Sumatra 2025: Banjir, Longsor, dan Krisis Tata Kelola — Ekstraksi, Kerusakan Ekosistem, dan Kegagalan Negara

 

Ilustrasi banjir Sumatra (Pic: Grok)

Kejadian ini bukan kebetulan, tapi konsekuensi dari kebijakan jangka panjang yang mengabaikan keamanan ekologis & kehidupan manusia

Sumatra dilanda banjir dan longsor massal pada akhir November 2025. Curah hujan ekstrem menyebabkan sungai meluap, memicu banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.  

Korban jiwa terus meningkat, ratusan rumah rusak, ribuan orang mengungsi, dan ribuan hektar kawasan terdampak bencana.  

Pemerintah—melalui Kementerian Kehutanan—mengakui perlunya evaluasi manajemen hutan dan daerah aliran sungai (DAS), sebagai tanggapan atas dampak banjir.  

Tapi JATAM bilang: bukan cuma “cuaca ekstrem” — ini alarm kemanusiaan bahwa struktur tata ruang & lingkungan telah dirobek sistemik.  

Hipotesis: Banjir sebagai Gejala “Krisis Tata Kelola Lingkungan”

Menurut JATAM dan beberapa studi ekologi/lingkungan:

1. Banyak izin ekstraktif (pertambangan, perkebunan) yang diberikan di area sensitif ekologis — termasuk hulu DAS dan lahan gambut. Di Sumatra, puluhan izin tambang aktif menempati zona rawan longsor/flood hazard.  

2. Alih fungsi lahan dan drainage kanal di gambut memecah sistem alam yang berperan sebagai “sponge” (penyerap air hujan) — menyebabkan penurunan kapasitas serap air, mempercepat limpasan, meningkatkan risiko banjir dan longsor.  

3. Tata ruang dan perizinan eksploitasi yang longgar, termasuk kurangnya zonasi wilayah rawan bencana, membuat banyak pemukiman dan infrastruktur berada di lokasi berisiko tinggi.  

Kalau ini benar — banjir saat ini bukan “musibah alam semata,” tapi hasil akumulasi kebijakan ruang & lingkungan jangka panjang yang gagal — alias kegagalan tata kelola.

Analisis: Faktor Struktural Memperparah Banjir

Faktor	Mekanisme Kerusakan
Izin ekstraktif di zona sensitif (hulu DAS / gambut / lahan curam)	Tambang & perkebunan mengikis vegetasi & tanah penahannya → tanah longsor & hilangnya daya serap air.
Drainase kanal di gambut dan deforestasi	Mengubah topografi alami; gambut kehilangan fungsi retensi air → hujan langsung jadi aliran permukaan → banjir & banjir bandang.
Zonasi buruk & perizinan lemah	Pemukiman & infrastruktur dibangun di wilayah rawan, tanpa mitigasi atau analisis risiko memadai.
Perubahan pola hujan (iklim & cuaca ekstrem)	Intensitas hujan tinggi memang pemicu langsung, tapi efek parah dikuatkan oleh kerusakan ekologis akibat eksploitasi — jadi masalah ganda.

Kesimpulannya: bencana kali ini adalah titik gagal di mana risiko alam bertemu tumpukan kesalahan manusia — bukan hanya soal awan mendung, tapi soal izin, kebijakan, dan manajemen ruang.

Implikasi & Kritik terhadap Pendekatan Politik Ekstraktif

Kalau ini dibiarkan:

• Risiko banjir & longsor akan terus meningkat, tak cuma di masa hujan — tapi di setiap musim hujan dan perubahan iklim ekstrem.

• Korban nyawa, rumah, dan mata pencaharian makin banyak — terutama masyarakat kecil, petani, dan komunitas adat.

• Kredit lingkungan dan reputasi perusahaan serta pemerintah makin terkikis — bisa memicu konflik sosial, resistensi lokal, atau krisis kepercayaan.

• Indonesia jadi contoh buruk: eksploitasi ekonomi di atas keselamatan ekologi & manusia — artinya pembangunan jangka pendek diutamakan, bukan keberlanjutan.

Banjir & longsor di Sumatra akhir November 2025 bukan sekadar “kesialan alam.” Ini alarm keras bahwa model tata kelola lingkungan & izin ekstraktif kita sudah amburadul.

Organisasi seperti JATAM benar — kejadian ini bukan kebetulan, tapi konsekuensi dari kebijakan jangka panjang yang mengabaikan keamanan ekologis & kehidupan manusia.

Kalau pemerintah & elit politik serius membangun negeri, harusnya ini jadi momentum untuk: menghentikan izin di ekosistem sensitif, merehabilitasi DAS & gambut, memperkuat zonasi & mitigasi bencana, serta berpikir ulang skema pembangunan ekstraktif.

Kalau nggak? Kita cuma mempercepat daftar korban dan rumah tenggelam berikutnya.

Referensi

• JATAM — “Dari Hulu yang Robek ke Kampung yang Tenggelam: Banjir Sumatera dan Ledakan Izin Ekstraktif,” siaran pers 28 November 2025.  

• BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) — laporan harian penanganan bencana 28 November 2025.  

• Laporan bencana: banjir dan longsor di Sumatra (Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat) yang memakan puluhan hingga ratusan korban jiwa.  

• Data perusakan alih fungsi wilayah hulu DAS dan gambut akibat izin ekstraktif, termasuk pertambangan dan PLTA di Sumatera Utara.