintah perlu menetapkan regulasi yang jelas tentang konten iklan pemerintah di ruang hiburan publik (bioskop, teater, ruang publik komersial).

2. Transparansi dalam klaim capaian: data dan verifikasi publik agar masyarakat bisa mengecek kebenarannya.

3. Indikator kontrol independen: LP3I, lembaga pengawas iklan, dan advokasi masyarakat sipil ikut memantau.

4. Ruang hiburan harus diakui sebagai ruang netral, kecuali penonton sudah diberi tahu bahwa akan ada konten pemerintah sebelum film, dan diberi pilihan (misalnya bisa datang terlambat, dll).

Referensi

• “Kontroversi Iklan Prabowo Muncul di Bioskop, XXI Beri Klarifikasi Ini.” Suara.com. 15 September 2025.  

• “Amnesty International soal video Prabowo di bioskop: Warga dipaksa nonton propaganda.” CNA Indonesia. 15 September 2025.  

• “Cinema XXI Pastikan Iklan yang Tampilkan Kinerja Prabowo Tak Lagi Ditayangkan di Bioskop, Kok Bisa?” Suara.com. 15 September 2025.  

• “Kontroversi Iklan Prabowo di Bioskop: Cinema XXI Pastikan Penayangan Telah Dihentikan Mulai Hari Ini.” Bacakoran.co. 15 September 2025.  

• “Komdigi soal Penayangan Video Prabowo di Bioskop Wajar Selama Tak Melanggar Aturan.” Tempo.co. 15 September 2025.