Konflik “SEAblings vs Knetz”: Nasionalisme Digital, Ekonomi Budaya, dan Rasisme Siber

-

Ilustrasi K-Pop (Pic: Grok AI)


Konflik fandom itu seperti badai di akuarium kaca: ikan-ikan kecil bertarung seolah lautan sedang runtuh, padahal lautnya tetap tenang di luar sana



Awal 2026 muncul konflik daring antara sebagian netizen Korea (Knetz) dan penggemar K-Pop Asia Tenggara (“SEAblings”). 


Konflik dipicu insiden kecil di konser K-Pop di Malaysia, lalu berkembang menjadi saling hina bernuansa rasial di media sosial. 


Fenomena ini menunjukkan bagaimana fandom global, identitas nasional, dan ekonomi budaya digital dapat berinteraksi secara konflikual.



Pendahuluan


Globalisasi K-Pop menciptakan paradoks:

K-Pop adalah produk budaya global, tetapi komunitas penggemarnya tetap membawa identitas nasional masing-masing.


Ketika konflik muncul, fandom berubah menjadi arena politik identitas.


Awal konflik ini dilaporkan berasal dari insiden konser DAY6 di Malaysia pada awal 2026, ketika aturan venue tentang kamera profesional dilanggar dan memicu pertengkaran online antara penggemar Korea dan Malaysia.  


Konflik kemudian melebar menjadi debat tentang:

• ketergantungan Asia Tenggara pada K-Pop

• identitas budaya

• stereotip rasial



Metodologi


Analisis menggunakan:

• observasi diskursus media sosial

• studi fandom digital

• teori nasionalisme budaya

• ekonomi industri hiburan global



Kronologi Konflik


Ringkasnya:

1. Insiden konser di Malaysia (kamera profesional dilarang)

2. Perdebatan online antara fans lokal dan fans Korea

3. Sebagian netizen Korea menuduh Asia Tenggara “bergantung pada K-Pop”

4. Fans Asia Tenggara bersatu (“SEAblings”) dan membalas

5. Muncul komentar rasial dari kedua sisi  


Ini tipikal eskalasi konflik digital berbasis identitas.



Kajian Teoretik


1. Nasionalisme budaya digital


K-Pop adalah soft power Korea Selatan.


Namun konsumsi budaya tidak selalu berarti kesetaraan relasi.


Ketika ada konflik, muncul hierarki implisit:

• produsen budaya (Korea)

• konsumen budaya (fans global)


Sebagian netizen Korea mengekspresikan superioritas budaya, sementara fans Asia Tenggara merespons dengan defensif kolektif.


2. Ekonomi fandom global


Asia Tenggara adalah pasar besar K-Pop:

• penonton YouTube

• pembeli album

• penonton konser

• streaming


Karena itu fans Asia Tenggara merasa punya legitimasi moral dalam industri tersebut. 


Konflik terjadi ketika: konsumen merasa tidak dihargai oleh produsen budaya.


3. Rasisme siber dua arah


Fenomena penting: rasisme tidak satu arah.


Contoh komentar rasis muncul dari:

• netizen Korea terhadap Asia Tenggara

• fans Asia Tenggara terhadap Korea  


Internet mempercepat eskalasi karena:

• anonimitas

• algoritma konflik

• tribal fandom


4. Psikologi fandom kolektif


Fandom sering berfungsi seperti identitas nasional mini.


Ketika identitas diserang, responnya kolektif.


Seorang pengguna Reddit menggambarkannya seperti: “Southeast Asians suddenly performed a ‘fusing’ maneuver.”  


Artinya: konflik eksternal bisa menyatukan komunitas yang biasanya terpecah.



Analisis Politik-Budaya


Konflik ini menunjukkan tiga hal penting:


A. Soft power tidak selalu menghasilkan rasa hormat


K-Pop sukses secara ekonomi, tetapi relasi budaya tetap hierarkis.


B. Internet memperbesar konflik kecil


Insiden konser kecil → konflik lintas negara.


C. Identitas Asia masih rapuh secara geopolitik


Alih-alih solidaritas regional Asia, yang muncul adalah kompetisi identitas.



Apakah benar “K-Pop menghina Asia Tenggara”?


Jawaban ilmiahnya: Tidak secara institusional, tetapi konflik fandom dan komentar rasis memang terjadi.


Ini bukan konflik negara Korea vs Asia Tenggara, melainkan:

• konflik komunitas digital

• konflik identitas budaya

• konflik ekonomi fandom


Fenomena ini kemungkinan akan berulang selama:

• fandom bersifat tribal

• media sosial mendorong konflik

• industri hiburan global tidak simetris.


Konflik fandom itu seperti badai di akuarium kaca: ikan-ikan kecil bertarung seolah lautan sedang runtuh, padahal lautnya tetap tenang di luar sana. 








