Revisi UU TNI Masih Jadi Bahan Protes: Gelombang Demonstrasi dan Ketegangan Politik di Indonesia

-

Ilustrasi demonstrasi (Pic: Meta AI)

Publik Indonesia menanti langkah konkret pemerintah. Akankah revisi UU TNI benar-benar dicabut, atau justru menjadi pemicu konflik politik yang lebih besar? 


Wacana revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) yang mulai bergulir sejak Maret 2025 terus memicu gelombang protes di berbagai kota di Indonesia. 


Usulan untuk menambah jumlah posisi sipil yang dapat diisi prajurit TNI dari 10 menjadi 14 posisi dianggap sebagai langkah mundur dari reformasi militer pasca-1998, memicu kecaman dari mahasiswa, aktivis, hingga kelompok oposisi. 


Pada hari ini, 10 September 2025, isu ini kembali menjadi sorotan utama dalam aksi demonstrasi besar-besaran di depan Gedung DPR RI, Jakarta, serta kota-kota besar lain seperti Bandung, Surabaya, Medan, hingga Aceh.



Latar Belakang Revisi UU TNI


Revisi UU TNI yang diusulkan DPR awalnya bertujuan memperluas peran prajurit TNI dalam posisi sipil, seperti jabatan di kementerian, pemerintahan daerah, hingga badan-badan strategis. 


Menurut pihak pendukung revisi, langkah ini diperlukan untuk memanfaatkan keahlian prajurit dalam mendukung pembangunan nasional, terutama di tengah tantangan ekonomi pasca-pandemi dan ketegangan geopolitik global. Namun, usulan ini langsung menuai kritik keras. 


Banyak pihak menilai revisi ini membuka peluang kembalinya dwifungsi ABRI, praktik era Orde Baru di mana militer memiliki peran ganda di ranah militer dan sipil, yang dianggap merusak supremasi sipil.


Sejak Maret 2025, wacana ini telah memicu diskusi panas di kalangan akademisi, aktivis, dan masyarakat sipil. 


Mahasiswa, yang menjadi motor utama protes, bahkan menolak undangan DPR untuk berdialog, menyebutnya sebagai “token politik” yang tidak serius menyerap aspirasi rakyat. 


Mereka menilai revisi ini tidak hanya mengancam demokrasi, tetapi juga memperkuat potensi intervensi militer dalam politik, yang bertentangan dengan semangat reformasi 1998.



Eskalasi Protes pada 10 September 2025


Hari ini, ribuan demonstran kembali turun ke jalan, menjadikan revisi UU TNI sebagai salah satu dari 25 tuntutan utama dalam gelombang aksi nasional yang berlangsung sejak Agustus 2025. 


Massa yang terdiri dari mahasiswa, buruh, dan kelompok oposisi menggelar aksi di depan Gedung DPR RI, menuntut pencabutan wacana revisi UU TNI. Spanduk bertuliskan “Kembalikan TNI ke Barak!” dan “Tolak Dwifungsi ABRI!” menjadi simbol kemarahan publik.


Di media sosial, khususnya platform X, isu ini menjadi trending topic. Sejumlah pengguna membandingkan situasi Indonesia dengan negara seperti Costa Rica, yang menghapus angkatan bersenjatanya untuk mencegah potensi kudeta. 


“Indonesia butuh supremasi sipil, bukan militer yang ngatur-ngatur jabatan sipil #TolakRevisiUUTNI,” tulis salah satu akun di X. 


Namun, ada pula suara yang mendukung revisi, dengan alasan TNI perlu peran lebih besar untuk menjaga stabilitas nasional di tengah krisis ekonomi dan ancaman eksternal.



Dampak dan Respons Pemerintah


Gelombang protes ini tidak hanya berdampak pada ranah politik, tetapi juga ekonomi. 


Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dilaporkan anjlok sekitar 2% pada 10 September 2025, sementara nilai tukar rupiah melemah ke level Rp16.480 per dolar AS. Bank Indonesia terpaksa melakukan intervensi untuk menstabilkan pasar. 


