Pasar Karbon dan Ekonomi Hijau Partisipatif: Strategi Raja Juli Antoni dalam Menjadikan Lingkungan sebagai Sumber Pendapatan Rakyat

Ilustrasi pasar karbon (Pic: Grok)

Pasar karbon adalah medan baru antara idealisme dan kapitalisme. Ia bisa menjadi tonggak keadilan ekologis—atau jebakan ekonomi hijau semu

Kebijakan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Raja Juli Antoni tentang pengembangan voluntary carbon market atau pasar karbon sukarela menandai babak baru hubungan antara ekologi dan ekonomi rakyat. 

Pendekatan ini berupaya mengubah paradigma konservasi dari sekadar larangan eksploitasi menjadi pemberdayaan finansial berbasis jasa lingkungan. 

Tulisan ini menelaah kebijakan tersebut melalui tiga aspek: (1) rasional ekonomi dan lingkungan; (2) risiko greenwashing dan ketimpangan akses; serta (3) potensi Indonesia menjadi pemain strategis dalam ekonomi karbon global.

Pendahuluan

Indonesia memiliki 125 juta hektar hutan dan lahan gambut yang berperan besar dalam penyimpanan karbon dunia. 

Di tengah tekanan global terhadap perubahan iklim, potensi itu kini diterjemahkan menjadi aset ekonomi.

Kebijakan pasar karbon Raja Juli Antoni bertumpu pada ide sederhana tapi revolusioner: setiap pohon bernilai ekonomi, setiap masyarakat berhak atas nilainya.

Pasar karbon sukarela (voluntary) berbeda dari mekanisme wajib (compliance market). Ia memungkinkan perusahaan atau individu membeli kredit karbon sebagai bentuk tanggung jawab moral dan sosial, bukan hanya kewajiban hukum. 

Pendekatan ini diharapkan menciptakan sumber pendapatan bagi masyarakat sekitar hutan, sekaligus menekan deforestasi.

Analisis Ekonomi dan Lingkungan

Secara teoritik, pasar karbon adalah bentuk modern dari payment for ecosystem services (PES)—pembayaran atas jasa ekologi yang diberikan oleh alam.

Dalam konteks Indonesia, kebijakan ini diharapkan:

1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa hutan dengan memberi kompensasi atas perlindungan ekosistem.

2. Menarik investasi hijau melalui skema perdagangan karbon lintas negara.

3. Mendorong transisi energi dan pertanian berkelanjutan.

Namun di sisi lain, muncul kekhawatiran:

• Potensi monopoli akses oleh korporasi besar yang mampu mengelola sertifikasi karbon.

• Risiko greenwashing, di mana perusahaan “membeli izin moral” untuk tetap mencemari.

• Ketimpangan informasi antara masyarakat adat/lokal dengan lembaga pasar global.

Kajian Sosial dan Politik

Raja Juli Antoni menekankan bahwa pasar karbon bukan sekadar proyek teknokratis, tapi gerakan sosial-ekologis. 

Dalam banyak kesempatan ia menegaskan pentingnya “ekonomi hijau yang berkeadilan”—di mana keuntungan lingkungan tidak boleh hanya dimiliki oleh investor.

Pendekatan ini sejalan dengan gagasan just transition, yaitu transisi ke ekonomi hijau tanpa mengorbankan masyarakat kecil.

Namun implementasinya akan sangat bergantung pada:

• Transparansi mekanisme penghitungan karbon (MRV: measurement, reporting, verification).

• Perlindungan hak masyarakat adat terhadap klaim lahan konservasi.

• Keterlibatan pemerintah daerah dalam pengawasan distribusi manfaat.

Dimensi Global dan Diplomasi Iklim

Indonesia sedang menempatkan dirinya sebagai carbon superpower Asia Tenggara. Dalam forum G20 dan COP29, Indonesia menegaskan komitmen menuju net zero emission 2060.

Pasar karbon domestik dan sukarela menjadi instrumen penting untuk menarik investasi luar negeri sekaligus memperkuat posisi diplomatik Indonesia dalam negosiasi iklim global.

Dengan strategi yang benar, Indonesia dapat beralih dari “penjual bahan mentah” menjadi “penjual jasa lingkungan bernilai tinggi.”

Pasar karbon adalah medan baru antara idealisme dan kapitalisme. Ia bisa menjadi tonggak keadilan ekologis—atau jebakan ekonomi hijau semu—tergantung bagaimana pemerintah mengelolanya.

Kebijakan Raja Juli Antoni menunjukkan keberanian untuk menyeimbangkan dua hal yang selama ini dianggap berlawanan: pembangunan dan pelestarian.

Jika berhasil, ia bukan hanya membuka pasar baru, tapi juga membuka cara baru memandang hutan—bukan lagi sebagai sumber kayu, tapi sumber kehidupan.

Referensi

• Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. (2025). Strategi Pengembangan Pasar Karbon Sukarela Nasional.

• Al Jazeera. (2025, November 9). Indonesia pushes voluntary carbon market to empower local communities.

• The Jakarta Post. (2025, November 8). Raja Juli Antoni introduces carbon credit scheme for rural income.

• United Nations Development Programme. (2024). Voluntary Carbon Markets and the Role of Developing Nations.

• World Bank. (2023). Carbon Pricing Watch 2023.