Iran, Israel, dan Logika Proxy Warfare dalam Sistem Keamanan Timur Tengah

-

Ilustrasi konflik (Pic: Grok AI)


Dalam sistem internasional, moralitas jarang menjadi variabel dominan. Kepentingan dan keamanan jauh lebih keras kepala



Secara formal, tidak ada deklarasi perang. Namun dalam literatur keamanan, ada konsep: extended deterrence.


AS menjaga Israel sebagai sekutu utama. Jika Israel merasa terancam eksistensial, AS cenderung memberi dukungan militer atau diplomatik.


Iran dipandang sebagai ancaman karena:

• Program nuklirnya

• Dukungan terhadap kelompok seperti Hezbollah, Hamas, Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC).


Dalam kacamata Washington, ini bukan soal Palestina saja. Ini soal balance of power regional.



Apakah Iran hanya “membela Palestina”?


Ini narasi yang kuat secara moral.

Tapi dalam analisis kali ini, kita lihat kepentingan strategis.


Iran menggunakan dukungan pada Palestina untuk:

• memperluas pengaruh regional

• menekan Israel tanpa perang langsung

• memperkuat legitimasi domestik dan regional


Konsepnya disebut: proxy deterrence strategy.


Iran tahu perang langsung dengan Israel dan AS akan mahal. Maka ia membangun jaringan “tentakel”.


Ini bukan sekadar solidaritas. Ini strategi negara rasional.



Ketakutan AS soal nuklir Iran


Apakah Iran sudah punya senjata nuklir?

Belum ada bukti publik bahwa Iran memiliki senjata operasional.


Namun Iran memperkaya uranium pada level tinggi.

Itu menciptakan: nuclear ambiguity.


Ambiguitas itu sendiri sudah cukup menciptakan tekanan.


Israel sendiri memiliki kebijakan ambigu nuklir, sering disebut “nuclear opacity”. Jadi kedua pihak bermain dalam bayangan.



Apakah Solusi Sesederhana “Israel Hormati Hak Palestina”?


Secara normatif, penghormatan terhadap hak Palestina jelas mengurangi legitimasi perlawanan bersenjata.


Namun konflik ini bukan satu variabel.


Ada faktor:

• Identitas religius

• Politik domestik Israel

• Politik domestik Iran

• Fragmentasi Palestina (Fatah vs Hamas)

• Kepentingan AS

• Kepentingan Saudi dan Teluk


Konflik ini sudah menjadi: sistem konflik terlembagakan


Ia bertahan bukan hanya karena ketidakadilan, tetapi karena banyak aktor mendapatkan keuntungan politik dari keberlangsungannya.


Pahit, tapi realistis.



Apakah Proksi Iran hanya Defensif?


Tidak selalu.


Beberapa serangan proksi:

• juga bertujuan meningkatkan leverage Iran

• menunjukkan kemampuan gangguan regional

• menekan AS secara tidak langsung


Dalam literatur hubungan internasional, ini disebut: asymmetric escalation management.



Jadi Siapa “Penjahatnya”?


Pendekatan kali ini tidak mencari villain.

Kita mencari struktur.


Strukturnya adalah:

• Israel mengamankan superioritas militer

• Iran mencegah dominasi Israel

• AS menjaga sekutu

• Palestina terjebak dalam pertarungan kekuatan besar.


Palestina bukan hanya korban. Ia juga menjadi arena simbolik.


Dan ya, kebijakan Israel terhadap wilayah Palestina, termasuk ekspansi permukiman, adalah faktor yang memperpanjang konflik dan memberi bahan bakar legitimasi bagi aktor seperti Iran.


Itu fakta politik, bukan slogan.



Apakah AS Takut Iran Menyerang dengan Nuklir?


Secara strategis, ya.

Bukan karena serangan langsung pasti terjadi, tetapi karena kemungkinan itu mengubah kalkulasi keamanan regional.


Dalam teori keamanan, ini disebut: security dilemma spiral.


Setiap langkah defensif satu pihak terlihat ofensif bagi pihak lain.



Konflik ini bukan soal:

• Israel jahat vs Iran baik

atau

• Iran jahat vs Israel baik


Ini adalah: kompetisi hegemonik regional dengan Palestina sebagai pusat legitimasi moral.


Dan selama:

• Israel mempertahankan kebijakan yang dianggap represif

• Iran memanfaatkan isu Palestina sebagai instrumen geopolitik

• AS mempertahankan dominasi regional


maka konflik akan terus berulang.


Solusi memang mungkin terlihat sederhana secara moral. Namun dalam sistem internasional, moralitas jarang menjadi variabel dominan. Kepentingan dan keamanan jauh lebih keras kepala.









Referensi


Cananti, P. P. A. (2023).