Selain itu, sejumlah negara seperti Kanada, Malaysia, dan Inggris mengeluarkan imbauan perjalanan bagi warganya di Indonesia, menyusul potensi kerusuhan akibat demonstrasi.


Pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto, yang memiliki latar belakang militer, berada di bawah tekanan besar. 


Dalam pernyataan resmi hari ini, Presiden Prabowo menyatakan bahwa pemerintah sedang mengevaluasi “17+8 tuntutan rakyat”, termasuk soal revisi UU TNI. 


Namun, pernyataan ini dianggap sebagian demonstran sebagai respons yang kurang tegas. “Kami tidak mau janji kosong. Cabut RUU TNI sekarang, atau demo akan terus berlanjut!” ujar seorang koordinator aksi dari aliansi mahasiswa di Jakarta.



Kontroversi dan Ketegangan Politik


Revisi UU TNI juga tidak bisa dilepaskan dari isu politik lain yang tengah memanaskan suasana. 


Gugatan hukum terhadap syarat pendaftaran Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang dianggap terkait dengan politik dinasti, turut memperkeruh situasi. 


Banyak demonstran menilai revisi UU TNI dan isu Gibran adalah bagian dari pola yang sama: upaya konsolidasi kekuatan politik oleh kelompok tertentu, termasuk dengan memanfaatkan institusi militer.


Sementara itu, isu politik identitas yang mencuat sejak pemilu 2024 kembali mengemuka dalam diskusi publik. 


Sejumlah aktivis memperingatkan bahwa ketegangan akibat revisi UU TNI dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk memperkeruh suasana dengan narasi politik identitas, yang berpotensi memecah belah masyarakat.



Apa Selanjutnya?


Revisi UU TNI kini menjadi salah satu ujian terbesar bagi pemerintahan Prabowo-Gibran. Dengan tekanan dari demonstrasi yang semakin meluas, pemerintah dihadapkan pada pilihan sulit: melanjutkan revisi dengan risiko eskalasi konflik atau mencabutnya demi meredam protes. 


Sementara itu, masyarakat sipil dan mahasiswa berjanji untuk terus menggelar aksi hingga tuntutan mereka dipenuhi, termasuk menjaga supremasi sipil dan mendorong reformasi institusi TNI.


Di tengah ketidakpastian ini, publik Indonesia menanti langkah konkret pemerintah. Akankah revisi UU TNI benar-benar dicabut, atau justru menjadi pemicu konflik politik yang lebih besar? 


Yang jelas, 10 September 2025 menjadi titik penting dalam perjuangan menjaga demokrasi dan supremasi sipil di Indonesia.






Referensi

Kompas. (2025, September 10). Demo nasional 2025: Tuntutan reformasi TNI dan gugatan cawapres Gibran. Retrieved from https://www.kompas.com

Tempo. (2025, September 10). Protes revisi UU TNI: Mahasiswa tolak undangan DPR, sebut token politik. Retrieved from https://www.tempo.co

CNN Indonesia. (2025, September 10). IHSG anjlok 2% akibat demo, rupiah melemah ke Rp16.480. Retrieved from https://www.cnnindonesia.com

Bloomberg Asia. (2025, September 10). Indonesia’s IHSG drops amid political unrest, BI intervenes. Retrieved from https://www.bloomberg.com/asia

Reuters. (2025, September 10). Travel warnings issued for Indonesia amid ongoing protests. Retrieved from https://www.reuters.com

Associated Press. (2025, September 10). Malaysia, Canada issue travel advisories as Indonesia faces protest escalation. Retrieved from https://www.apnews.com

Setkab.go.id. (2025, September 10). Pernyataan Presiden Prabowo terkait evaluasi 17+8 tuntutan rakyat[Press release]. Retrieved from https://www.setkab.go.id

X Platform. (2025, September 10). Posts under hashtags #TolakRevisiUUTNI and #DemoNasional2025[Social media posts]. Retrieved from https://x.com

