Konflik Kepentingan dalam Diplomasi Perdamaian: Kritik Uni Eropa terhadap BoP Gaza dan Politik Kekuasaan Trans-Atlantik

-

Ilustrasi kritik terhadap BoP (Pic: Grok AI)


Dan Gaza, tragisnya, tetap menjadi panggung tempat teori hubungan internasional berubah menjadi kenyataan berdarah



Ketegangan antara Amerika Serikat dan Uni Eropa terkait pembentukan Dewan Perdamaian Gaza (Board of Peace/BoP) mencerminkan konflik kepentingan dalam tata kelola keamanan global. 


Kritik dari pejabat Uni Eropa, termasuk Koja Kalllas, menunjukkan kekhawatiran terhadap politisasi institusi perdamaian dan potensi konflik kepentingan dalam kebijakan luar negeri pemerintahan Donald Trump. 


Artikel ini menganalisis dinamika tersebut melalui perspektif teori realisme, liberalisme institusional, dan ekonomi politik internasional.



Pendahuluan


Perbedaan pandangan antara Amerika Serikat dan Uni Eropa mengenai mekanisme perdamaian Gaza memperlihatkan bahwa bahkan sekutu trans-Atlantik dapat berselisih ketika kepentingan strategis dan ekonomi bersinggungan.


Dalam politik global, “perdamaian” sering menjadi arena negosiasi kekuasaan, bukan sekadar tujuan moral.



Latar Belakang Politik


Kritik Uni Eropa terhadap Dewan Perdamaian Gaza berfokus pada tiga isu utama:

1. Legitimasi institusional

2. transparansi pendanaan

3. potensi konflik kepentingan politik


Pernyataan Kallas bahwa dana dapat mengalir ke jaringan politik tertentu menunjukkan kekhawatiran bahwa mekanisme perdamaian bisa berubah menjadi instrumen patronase politik.


Dalam perspektif ekonomi politik internasional, tuduhan semacam ini bukan hal baru. Program rekonstruksi konflik sering menjadi arena perebutan kontrak, pengaruh diplomatik, dan legitimasi global.



Analisis Teoretik


1. Realisme: Perdamaian sebagai Instrumen Kekuasaan


Dalam teori realisme, negara besar menggunakan institusi internasional untuk mempertahankan pengaruh geopolitik.


Dari sudut pandang ini:

• AS berusaha mempertahankan dominasi politik Timur Tengah

• Uni Eropa berusaha menjaga legitimasi multilateralisme

• Gaza menjadi arena kompetisi pengaruh


Perdamaian berubah menjadi alat strategi, bukan tujuan akhir.


2. Liberalisme Institusional: Krisis Kepercayaan Sekutu


Liberalisme institusional menekankan pentingnya kepercayaan dalam kerja sama internasional.


Ketika Uni Eropa meragukan transparansi BoP, yang terguncang bukan hanya proyek Gaza, tetapi juga:

• koordinasi NATO

• hubungan ekonomi trans-Atlantik

• legitimasi kepemimpinan AS


Aliansi tetap ada, tetapi rasa percaya mulai retak seperti kaca mobil kena kerikil kecil.


3. Ekonomi Politik Perdamaian


Studi tentang rekonstruksi pascakonflik menunjukkan bahwa proyek perdamaian sering terkait dengan:

• kontrak infrastruktur

• industri keamanan

• investasi energi

• bantuan kemanusiaan


Dengan kata lain, perdamaian juga merupakan ekosistem ekonomi.


Dan uang, seperti biasa, jarang netral.



Implikasi Global


Perpecahan AS–Eropa mengenai BoP Gaza berpotensi menghasilkan:

• fragmentasi kepemimpinan Barat

• melemahnya legitimasi misi perdamaian

• meningkatnya skeptisisme negara Global South

• politisasi bantuan kemanusiaan


Ini memperlihatkan paradoks klasik politik internasional: perdamaian sering membutuhkan kekuasaan, tetapi kekuasaan justru merusak kepercayaan terhadap perdamaian.



Kontroversi Dewan Perdamaian Gaza menunjukkan bahwa konflik Israel–Palestina bukan hanya krisis regional, melainkan juga arena kompetisi politik global.


Kritik Uni Eropa terhadap AS menegaskan bahwa bahkan di dalam blok Barat sendiri, definisi “perdamaian” tidak selalu sama.


Dunia diplomasi itu lucu sekaligus tragis. Semua orang bicara soal perdamaian, tapi tetap membawa kalkulator di saku jas. 


Sejarah menunjukkan satu hal yang konsisten: ketika perdamaian mulai terdengar seperti proposal proyek, seseorang sedang menghitung keuntungan.


Dalam politik internasional, perdamaian bisa menjadi:

• proyek moral,

• strategi geopolitik,

• atau peluang ekonomi.


Kadang semuanya sekaligus.


Dan Gaza, tragisnya, tetap menjadi panggung tempat teori hubungan internasional berubah menjadi kenyataan berdarah.








Referensi 


Bellamy, A. J., & Williams, P. D. (2015). Understanding Peacekeeping. Polity Press.


Drezner, D. W. (2021). The Toddler in Chief: What Donald Trump Teaches Us About the Modern Presidency. University of Chicago Press.


Heywood, A. (2014). Global Politics (2nd ed.). Palgrave Macmillan.


Keohane, R. O. (1984). After Hegemony. Princeton University Press.


Waltz, K. N. (1979). Theory of International Politics. McGraw-Hill.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Kontaminasi Cs-137 pada Udang Indonesia: Antara Sains, Politik, dan Kepercayaan Global

-
Gambar
  Ilustrasi udang Indonesia (Pic: Meta AI) Kontroversi Cs-137 pada udang Indonesia adalah pelajaran bahwa dalam politik pangan global, “persepsi lebih berbahaya daripada radiasi” Kontroversi terkait dugaan kontaminasi radioaktif Cesium-137 (Cs-137) pada udang Indonesia pada September 2025 memicu perdebatan sains, politik, dan diplomasi dagang.  Pemerintah Indonesia menyatakan bahwa kadar Cs-137 yang terdeteksi (68 Bq/kg) masih jauh di bawah ambang batas standar internasional, sementara Amerika Serikat merespons dengan tingkat kewaspadaan tinggi.  Tulisan ini membahas perbedaan standar keamanan pangan global, analisis ilmiah terhadap dampak kesehatan, dimensi politik di balik “histeria” Amerika Serikat, serta isu fundamental mengenai kepercayaan internasional terhadap klaim keamanan pangan suatu negara. Pendahuluan Globalisasi pangan menjadikan standar keamanan internasional sebagai instrumen yang tidak hanya ilmiah, melainkan juga politis.  Kasus dugaan kontaminasi C...
Baca selengkapnya

Isu Pangkalan Militer Rusia: Diplomasi Dua Wajah dalam Politik Global

-
Gambar
Ilustrasi pesawat tempur Rusia (Pic: Meta AI) Diplomasi seringkali bersifat simbolik: menenangkan satu pihak lewat pernyataan publik, tapi menjaga peluang kerja sama dengan pihak lain melalui jalur informal Dalam dinamika hubungan internasional modern, negara-negara tidak hanya berinteraksi atas dasar moralitas atau hukum internasional, tetapi juga atas kepentingan strategis.  Istilah “ diplomasi dua wajah ” atau  dual-track diplomacy  sering digunakan untuk menggambarkan pendekatan yang tampak kontradiktif: negara mengklaim prinsip tertentu di satu sisi, tetapi menjalankan kebijakan berbeda di sisi lain.  Amerika Serikat dan sekutunya menjadi contoh paling jelas dari praktik ini, yang turut menginspirasi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, dalam merancang strategi diplomatiknya. Praktik Diplomasi Dua Wajah: Studi Kasus Amerika dan Sekutunya - Demokrasi dan Intervensi AS kerap menyuarakan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia. Namun, sejarah mencatat ...
Baca selengkapnya

Mengapa Israel Tetap Mengintersepsi Flotilla Meski Prosedur Kemanusiaan Sudah Dipatuhi?

-
Gambar
Ilustrasi pengepungan kapal Flotilla (Pic: Meta AI) “Setiap flotilla yang diintersepsi bukan tanda kekuatan, tapi bukti rasa takut pada kebenaran yang terus dibawa oleh kemanusiaan.” Global Sumud Flotilla (GSF) sebagai misi kemanusiaan bertujuan menyalurkan bantuan ke Gaza yang terblokade, telah berusaha mematuhi protokol internasional dengan mendeklarasikan kargo, penumpang, serta meminta pengawasan lembaga netral seperti PBB/ICRC. Namun, Israel tetap melakukan intersepsi, penyitaan, dan penahanan aktivis.  Tulisan ini menganalisis alasan Israel melalui kerangka teori  security dilemma , politik simbolik, serta hukum internasional maritim, dan menegaskan bahwa tindakan Israel lebih bersifat politik daripada legal. Pendahuluan Sejak 2007, Israel memberlakukan blokade darat, laut, dan udara terhadap Gaza dengan alasan mencegah penyelundupan senjata Hamas.  Meski komunitas internasional menilai blokade ini ilegal karena bersifat kolektif dan menghukum seluruh penduduk sipil...
Baca selengkapnya