Negara vs Warga: Penegakan Hukum dan Kekerasan Aparat dalam Demonstrasi 2025

Ilustrasi demonstrasi dan aparat keamanan (Pic: Meta AI)

Jika pemerintah tidak segera membuka dialog konstruktif, maka sejarah dapat berulang, di mana demonstrasi menjadi katalis perubahan rezim

Demonstrasi besar di Indonesia pada Agustus–September 2025 mencerminkan eskalasi ketidakpuasan publik terhadap praktik korupsi, privilese DPR, dan kesenjangan sosial-ekonomi. 

Artikel ini menyajikan kronologi visual peristiwa, analisis hukum atas tindakan aparat negara dalam merespons demonstrasi, serta kajian dampak sosial-politik jangka pendek dan panjang. 

Dengan memanfaatkan data dari laporan media internasional, organisasi HAM, dan perspektif hukum tata negara Indonesia, tulisan ini menunjukkan bahwa demonstrasi bukan sekadar ekspresi kebebasan berpendapat, tetapi juga ujian serius bagi legitimasi kekuasaan dan supremasi hukum.

Pendahuluan

Sejak pertengahan Agustus 2025, Indonesia diguncang gelombang protes nasional yang memuncak di akhir Agustus hingga awal September. 

Protes dipicu oleh kebijakan tunjangan DPR, ketidakpuasan terhadap korupsi, dan kesenjangan sosial yang semakin menganga. 

Respons aparat, termasuk penggunaan gas air mata dan peluru karet, memunculkan kritik keras dari dalam dan luar negeri. 

Pertanyaan mendasar muncul: sampai sejauh mana tindakan aparat sah menurut hukum? Dan, apa dampak sosial-politik dari demonstrasi ini terhadap stabilitas negara?

Timeline Kronologis Visual

Tanggal	Kejadian Kunci	Dampak
15–20 Agustus 2025	Unjuk rasa awal di Jakarta terkait tunjangan DPR	Protes masih damai
25 Agustus 2025	Gelombang meluas ke Bandung, Makassar, Bali	Ratusan ditahan
29 Agustus 2025	Gedung DPRD di beberapa daerah dibakar massa	3 tewas, puluhan luka
31 Agustus 2025	Jakarta – ribuan mahasiswa long march, polisi bentrok	UN menyerukan investigasi
2 September 2025	Aparat menembakkan gas air mata & peluru karet dekat kampus Unisba & Unpas Bandung	Dikecam HAM internasional
3 September 2025	Data resmi: 6–8 orang tewas, 20 hilang, ratusan luka-luka	Tekanan politik meningkat

Analisis Hukum atas Penggunaan Kekuatan oleh Aparat

1. Kerangka Hukum Nasional

• UUD 1945 Pasal 28E: Menjamin kebebasan berkumpul & menyampaikan pendapat.

• UU No. 9/1998: Mengatur kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum.

• UU No. 2/2002 tentang Kepolisian: Polisi wajib menjunjung tinggi HAM.

• Perkap No. 1/2009 tentang Penggunaan Kekuatan: Menetapkan asas legalitas, nesesitas, proporsionalitas, akuntabilitas.

2. Hukum Internasional (Human Rights Law)

• International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), Pasal 21: melindungi hak demonstrasi damai.

• Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials (PBB, 1990): Gas air mata & peluru karet hanya boleh digunakan jika mutlak diperlukan dan proporsional.

3. Evaluasi Praktik Aparat

• Fakta: Penembakan gas air mata dan peluru karet dekat kampus → melanggar asas proporsionalitas, sebab kampus dipakai sebagai posko medis.

• Fakta: Penyerbuan ke area sipil tanpa eskalasi diplomatis memadai → bertentangan dengan prinsip nesesitas.

• Artinya: Penggunaan kekuatan aparat berpotensi melanggar hukum nasional & internasional.

Dampak Sosial-Politik

1. Jangka Pendek

• Radikalisasi gerakan mahasiswa: Kekerasan aparat memperluas basis simpati publik.

• Ketidakpercayaan pada DPR: Pemotongan tunjangan dianggap kosmetik, tidak substantif.

• Tensi politik-ekonomi: Investor asing menahan modal, IHSG fluktuatif.

2. Jangka Panjang

• Legitimasi pemerintah terancam: Jika tidak ada reformasi serius, kepercayaan publik pada Presiden dan DPR terus merosot.

• Demokrasi diuji: Apakah negara mampu mengakomodasi suara rakyat tanpa represi?

• Potensi perubahan politik struktural: Seperti 1998, protes dapat membuka jalan reformasi besar.

Demonstrasi 2025 bukan hanya reaksi spontan terhadap kebijakan DPR, melainkan ekspresi akumulasi kekecewaan sosial-politik. 

Tindakan represif aparat menyalahi prinsip hukum nasional maupun internasional, memperdalam krisis kepercayaan publik. 

Jika pemerintah tidak segera membuka dialog konstruktif, maka sejarah dapat berulang, di mana demonstrasi menjadi katalis perubahan rezim.

Referensi

• AP News. (2025, September 2). At least 3 dead after mob sets fire to Indonesian regional parliament building. Retrieved from https://apnews.com/article/c99eaec9e8201979a97cc5bb6b4f9b7e

• Reuters. (2025, September 2). Indonesia police fire tear gas near campuses, riling rights groups. Retrieved from https://www.reuters.com/world/asia-pacific/indonesia-police-fire-tear-gas-near-campuses-riling-rights-groups-2025-09-02

• The Guardian. (2025, September 2). Twenty missing in Indonesia protests, rights group says. Retrieved from https://www.theguardian.com/world/2025/sep/02/indonesia-protests-twenty-missing-rights-group-says

• United Nations. (1990). Basic principles on the use of force and firearms by law enforcement officials. Geneva: UN.

• Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

• Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

• Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

• Peraturan Kapolri No. 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian.