Timeline Kronologis Penyerangan Kampus Unisba & Unpas: Analisis Hukum & Politik

-

 

Ilustrasi gas air mata di kampus (Pic: Meta AI)

Jika benar aparat memasuki dan menyerang kampus, hal ini bisa melanggar prinsip autonomia universitas dan kebijakan perlindungan kampus


Malam 1 September 2025 (sekitar pukul 23.30–23.40 WIB) Aparat gabungan (Polri & TNI), termasuk kendaraan taktis, mengepung area kampus Unisba dan Unpas di tamansari, Bandung; terdengar gas air mata dan peluru karet ditembakkan ke dalam kampus.


Awal Dini Hari 2 September 2025  Situasi makin mencekam: mahasiswa panik, relawan medis dan satpam menjadi korban, mahasiswa dan beberapa satpam dievakuasi, beberapa posko medis terdampak langsung   .


Selasa, 2 September 2025 (pagi) Media memberitakan bahwa polisi “berondong” kampus dengan gas air mata hingga halaman kampus; belum ada klarifikasi resmi dari Polri/TNI mengenai aksi ini   .


Waktu

Kejadian Utama

Malam 1 September 2025 (sekitar pukul 23.30–23.40 WIB)

Aparat gabungan (Polri & TNI), termasuk kendaraan taktis, mengepung area kampus Unisba dan Unpas di tamansari, Bandung; terdengar gas air mata dan peluru karet ditembakkan ke dalam kampus.

Awal Dini Hari 2 September 2025

Situasi makin mencekam: mahasiswa panik, relawan medis dan satpam menjadi korban, mahasiswa dan beberapa satpam dievakuasi, beberapa posko medis terdampak langsung




Analisis Hukum & Politik


1. Landasan Hukum Penegakan Kepolisian (Use of Force)


Penggunaan gas air mata oleh polisi diatur dalam Perkapolri Nomor 1 Tahun 2009, termasuk sebagai tahapan “kendali senjata tumpul” (Tahap 5) — digunakan untuk “mencegah, menghambat, atau menghentikan tindakan melawan hukum”.


Pertanyaan kritis:

• Apakah kampus merupakan zona aman (safe zone) yang dilindungi, termasuk untuk kegiatan akademik dan medis (hak konstitusional mahasiswa)?

• Apakah terjadi eskalasi yang membenarkan penggunaan gas air mata? Atau justru ada pelanggaran terhadap kebebasan akademik?


2. Hak atas Kebebasan Akademik & Perlindungan Kampus


Menurut LBH Bandung, tindakan tersebut merupakan serangan terhadap kebebasan akademik dan hak mahasiswa menyuarakan pendapat. Kampus biasanya dianggap aman dan tidak boleh dijadikan zona konflik. 


Jika benar aparat memasuki dan menyerang kampus, hal ini bisa melanggar prinsip autonomia universitas dan kebijakan perlindungan kampus.


3. Pelibatan TNI dan Kejelasan Status Aparat


Media menyebut “aparat gabungan” termasuk TNI. Namun, belum ada pernyataan resmi dari TNI tentang keterlibatan langsung atau perannya dalam kejadian ini.


Aspek politik: Keterlibatan TNI dalam urusan sipil, seperti kampus atau demonstrasi mahasiswa, mengundang sorotan serius soal garis demarkasi antara tugas militer dan penegakan hukum sipil.


4. Hak Mahasiswa sebagai Demonstran & Proteksi Medis


Posko medis kampus biasanya dianggap zona non-konflik. Jika gas air mata benar diarahkan “hingga ke dalam kampus”, ini bisa dianggap mengabaikan perlindungan terhadap korban demonstrasi dan korban medis — potensi pelanggaran UU HAM dan hak atas kesehatan.


5. Klarifikasi Resmi


Polri/TNI secara resmi menyangkal adanya penyerangan langsung ke dalam kampus. Mereka menekankan bahwa tindakan yang memicu kepanikan mahasiswa hanyalah efek tertiupnya gas air mata ke area kampus.  


Sebaliknya, mahasiswa Unisba menampik versi itu, dan tetap melihat insiden sebagai pelanggaran serius terhadap otonomi institusi pendidikan. 


Sementara itu, belum ditemukan pernyataan resmi langsung dari TNI mengenai keterlibatan mereka. Yang tersedia hanya klarifikasi dari Polri.



Kesimpulan


1. Kronologi: Aparat gabungan ketahuan masuk ke area kampus Unisba & Unpas malam tanggal 1–2 September 2025, menembakkan gas air mata sehingga menimbulkan kepanikan dan korban.


2. Analisis Hukum:

• Penggunaan kekuatan oleh polisi butuh justifikasi hukum yang sah, sesuai Perkapolri 1/2009.

• Campus biasanya zona aman → potensi pelanggaran kebebasan akademik & hak konstitusional.

• Keterlibatan TNI dalam konflik sipil perlu ketelitian hukum (civil-military boundary law).

• Tidak adanya klarifikasi resmi menambah dimensi politik dan hukum.


3. Rekomendasi:

• Dorong transparansi: Polri/TNI harus memberikan penjelasan resmi.

• Evaluasi penggunaan kekuatan di lingkungan kampus.

• Beri jaminan perlindungan kepada mahasiswa, relawan medis, dan posko medis.

• Lakukan audit independen—misalnya oleh Komnas HAM atau lembaga mahasiswa.







Referensi

  • Bacakoran.co. (2025, September 2). Penyebab tembakan gas air mata dekat Unisba dan Unpas, ini klarifikasi versi polisi: diserang molotov. Bacakoran. https://bacakoran.co/read/55204/penyebab-tembakan-gas-air-mata-dekat-unisba-dan-unpas-ini-klarifikasi-versi-polisi-diserang-molotov
  • Disway.id. (2025, September 2). Klarifikasi mahasiswa Unisba dikepung gas air mata, singgung otonomi kampus. Disway. https://disway.id/read/895516/klarifikasi-mahaswa-unisba-dikepung-gas-air-mata-singgung-otonomi-kampus
  • Poskota.co.id. (2025, September 2). Klarifikasi polisi soal bentrokan di kampus Unisba Bandung. Poskota. https://www.poskota.co.id/2025/09/02/klarifikasi-polisi-soal-bentrokan-di-kampus-unisba-bandung
  • Tirto.id. (2025, September 2). Ada apa di Unisba & Unpas Bandung? Cek situasi terkini. Tirto. https://tirto.id/ada-apa-di-unisba-unpas-bandung-cek-situasi-terkini-hgX9

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Kontaminasi Cs-137 pada Udang Indonesia: Antara Sains, Politik, dan Kepercayaan Global

-
Gambar
  Ilustrasi udang Indonesia (Pic: Meta AI) Kontroversi Cs-137 pada udang Indonesia adalah pelajaran bahwa dalam politik pangan global, “persepsi lebih berbahaya daripada radiasi” Kontroversi terkait dugaan kontaminasi radioaktif Cesium-137 (Cs-137) pada udang Indonesia pada September 2025 memicu perdebatan sains, politik, dan diplomasi dagang.  Pemerintah Indonesia menyatakan bahwa kadar Cs-137 yang terdeteksi (68 Bq/kg) masih jauh di bawah ambang batas standar internasional, sementara Amerika Serikat merespons dengan tingkat kewaspadaan tinggi.  Tulisan ini membahas perbedaan standar keamanan pangan global, analisis ilmiah terhadap dampak kesehatan, dimensi politik di balik “histeria” Amerika Serikat, serta isu fundamental mengenai kepercayaan internasional terhadap klaim keamanan pangan suatu negara. Pendahuluan Globalisasi pangan menjadikan standar keamanan internasional sebagai instrumen yang tidak hanya ilmiah, melainkan juga politis.  Kasus dugaan kontaminasi C...
Baca selengkapnya

Penahanan Global Sumud Flotilla & Penjara Ketziot: Kondisi, Pelanggaran, dan Tantangan atas Kemanusiaan

-
Gambar
  Ilustrasi penjara mengerikan (Pic: Meta AI) Berdasarkan bukti terkini, memang ada banyak indikasi bahwa aktivis Global Sumud Flotilla yang ditangkap diperlakukan dalam kondisi yang mendekati pelanggaran serius HAM Sejak 1-2 Oktober 2025, puluhan aktivis dari Global Sumud Flotilla (GSF) ditangkap oleh Israel setelah upaya pengiriman bantuan humanitarian ke Gaza.  Banyak dari mereka diintersep di perairan internasional, lalu dipindahkan ke fasilitas tahanan Ketziot di Negev — dikenal sebagai salah satu penjara paling keras.  Laporan‐laporan dari organisasi HAM dan media internasional mengungkap dugaan pelanggaran hak asasi: penahanan tanpa pengacara, pemaksaan lutut dan “zip-tied”, kekurangan obat dan makanan, dan kondisi penahanan yang sangat membatasi martabat manusia.  Tulisan ini menganalisis sumber bukti, mengukur sejauh mana pelanggaran sesuai standar internasional, dan mengkaji opsi respons hukum dan diplomatik. Pendahuluan • Latar : Global Sumud Flotilla ad...
Baca selengkapnya

Isu Pangkalan Militer Rusia: Diplomasi Dua Wajah dalam Politik Global

-
Gambar
Ilustrasi pesawat tempur Rusia (Pic: Meta AI) Diplomasi seringkali bersifat simbolik: menenangkan satu pihak lewat pernyataan publik, tapi menjaga peluang kerja sama dengan pihak lain melalui jalur informal Dalam dinamika hubungan internasional modern, negara-negara tidak hanya berinteraksi atas dasar moralitas atau hukum internasional, tetapi juga atas kepentingan strategis.  Istilah “ diplomasi dua wajah ” atau  dual-track diplomacy  sering digunakan untuk menggambarkan pendekatan yang tampak kontradiktif: negara mengklaim prinsip tertentu di satu sisi, tetapi menjalankan kebijakan berbeda di sisi lain.  Amerika Serikat dan sekutunya menjadi contoh paling jelas dari praktik ini, yang turut menginspirasi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, dalam merancang strategi diplomatiknya. Praktik Diplomasi Dua Wajah: Studi Kasus Amerika dan Sekutunya - Demokrasi dan Intervensi AS kerap menyuarakan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia. Namun, sejarah mencatat ...
Baca selengkapnya