Pengakuan Negara Palestina oleh Inggris, Kanada, dan Australia: Implikasi Politik Global 2025

-

 

Ilustrasi pengakuan Palestina oleh Inggris, Kanada, dan Australia (Pic: Meta AI)

Meski jalan menuju solusi dua negara masih penuh hambatan, langkah tiga negara ini menggeser wacana global dari status quo menuju peluang diplomatik baru


Pengakuan Palestina sebagai negara oleh Inggris, Kanada, dan Australia pada September 2025 menandai pergeseran signifikan dalam politik global. 


Tindakan ini bukan hanya respons terhadap konflik berkepanjangan Israel–Palestina, tetapi juga refleksi dari dinamika geopolitik baru, termasuk tekanan masyarakat sipil, legitimasi hukum internasional, dan ketegangan dengan Amerika Serikat serta sekutunya. 


Tulisan ini menganalisis latar belakang keputusan ketiga negara tersebut, metodologi yang digunakan dalam kajian akademik, teori-teori relevan, serta implikasi politis dan diplomatiknya.



Pendahuluan


Selama lebih dari tujuh dekade, isu pengakuan Palestina sebagai negara berdaulat telah menjadi salah satu sengketa diplomatik terbesar di dunia. 


Hingga pertengahan 2025, lebih dari 145 negara mengakui Palestina, tetapi sejumlah kekuatan utama Barat seperti AS, Jerman, dan Jepang tetap menolak. 


Perubahan besar terjadi ketika Inggris, Kanada, dan Australia—sekutu tradisional AS—secara resmi mengakui Palestina. 


Pertanyaan utama: mengapa keputusan ini diambil sekarang, dan bagaimana implikasinya terhadap arsitektur politik internasional?



Metodologi


Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif dengan pendekatan:


1. Studi dokumen resmi (pernyataan pemerintah, resolusi PBB).


2. Analisis media internasional (laporan BBC, Washington Post, Japan Times).


3. Kajian literatur akademik mengenai teori pengakuan negara dan hubungan internasional.


Data dianalisis dengan pendekatan constructivist IR theory untuk memahami bagaimana norma, identitas, dan tekanan publik memengaruhi kebijakan luar negeri.



Kajian Teoritik


1. Teori Pengakuan Negara (Constitutive vs Declarative)


• Declarative theory: negara dianggap ada jika memenuhi unsur wilayah, penduduk, pemerintahan, dan kapasitas hubungan internasional.

• Constitutive theory: negara dianggap sah hanya jika diakui oleh negara lain.


2. Teori Realisme


Menjelaskan bagaimana kalkulasi kekuatan dan kepentingan strategis (misalnya menjaga stabilitas kawasan Timur Tengah).


3. Teori Konstruktivisme


 Menekankan peran norma global, opini publik, dan solidaritas transnasional dalam mendorong negara-negara Barat mengubah sikapnya.



Analisis


1. Motivasi Inggris, Kanada, dan Australia


• Moral-politik: tekanan dari masyarakat sipil, NGO HAM, serta opini publik yang semakin pro-Palestina.

• Pragmatis: menjaga kredibilitas di PBB dan dunia Global South yang mayoritas sudah mengakui Palestina.

• Strategis: menekan Israel agar kembali ke meja perundingan dengan dasar solusi dua negara.


2. Reaksi Global


• Positif: mayoritas negara Global South menyambut keputusan ini sebagai koreksi atas bias Barat.

• Negatif: AS menyatakan “keprihatinan mendalam”, sementara Israel menuding pengakuan ini memberi “hadiah bagi terorisme.”


3. Jepang dan Negara Penolak


• Jepang memilih menunda pengakuan, dengan alasan “momen tidak tepat” namun secara de facto mengikuti garis kebijakan AS.

• AS, Jerman, Italia, Korea Selatan, dan sebagian negara Eropa Timur tetap menolak dengan alasan keamanan Israel.


4. Implikasi Diplomatik


• Pergeseran politik Barat: bukan lagi monolitik dalam membela Israel.

• Potensi tekanan baru pada Israel di forum internasional.

• Bisa membuka ruang negosiasi perdamaian dengan posisi Palestina lebih setara.



Keputusan Inggris, Kanada, dan Australia mengakui Palestina adalah titik balik geopolitik yang memperlihatkan keretakan dalam blok Barat terkait isu Israel–Palestina. 


Tindakan ini memperkuat legitimasi Palestina di mata hukum internasional, tetapi juga memperdalam ketegangan antara sekutu AS. 


Meski jalan menuju solusi dua negara masih penuh hambatan, langkah tiga negara ini menggeser wacana global dari status quo menuju peluang diplomatik baru.