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Kontaminasi Cs-137 pada Udang Indonesia: Antara Sains, Politik, dan Kepercayaan Global

-
Gambar
  Ilustrasi udang Indonesia (Pic: Meta AI) Kontroversi Cs-137 pada udang Indonesia adalah pelajaran bahwa dalam politik pangan global, “persepsi lebih berbahaya daripada radiasi” Kontroversi terkait dugaan kontaminasi radioaktif Cesium-137 (Cs-137) pada udang Indonesia pada September 2025 memicu perdebatan sains, politik, dan diplomasi dagang.  Pemerintah Indonesia menyatakan bahwa kadar Cs-137 yang terdeteksi (68 Bq/kg) masih jauh di bawah ambang batas standar internasional, sementara Amerika Serikat merespons dengan tingkat kewaspadaan tinggi.  Tulisan ini membahas perbedaan standar keamanan pangan global, analisis ilmiah terhadap dampak kesehatan, dimensi politik di balik “histeria” Amerika Serikat, serta isu fundamental mengenai kepercayaan internasional terhadap klaim keamanan pangan suatu negara. Pendahuluan Globalisasi pangan menjadikan standar keamanan internasional sebagai instrumen yang tidak hanya ilmiah, melainkan juga politis.  Kasus dugaan kontaminasi C...
Baca selengkapnya

Penahanan Global Sumud Flotilla & Penjara Ketziot: Kondisi, Pelanggaran, dan Tantangan atas Kemanusiaan

-
Gambar
  Ilustrasi penjara mengerikan (Pic: Meta AI) Berdasarkan bukti terkini, memang ada banyak indikasi bahwa aktivis Global Sumud Flotilla yang ditangkap diperlakukan dalam kondisi yang mendekati pelanggaran serius HAM Sejak 1-2 Oktober 2025, puluhan aktivis dari Global Sumud Flotilla (GSF) ditangkap oleh Israel setelah upaya pengiriman bantuan humanitarian ke Gaza.  Banyak dari mereka diintersep di perairan internasional, lalu dipindahkan ke fasilitas tahanan Ketziot di Negev — dikenal sebagai salah satu penjara paling keras.  Laporan‐laporan dari organisasi HAM dan media internasional mengungkap dugaan pelanggaran hak asasi: penahanan tanpa pengacara, pemaksaan lutut dan “zip-tied”, kekurangan obat dan makanan, dan kondisi penahanan yang sangat membatasi martabat manusia.  Tulisan ini menganalisis sumber bukti, mengukur sejauh mana pelanggaran sesuai standar internasional, dan mengkaji opsi respons hukum dan diplomatik. Pendahuluan • Latar : Global Sumud Flotilla ad...
Baca selengkapnya

Isu Pangkalan Militer Rusia: Diplomasi Dua Wajah dalam Politik Global

-
Gambar
Ilustrasi pesawat tempur Rusia (Pic: Meta AI) Diplomasi seringkali bersifat simbolik: menenangkan satu pihak lewat pernyataan publik, tapi menjaga peluang kerja sama dengan pihak lain melalui jalur informal Dalam dinamika hubungan internasional modern, negara-negara tidak hanya berinteraksi atas dasar moralitas atau hukum internasional, tetapi juga atas kepentingan strategis.  Istilah “ diplomasi dua wajah ” atau  dual-track diplomacy  sering digunakan untuk menggambarkan pendekatan yang tampak kontradiktif: negara mengklaim prinsip tertentu di satu sisi, tetapi menjalankan kebijakan berbeda di sisi lain.  Amerika Serikat dan sekutunya menjadi contoh paling jelas dari praktik ini, yang turut menginspirasi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, dalam merancang strategi diplomatiknya. Praktik Diplomasi Dua Wajah: Studi Kasus Amerika dan Sekutunya - Demokrasi dan Intervensi AS kerap menyuarakan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia. Namun, sejarah mencatat ...
Baca selengkapnya