Pahlawan atau Penguasa? Polemik Anugerah Gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto dalam Perspektif Sejarah, Etika, dan Politik Rekonsiliasi Nasional

Ilustrasi pemberian gelar pahlawan nasional (Pic: Grok)

Bangsa yang matang bukan yang memilih antara cinta atau benci, tapi yang berani mengakui keduanya dalam sejarahnya

Kontroversi pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 Republik Indonesia, Soeharto, menimbulkan gelombang perdebatan tajam di ruang publik. 

Sebagian menganggapnya sebagai bentuk penghargaan terhadap jasa pembangunan nasional dan stabilitas ekonomi pada masa Orde Baru, sementara pihak lain menolaknya atas dasar catatan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat, terutama terkait peristiwa 1965–1966 dan represi politik selama kekuasaannya.

Tulisan ini membahas dilema etika dan politik dalam pemberian gelar tersebut, dengan menimbang aspek historis, kontribusi pembangunan, dan tanggung jawab moral terhadap korban pelanggaran HAM.

 

Pendahuluan

Soeharto (1921–2008) memimpin Indonesia selama 32 tahun (1967–1998), masa yang ditandai dengan stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi pesat, dan pembangunan infrastruktur yang besar-besaran. 

Namun, masa pemerintahannya juga diwarnai represi politik, pembungkaman kebebasan pers, KKN yang sistemik, dan tragedi pelanggaran HAM.

Pada Oktober 2025, wacana pemberian gelar Pahlawan Nasional kembali mencuat, memantik reaksi keras dari publik, akademisi, dan aktivis HAM.

Pertanyaan fundamental pun muncul: apakah pembangunan ekonomi yang luar biasa dapat menebus pelanggaran kemanusiaan yang besar?

Metodologi

1. Analisis historis terhadap dokumen resmi dan kebijakan era Orde Baru.

2. Kajian etika politik berdasarkan teori keadilan distributif (Rawls) dan teori tanggung jawab negara (Weber).

3. Analisis wacana publik terhadap reaksi masyarakat dan akademisi tahun 2025.

4. Pendekatan komparatif dengan studi kasus internasional: Augusto Pinochet (Chile), Park Chung-hee (Korea Selatan), dan Ferdinand Marcos (Filipina).

Kajian Teoritik

1. Teori Pahlawan Nasional (Benedict Anderson, 1972)

Pahlawan adalah konstruksi politik yang merefleksikan narasi kekuasaan, bukan semata fakta historis.

2. Teori Etika Publik (John Rawls, 1971)

Tindakan politik sah jika bisa dibenarkan bagi semua pihak yang terkena dampaknya.

3. Teori Memori Kolektif (Maurice Halbwachs, 1950)

Pengakuan terhadap figur sejarah bukan hanya urusan fakta, tapi juga simbol rekonsiliasi sosial.

Analisis dan Temuan

1. Argumen Pendukung Gelar Pahlawan Nasional

• Stabilisasi Negara Pasca 1965

Soeharto dianggap menyelamatkan Indonesia dari kekacauan politik pasca-G30S. Militerisasi kekuasaan dinilai perlu dalam konteks ancaman disintegrasi.

• Pembangunan dan Modernisasi

Program Repelita, Bimas, dan Inpres Desa Tertinggal meningkatkan taraf hidup dan mengurangi kemiskinan dari 60% (1970-an) menjadi 11% (1996).

• Bapak Pembangunan

Narasi ini bukan fiksi, tapi fakta ekonomi yang diakui Bank Dunia: pertumbuhan rata-rata 7% per tahun selama 1980–1995.

• Pragmatisme Politik Nasional

Banyak tokoh dengan sejarah kelam tetap diakui jasanya (contoh: Napoleon di Prancis).

2. Argumen Penolak Gelar Pahlawan

• Pelanggaran HAM Berat (1965–1966, Timor Timur, Tanjung Priok, Talangsari, 1998)

Catatan Amnesty International dan Komnas HAM menunjukkan keterlibatan negara dalam pembunuhan massal, penghilangan paksa, dan penyiksaan.

• Otoritarianisme dan Represi Demokrasi

Pembredelan pers, pemenjaraan lawan politik, dan pengawasan ketat terhadap ormas selama tiga dekade.

• KKN sebagai Warisan Struktural

“Kroniisme” dan oligarki ekonomi tumbuh dari lingkar kekuasaan keluarga Cendana.

• Etika Rekonsiliasi Nasional

Memberi gelar pahlawan tanpa penyelesaian pelanggaran HAM dianggap pengkhianatan terhadap korban.

3. Analisis Wacana Publik 2025

• Deklarasi penolakan oleh lebih dari 500 akademisi dan pegiat HAM mencerminkan resistensi moral terhadap glorifikasi kekuasaan masa lalu.

• Sebagian masyarakat menganggap penolakan itu berasal dari keluarga korban 1965 atau kelompok pro-Soekarno, namun secara ilmiah, motif politik dan moral sulit dipisahkan.

• Pola ini mengulang “politik memori” di era Reformasi—perang narasi antara nostalgia stabilitas dan trauma represi.

4. Komparasi Internasional

Park Chung-hee dan Ferdinand Marcos juga meninggalkan warisan pembangunan dan represi. 

Korea Selatan memilih rekonsiliasi dengan mengakui kesalahan rezim, sementara Filipina menolak memuliakan Marcos hingga ada pengakuan hukum atas kejahatannya. 

Indonesia, di tengah stagnasi keadilan transisional, masih terjebak pada dilema moral yang sama.

Gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto bukan sekadar penghargaan sejarah, tapi deklarasi moral negara. 

Pemberian gelar tanpa kejelasan penyelesaian kasus pelanggaran HAM berarti menormalisasi represi dan menyingkirkan suara korban dari sejarah bangsa.

Namun, menolak sepenuhnya tanpa mengakui kontribusinya terhadap pembangunan juga reduktif.

Solusi paling etis adalah rekonsiliasi kritis—pengakuan jasa pembangunan Soeharto tanpa menghapus dosa politiknya dari narasi nasional.

Referensi

• Komnas HAM. (2020). Laporan Penyelidikan Pelanggaran HAM Berat 1965–1966.

• World Bank. (1997). Indonesia: Sustaining High Growth with Equity.

• Anderson, B. (1972). Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism.

• Rawls, J. (1971). A Theory of Justice.

• Halbwachs, M. (1950). La Mémoire Collective.

• Amnesty International. (2022). Legacy of Violence: Indonesia’s Unfinished Reckoning.