Sejarah Perjanjian Abraham Accords: Damai yang Membungkam Palestina

-

Ilustrasi Abraham Accord (Pic: Meta AI)


Meskipun diklaim sebagai langkah menuju perdamaian, tapi menyimpan agenda tersembunyi yang lebih mengedepankan kepentingan geopolitik dan ekonomi pihak-pihak tertentu, dengan mengabaikan perjuangan rakyat Palestina


Abraham Accords, ditandatangani pada September 2020, merupakan perjanjian normalisasi hubungan diplomatik antara Israel dan beberapa negara Arab, termasuk Uni Emirat Arab (UEA), Bahrain, Sudan, dan Maroko. 


Meskipun diklaim sebagai langkah menuju perdamaian di Timur Tengah, perjanjian ini menuai kritik karena dianggap mengabaikan perjuangan rakyat Palestina dan lebih mengedepankan kepentingan geopolitik serta ekonomi pihak-pihak tertentu.



Tujuan Tersembunyi dan Dampaknya


1. Mengabaikan Isu Palestina


Salah satu kritik utama terhadap Abraham Accords adalah pengabaian terhadap isu Palestina. 


Perjanjian ini tidak mencantumkan solusi konkret bagi konflik Israel-Palestina, sehingga dianggap melemahkan posisi tawar Palestina dalam perjuangan mereka untuk merdeka. 


Sebagaimana dikemukakan oleh Foreign Affairs, perjanjian ini “menghapus salah satu sumber tekanan terhadap Israel untuk mengakhiri pendudukannya atas wilayah Palestina” . 


2. Keuntungan Ekonomi dan Militer bagi Israel dan AS


Abraham Accords membuka peluang besar bagi Israel dalam sektor ekonomi dan militer. 


Menurut Arab Center Washington DC, perjanjian ini memfasilitasi penjualan senjata antara negara-negara penandatangan, dengan industri pertahanan Israel menjadi salah satu penerima manfaat utama.


Selain itu, AS juga mendapatkan keuntungan melalui penjualan senjata dan peningkatan pengaruh geopolitiknya di kawasan. 


3. Pengaruh Geopolitik dan Aliansi Melawan Iran


Perjanjian ini juga dianggap sebagai strategi untuk membentuk aliansi melawan Iran. Dengan menggabungkan kekuatan Israel dan negara-negara Teluk, AS berupaya membendung pengaruh Iran di Timur Tengah. 


Carnegie Endowment menyebutkan bahwa tujuan utama dari perjanjian ini adalah untuk mengurangi ketegangan di Timur Tengah melalui normalisasi hubungan antara Israel dan negara-negara Arab moderat, dengan pandangan bersama bahwa Iran merupakan ancaman strategis . 



Kritik dan Kontroversi


1. Reaksi Negatif dari Masyarakat Arab


Meskipun pemerintah negara-negara Arab menandatangani perjanjian ini, banyak masyarakat di negara-negara tersebut yang menentangnya. 


Al Jazeera melaporkan bahwa perjanjian ini gagal dalam mempromosikan perdamaian di Timur Tengah dan mengekang kebijakan ekspansionis Israel di Palestina . 


2. Potensi Destabilisasi Kawasan


Beberapa analis berpendapat bahwa Abraham Accords dapat memicu ketegangan baru di kawasan, terutama jika dianggap sebagai pengkhianatan terhadap perjuangan Palestina. 


Foreign Policy menyatakan bahwa memisahkan pengakuan terhadap Israel dari pertanyaan Palestina telah memicu tindakan ekstrem dari pihak-pihak yang merasa diabaikan . 



Abraham Accords, meskipun diklaim sebagai langkah menuju perdamaian, menyimpan agenda tersembunyi yang lebih mengedepankan kepentingan geopolitik dan ekonomi pihak-pihak tertentu, sambil mengabaikan perjuangan rakyat Palestina. 


Perjanjian ini menunjukkan bagaimana diplomasi dapat digunakan untuk membungkam suara-suara yang menuntut keadilan, dan penting bagi komunitas internasional untuk tetap kritis terhadap narasi yang disampaikan.






Referensi

• Arab Center Washington DC. “Assessing the Abraham Accords, Three Years On.”