Dampak keterlibatan Iran dalam proxy war Yaman melalui kelompok Houthi terhadap instabilitas regional (2015–2020). Global Insight Journal: Jurnal Mahasiswa Hubungan Internasional. https://doi.org/10.36859/gij.v1i2.2620  


Choirun Nisa, A. Z. (2025).

Konflik Iran–Israel: analisis faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika hubungan dan dampaknya. Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia. https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v10i7.60741  


Fahruddin & Nurhakim Habib, H. A. (2020).

Proxy war dalam konflik Yaman: keterlibatan negara asing dan kepentingannya. Istoria: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sejarah. https://doi.org/10.21831/istoria.v18i1.42360  


Iran’s proxy war strategy. (2024).

Orbis, 68(3), 416–437. https://doi.org/10.1016/j.orbis.2024.05.006  


Retian, E. (2011).

Perang proxy pada keterlibatan Iran dalam konflik Lebanon–Israel (2006–2010). S1 thesis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.  


Axis of Resistance. (2026).

Wikipedia entry on the informal Iranian-led military coalition in West Asia.  

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Kontaminasi Cs-137 pada Udang Indonesia: Antara Sains, Politik, dan Kepercayaan Global

-
Gambar
  Ilustrasi udang Indonesia (Pic: Meta AI) Kontroversi Cs-137 pada udang Indonesia adalah pelajaran bahwa dalam politik pangan global, “persepsi lebih berbahaya daripada radiasi” Kontroversi terkait dugaan kontaminasi radioaktif Cesium-137 (Cs-137) pada udang Indonesia pada September 2025 memicu perdebatan sains, politik, dan diplomasi dagang.  Pemerintah Indonesia menyatakan bahwa kadar Cs-137 yang terdeteksi (68 Bq/kg) masih jauh di bawah ambang batas standar internasional, sementara Amerika Serikat merespons dengan tingkat kewaspadaan tinggi.  Tulisan ini membahas perbedaan standar keamanan pangan global, analisis ilmiah terhadap dampak kesehatan, dimensi politik di balik “histeria” Amerika Serikat, serta isu fundamental mengenai kepercayaan internasional terhadap klaim keamanan pangan suatu negara. Pendahuluan Globalisasi pangan menjadikan standar keamanan internasional sebagai instrumen yang tidak hanya ilmiah, melainkan juga politis.  Kasus dugaan kontaminasi C...
Baca selengkapnya

Isu Pangkalan Militer Rusia: Diplomasi Dua Wajah dalam Politik Global

-
Gambar
Ilustrasi pesawat tempur Rusia (Pic: Meta AI) Diplomasi seringkali bersifat simbolik: menenangkan satu pihak lewat pernyataan publik, tapi menjaga peluang kerja sama dengan pihak lain melalui jalur informal Dalam dinamika hubungan internasional modern, negara-negara tidak hanya berinteraksi atas dasar moralitas atau hukum internasional, tetapi juga atas kepentingan strategis.  Istilah “ diplomasi dua wajah ” atau  dual-track diplomacy  sering digunakan untuk menggambarkan pendekatan yang tampak kontradiktif: negara mengklaim prinsip tertentu di satu sisi, tetapi menjalankan kebijakan berbeda di sisi lain.  Amerika Serikat dan sekutunya menjadi contoh paling jelas dari praktik ini, yang turut menginspirasi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, dalam merancang strategi diplomatiknya. Praktik Diplomasi Dua Wajah: Studi Kasus Amerika dan Sekutunya - Demokrasi dan Intervensi AS kerap menyuarakan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia. Namun, sejarah mencatat ...
Baca selengkapnya

Mengapa Israel Tetap Mengintersepsi Flotilla Meski Prosedur Kemanusiaan Sudah Dipatuhi?

-
Gambar
Ilustrasi pengepungan kapal Flotilla (Pic: Meta AI) “Setiap flotilla yang diintersepsi bukan tanda kekuatan, tapi bukti rasa takut pada kebenaran yang terus dibawa oleh kemanusiaan.” Global Sumud Flotilla (GSF) sebagai misi kemanusiaan bertujuan menyalurkan bantuan ke Gaza yang terblokade, telah berusaha mematuhi protokol internasional dengan mendeklarasikan kargo, penumpang, serta meminta pengawasan lembaga netral seperti PBB/ICRC. Namun, Israel tetap melakukan intersepsi, penyitaan, dan penahanan aktivis.  Tulisan ini menganalisis alasan Israel melalui kerangka teori  security dilemma , politik simbolik, serta hukum internasional maritim, dan menegaskan bahwa tindakan Israel lebih bersifat politik daripada legal. Pendahuluan Sejak 2007, Israel memberlakukan blokade darat, laut, dan udara terhadap Gaza dengan alasan mencegah penyelundupan senjata Hamas.  Meski komunitas internasional menilai blokade ini ilegal karena bersifat kolektif dan menghukum seluruh penduduk sipil...
Baca selengkapnya