The Hague Group: Aliansi Hukum & Diplomasi di Tengah Konflik Gaza

-

 

Ilustrasi The Hague Group (Pic: Meta AI)

Rapat menteri 34 negara di samping pidato Netanyahu adalah momen simbolis penting bahwa hukum internasional tetap bisa menjadi senjata kolektif melawan impunitas


The Hague Group, sebuah koalisi negara-negara Global South yang dibentuk pada tahun 2025, muncul sebagai blok diplomatik yang menuntut Israel bertanggung jawab atas dugaan pelanggaran hukum internasional di konflik Gaza. 


Artikel ini membahas latar pembentukannya, anggota inti dan tambahan, perannya dalam rapat menteri 34 negara saat pidato Netanyahu, serta implikasi strategis bagi hukum internasional dan geopolitik.



Pendahuluan


Saat konflik Israel-Palestina semakin memanas dan tekanan internasional terhadap Israel meningkat, sejumlah negara memilih jalur hukum & diplomasi kolektif — bukan militer — untuk menghadapi apa yang mereka sebut pelanggaran yang mengarah ke genosida. 


The Hague Group lahir sebagai wadah negara-negara yang mau bertindak, bukan sekadar berucap. 


Rapat menteri 34 negara pada 26 September 2025, paralel dengan pidato Netanyahu di UN, menjadi momen penting penguatan koordinasi global.



Asal-usul & Tujuan The Hague Group


The Hague Group diumumkan dibentuk pada 31 Januari 2025 sebagai blok negara untuk “upaya koordinasi hukum dan diplomatik” terhadap konflik Gaza.  


Anggota pendiri adalah delapan (atau sembilan) negara: Bolivia, Colombia, Cuba, Honduras, Malaysia, Namibia, Senegal, dan South Africa.  


Kelompok ini bersifat terbuka keanggotaan — negara lain diundang bergabung dalam langkah diplomatik dan hukum.  


Tujuan dasar: menjaga supremasi hukum internasional (ICJ, ICC), menolak impunitas, dan memaksa tindakan nyata terhadap Israel melalui sanksi, pemblokiran senjata, dukungan kasus hukum.  



Keanggotaan & Negara yang Hadir di Rapat 34 Negara


Pada rapat tinggi menteri 26 September 2025 di New York, The Hague Group melibatkan 34 negara yang hadir di samping pidato Netanyahu.  


Beberapa negara yang disebut hadir dalam laporan: Colombia, South Africa, Qatar, Turkiye, Mexico, Saudi Arabia, Brazil, Ireland, Spain, Uruguay, Indonesia, Jordan, Kuwait, Oman, Palestine, Chile.  


Daftar keanggotaan di situs resmi The Hague Group: anggota pendiri di antaranya Bolivia, Colombia, Cuba, Honduras, Malaysia, Namibia, Senegal, South Africa.  


Tabel anggota dan undangan tambahan:

Kategori

Negara Pendiri / Anggota Awal

Negara Tambahan / Hadir 26 Sept

Anggota inti

Bolivia, Colombia, Cuba, Honduras, Malaysia, Namibia, Senegal, South Africa

—

Negara yang hadir rapat 34

—

Brasil, Chile, Indonesia, Turkiye, Mexico, Saudi Arabia, Qatar, Ireland, Spain, Uruguay, Jordan, Kuwait, Oman, Palestine dll.



Peran & Keputusan Rapat 34 Negara


Rapat tersebut fokus pada koordinasi tindakan nyata: penghentian suplai senjata ke Israel, pemblokiran produksi/dukungan teknologi militer, penyelidikan internasional, tekanan diplomatik di pelabuhan dan bandara.  


Pernyataan bersama menteri The Hague Group menyerukan agar Israel dihentikan dari mengabaikan keputusan ICJ dan hukum internasional.  


Rapat ini memperluas upaya konsolidasi diplomatik global — bukan hanya proklamasi, melainkan langkah koordinasi antar-negara terhadap konflik Gaza.  



Analisis & Implikasi


• Legitimasi hukum vs kekuatan militer: The Hague Group menandakan bahwa sejumlah negara memilih jalur hukum dan sanksi ekonomi sebagai senjata diplomatik dalam konflik dimana kekuatan militer terlalu timpang.


• Pengaruh Global South: Dengan anggota pendiri dari Global South, kelompok ini mewakili suara yang selama ini dianggap terpinggirkan dalam diplomasi Barat.


• Tekanan terhadap Israel & negara pendukungnya: Dengan koordinasi, negara-negara bisa menyulitkan Israel dalam rantai suplai senjata, kerja sama pelabuhan, dan dukungan teknologi.


• Potensi reaksi balik: Israel dan sekutunya bisa melabeli ini sebagai politisasi hukum atau “pihak kontra-Israel”, dan mungkin ada tekanan diplomatik atau sanksi balik.