Referensi

Channel NewsAsia. (2026, February 3). SEAblings and Knetz clash online after Day6 concert incident. CNA Lifestyle. https://cnalifestyle.channelnewsasia.com

PojokSatu. (2026, February 5). Viral di X: Kronologi perang digital Knetz vs Asia Tenggara dari konser Day6 hingga isu rasisme. https://www.pojoksatu.id

IndoPosOnline. (2026, February 10). Perang SEAblings vs Knetz di media sosial. https://indoposonline.co.id

Katadata. (2026, February 8). Viral netizen Korea Selatan vs Asia Tenggara saling ejek: Ini awal mulanya. https://katadata.co.id

Detik. (2026, February 9). SEAblings bersatu lawan komentar rasis K-netz di media sosial. https://www.detik.com

BatamNewsAsia. (2026, February 16). SEAblings vs Knetz: How Southeast Asia siblings turned a K-pop dispute into a digital war. https://batamnewsasia.com

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Kontaminasi Cs-137 pada Udang Indonesia: Antara Sains, Politik, dan Kepercayaan Global

-
Gambar
  Ilustrasi udang Indonesia (Pic: Meta AI) Kontroversi Cs-137 pada udang Indonesia adalah pelajaran bahwa dalam politik pangan global, “persepsi lebih berbahaya daripada radiasi” Kontroversi terkait dugaan kontaminasi radioaktif Cesium-137 (Cs-137) pada udang Indonesia pada September 2025 memicu perdebatan sains, politik, dan diplomasi dagang.  Pemerintah Indonesia menyatakan bahwa kadar Cs-137 yang terdeteksi (68 Bq/kg) masih jauh di bawah ambang batas standar internasional, sementara Amerika Serikat merespons dengan tingkat kewaspadaan tinggi.  Tulisan ini membahas perbedaan standar keamanan pangan global, analisis ilmiah terhadap dampak kesehatan, dimensi politik di balik “histeria” Amerika Serikat, serta isu fundamental mengenai kepercayaan internasional terhadap klaim keamanan pangan suatu negara. Pendahuluan Globalisasi pangan menjadikan standar keamanan internasional sebagai instrumen yang tidak hanya ilmiah, melainkan juga politis.  Kasus dugaan kontaminasi C...
Baca selengkapnya

Isu Pangkalan Militer Rusia: Diplomasi Dua Wajah dalam Politik Global

-
Gambar
Ilustrasi pesawat tempur Rusia (Pic: Meta AI) Diplomasi seringkali bersifat simbolik: menenangkan satu pihak lewat pernyataan publik, tapi menjaga peluang kerja sama dengan pihak lain melalui jalur informal Dalam dinamika hubungan internasional modern, negara-negara tidak hanya berinteraksi atas dasar moralitas atau hukum internasional, tetapi juga atas kepentingan strategis.  Istilah “ diplomasi dua wajah ” atau  dual-track diplomacy  sering digunakan untuk menggambarkan pendekatan yang tampak kontradiktif: negara mengklaim prinsip tertentu di satu sisi, tetapi menjalankan kebijakan berbeda di sisi lain.  Amerika Serikat dan sekutunya menjadi contoh paling jelas dari praktik ini, yang turut menginspirasi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, dalam merancang strategi diplomatiknya. Praktik Diplomasi Dua Wajah: Studi Kasus Amerika dan Sekutunya - Demokrasi dan Intervensi AS kerap menyuarakan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia. Namun, sejarah mencatat ...
Baca selengkapnya

Mengapa Israel Tetap Mengintersepsi Flotilla Meski Prosedur Kemanusiaan Sudah Dipatuhi?

-
Gambar
Ilustrasi pengepungan kapal Flotilla (Pic: Meta AI) “Setiap flotilla yang diintersepsi bukan tanda kekuatan, tapi bukti rasa takut pada kebenaran yang terus dibawa oleh kemanusiaan.” Global Sumud Flotilla (GSF) sebagai misi kemanusiaan bertujuan menyalurkan bantuan ke Gaza yang terblokade, telah berusaha mematuhi protokol internasional dengan mendeklarasikan kargo, penumpang, serta meminta pengawasan lembaga netral seperti PBB/ICRC. Namun, Israel tetap melakukan intersepsi, penyitaan, dan penahanan aktivis.  Tulisan ini menganalisis alasan Israel melalui kerangka teori  security dilemma , politik simbolik, serta hukum internasional maritim, dan menegaskan bahwa tindakan Israel lebih bersifat politik daripada legal. Pendahuluan Sejak 2007, Israel memberlakukan blokade darat, laut, dan udara terhadap Gaza dengan alasan mencegah penyelundupan senjata Hamas.  Meski komunitas internasional menilai blokade ini ilegal karena bersifat kolektif dan menghukum seluruh penduduk sipil...
Baca selengkapnya