• Carnegie Endowment. “The Abraham Accords After Gaza: A Change of Context.”

• Foreign Affairs. “The Fallacy of the Abraham Accords.”

• Foreign Policy. “Two Years Later, the Abraham Accords Are Losing Their Luster.”

• Al Jazeera. “The Utter Failure of the Abraham Accords.”      


Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Kontaminasi Cs-137 pada Udang Indonesia: Antara Sains, Politik, dan Kepercayaan Global

-
Gambar
  Ilustrasi udang Indonesia (Pic: Meta AI) Kontroversi Cs-137 pada udang Indonesia adalah pelajaran bahwa dalam politik pangan global, “persepsi lebih berbahaya daripada radiasi” Kontroversi terkait dugaan kontaminasi radioaktif Cesium-137 (Cs-137) pada udang Indonesia pada September 2025 memicu perdebatan sains, politik, dan diplomasi dagang.  Pemerintah Indonesia menyatakan bahwa kadar Cs-137 yang terdeteksi (68 Bq/kg) masih jauh di bawah ambang batas standar internasional, sementara Amerika Serikat merespons dengan tingkat kewaspadaan tinggi.  Tulisan ini membahas perbedaan standar keamanan pangan global, analisis ilmiah terhadap dampak kesehatan, dimensi politik di balik “histeria” Amerika Serikat, serta isu fundamental mengenai kepercayaan internasional terhadap klaim keamanan pangan suatu negara. Pendahuluan Globalisasi pangan menjadikan standar keamanan internasional sebagai instrumen yang tidak hanya ilmiah, melainkan juga politis.  Kasus dugaan kontaminasi C...
Baca selengkapnya

Penahanan Global Sumud Flotilla & Penjara Ketziot: Kondisi, Pelanggaran, dan Tantangan atas Kemanusiaan

-
Gambar
  Ilustrasi penjara mengerikan (Pic: Meta AI) Berdasarkan bukti terkini, memang ada banyak indikasi bahwa aktivis Global Sumud Flotilla yang ditangkap diperlakukan dalam kondisi yang mendekati pelanggaran serius HAM Sejak 1-2 Oktober 2025, puluhan aktivis dari Global Sumud Flotilla (GSF) ditangkap oleh Israel setelah upaya pengiriman bantuan humanitarian ke Gaza.  Banyak dari mereka diintersep di perairan internasional, lalu dipindahkan ke fasilitas tahanan Ketziot di Negev — dikenal sebagai salah satu penjara paling keras.  Laporan‐laporan dari organisasi HAM dan media internasional mengungkap dugaan pelanggaran hak asasi: penahanan tanpa pengacara, pemaksaan lutut dan “zip-tied”, kekurangan obat dan makanan, dan kondisi penahanan yang sangat membatasi martabat manusia.  Tulisan ini menganalisis sumber bukti, mengukur sejauh mana pelanggaran sesuai standar internasional, dan mengkaji opsi respons hukum dan diplomatik. Pendahuluan • Latar : Global Sumud Flotilla ad...
Baca selengkapnya

Isu Pangkalan Militer Rusia: Diplomasi Dua Wajah dalam Politik Global

-
Gambar
Ilustrasi pesawat tempur Rusia (Pic: Meta AI) Diplomasi seringkali bersifat simbolik: menenangkan satu pihak lewat pernyataan publik, tapi menjaga peluang kerja sama dengan pihak lain melalui jalur informal Dalam dinamika hubungan internasional modern, negara-negara tidak hanya berinteraksi atas dasar moralitas atau hukum internasional, tetapi juga atas kepentingan strategis.  Istilah “ diplomasi dua wajah ” atau  dual-track diplomacy  sering digunakan untuk menggambarkan pendekatan yang tampak kontradiktif: negara mengklaim prinsip tertentu di satu sisi, tetapi menjalankan kebijakan berbeda di sisi lain.  Amerika Serikat dan sekutunya menjadi contoh paling jelas dari praktik ini, yang turut menginspirasi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, dalam merancang strategi diplomatiknya. Praktik Diplomasi Dua Wajah: Studi Kasus Amerika dan Sekutunya - Demokrasi dan Intervensi AS kerap menyuarakan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia. Namun, sejarah mencatat ...
Baca selengkapnya