The Hague Group adalah contoh terbaru bagaimana negara-negara mencoba menyatukan diplomasi berbasis hukum dalam konflik internasional. 


Rapat menteri 34 negara di samping pidato Netanyahu adalah momen simbolis penting — bukan cuma untuk menyanggah Israel, tetapi untuk memperkuat gagasan bahwa hukum internasional tetap bisa menjadi senjata kolektif melawan impunitas.









Referensi

• Al Jazeera. (2025, September 26). Protests, calls for sanctions greet Netanyahu at UN amid Gaza ‘horrors’. Al Jazeera. https://www.aljazeera.com/news/2025/9/26/protests-calls-for-sanctions-greet-netanyahu-at-un-amid-gaza-horrors

• The Hague Group. (2025a). About The Hague Group. The Hague Group. https://thehaguegroup.org/about-en/

• The Hague Group. (2025b). Meetings – New York. The Hague Group. https://thehaguegroup.org/meetings-ny-en/

• The Hague Group. (2025c). Home. The Hague Group. https://thehaguegroup.org/home/

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Kontaminasi Cs-137 pada Udang Indonesia: Antara Sains, Politik, dan Kepercayaan Global

-
Gambar
  Ilustrasi udang Indonesia (Pic: Meta AI) Kontroversi Cs-137 pada udang Indonesia adalah pelajaran bahwa dalam politik pangan global, “persepsi lebih berbahaya daripada radiasi” Kontroversi terkait dugaan kontaminasi radioaktif Cesium-137 (Cs-137) pada udang Indonesia pada September 2025 memicu perdebatan sains, politik, dan diplomasi dagang.  Pemerintah Indonesia menyatakan bahwa kadar Cs-137 yang terdeteksi (68 Bq/kg) masih jauh di bawah ambang batas standar internasional, sementara Amerika Serikat merespons dengan tingkat kewaspadaan tinggi.  Tulisan ini membahas perbedaan standar keamanan pangan global, analisis ilmiah terhadap dampak kesehatan, dimensi politik di balik “histeria” Amerika Serikat, serta isu fundamental mengenai kepercayaan internasional terhadap klaim keamanan pangan suatu negara. Pendahuluan Globalisasi pangan menjadikan standar keamanan internasional sebagai instrumen yang tidak hanya ilmiah, melainkan juga politis.  Kasus dugaan kontaminasi C...
Baca selengkapnya

Penahanan Global Sumud Flotilla & Penjara Ketziot: Kondisi, Pelanggaran, dan Tantangan atas Kemanusiaan

-
Gambar
  Ilustrasi penjara mengerikan (Pic: Meta AI) Berdasarkan bukti terkini, memang ada banyak indikasi bahwa aktivis Global Sumud Flotilla yang ditangkap diperlakukan dalam kondisi yang mendekati pelanggaran serius HAM Sejak 1-2 Oktober 2025, puluhan aktivis dari Global Sumud Flotilla (GSF) ditangkap oleh Israel setelah upaya pengiriman bantuan humanitarian ke Gaza.  Banyak dari mereka diintersep di perairan internasional, lalu dipindahkan ke fasilitas tahanan Ketziot di Negev — dikenal sebagai salah satu penjara paling keras.  Laporan‐laporan dari organisasi HAM dan media internasional mengungkap dugaan pelanggaran hak asasi: penahanan tanpa pengacara, pemaksaan lutut dan “zip-tied”, kekurangan obat dan makanan, dan kondisi penahanan yang sangat membatasi martabat manusia.  Tulisan ini menganalisis sumber bukti, mengukur sejauh mana pelanggaran sesuai standar internasional, dan mengkaji opsi respons hukum dan diplomatik. Pendahuluan • Latar : Global Sumud Flotilla ad...
Baca selengkapnya

Isu Pangkalan Militer Rusia: Diplomasi Dua Wajah dalam Politik Global

-
Gambar
Ilustrasi pesawat tempur Rusia (Pic: Meta AI) Diplomasi seringkali bersifat simbolik: menenangkan satu pihak lewat pernyataan publik, tapi menjaga peluang kerja sama dengan pihak lain melalui jalur informal Dalam dinamika hubungan internasional modern, negara-negara tidak hanya berinteraksi atas dasar moralitas atau hukum internasional, tetapi juga atas kepentingan strategis.  Istilah “ diplomasi dua wajah ” atau  dual-track diplomacy  sering digunakan untuk menggambarkan pendekatan yang tampak kontradiktif: negara mengklaim prinsip tertentu di satu sisi, tetapi menjalankan kebijakan berbeda di sisi lain.  Amerika Serikat dan sekutunya menjadi contoh paling jelas dari praktik ini, yang turut menginspirasi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, dalam merancang strategi diplomatiknya. Praktik Diplomasi Dua Wajah: Studi Kasus Amerika dan Sekutunya - Demokrasi dan Intervensi AS kerap menyuarakan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia. Namun, sejarah mencatat ...
Baca selengkapnya