Referensi


ABC News Australia. (2025, July 25). Explainer: Palestinian statehood — What is the State of Palestine and what does the future hold? ABC News. https://www.abc.net.au/news/2025-07-25/palestinan-statehood-explainer-state-of-palestine-future/105572128


France24. (2024, May 28). 145 countries now recognise a Palestinian state. France24. https://www.france24.com/en/live-news/20240528-145-countries-now-recognise-a-palestinian-state


India TV News. (2025, July 25). These countries don’t recognise Palestine as a state: Complete list. India TV News. https://www.indiatvnews.com/news/world/these-countries-dont-recognise-palestine-as-a-state-complete-list-2025-07-25-1000500


Japan Times. (2025, August 2). Japan reluctant to recognise Palestinian statehood. The Japan Times. https://www.japantimes.co.jp/news/2025/08/02/japan/politics/japan-reluctant-palestinian-statehood


Japan Times. (2025, September 17). Japan will not recognise Palestinian statehood “for now.” The Japan Times. https://www.japantimes.co.jp/news/2025/09/17/japan/politics/japan-will-not-recognize-palestinian-statehood-for-now


The Washington Post. (2025, September 21). Britain recognises Palestinian state in major diplomatic shift.The Washington Post. https://www.washingtonpost.com/world/2025/09/21/britain-recognizes-palestine-state-israel

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Kontaminasi Cs-137 pada Udang Indonesia: Antara Sains, Politik, dan Kepercayaan Global

-
Gambar
  Ilustrasi udang Indonesia (Pic: Meta AI) Kontroversi Cs-137 pada udang Indonesia adalah pelajaran bahwa dalam politik pangan global, “persepsi lebih berbahaya daripada radiasi” Kontroversi terkait dugaan kontaminasi radioaktif Cesium-137 (Cs-137) pada udang Indonesia pada September 2025 memicu perdebatan sains, politik, dan diplomasi dagang.  Pemerintah Indonesia menyatakan bahwa kadar Cs-137 yang terdeteksi (68 Bq/kg) masih jauh di bawah ambang batas standar internasional, sementara Amerika Serikat merespons dengan tingkat kewaspadaan tinggi.  Tulisan ini membahas perbedaan standar keamanan pangan global, analisis ilmiah terhadap dampak kesehatan, dimensi politik di balik “histeria” Amerika Serikat, serta isu fundamental mengenai kepercayaan internasional terhadap klaim keamanan pangan suatu negara. Pendahuluan Globalisasi pangan menjadikan standar keamanan internasional sebagai instrumen yang tidak hanya ilmiah, melainkan juga politis.  Kasus dugaan kontaminasi C...
Baca selengkapnya

Penahanan Global Sumud Flotilla & Penjara Ketziot: Kondisi, Pelanggaran, dan Tantangan atas Kemanusiaan

-
Gambar
  Ilustrasi penjara mengerikan (Pic: Meta AI) Berdasarkan bukti terkini, memang ada banyak indikasi bahwa aktivis Global Sumud Flotilla yang ditangkap diperlakukan dalam kondisi yang mendekati pelanggaran serius HAM Sejak 1-2 Oktober 2025, puluhan aktivis dari Global Sumud Flotilla (GSF) ditangkap oleh Israel setelah upaya pengiriman bantuan humanitarian ke Gaza.  Banyak dari mereka diintersep di perairan internasional, lalu dipindahkan ke fasilitas tahanan Ketziot di Negev — dikenal sebagai salah satu penjara paling keras.  Laporan‐laporan dari organisasi HAM dan media internasional mengungkap dugaan pelanggaran hak asasi: penahanan tanpa pengacara, pemaksaan lutut dan “zip-tied”, kekurangan obat dan makanan, dan kondisi penahanan yang sangat membatasi martabat manusia.  Tulisan ini menganalisis sumber bukti, mengukur sejauh mana pelanggaran sesuai standar internasional, dan mengkaji opsi respons hukum dan diplomatik. Pendahuluan • Latar : Global Sumud Flotilla ad...
Baca selengkapnya

Isu Pangkalan Militer Rusia: Diplomasi Dua Wajah dalam Politik Global

-
Gambar
Ilustrasi pesawat tempur Rusia (Pic: Meta AI) Diplomasi seringkali bersifat simbolik: menenangkan satu pihak lewat pernyataan publik, tapi menjaga peluang kerja sama dengan pihak lain melalui jalur informal Dalam dinamika hubungan internasional modern, negara-negara tidak hanya berinteraksi atas dasar moralitas atau hukum internasional, tetapi juga atas kepentingan strategis.  Istilah “ diplomasi dua wajah ” atau  dual-track diplomacy  sering digunakan untuk menggambarkan pendekatan yang tampak kontradiktif: negara mengklaim prinsip tertentu di satu sisi, tetapi menjalankan kebijakan berbeda di sisi lain.  Amerika Serikat dan sekutunya menjadi contoh paling jelas dari praktik ini, yang turut menginspirasi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, dalam merancang strategi diplomatiknya. Praktik Diplomasi Dua Wajah: Studi Kasus Amerika dan Sekutunya - Demokrasi dan Intervensi AS kerap menyuarakan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia. Namun, sejarah mencatat ...
Baca selengkapnya