Gencatan Senjata Tanpa Henti? Kejatuhan Norma Perang dan Realitas Kekerasan Terus-Menerus di Gaza

-

 

Ilustrasi Gaza (Pic: Grok)

Gaza 1 November 2025 menunjukkan bahwa perang bisa berhenti di kertas, tapi kekerasan bisa tetap hidup di tanah


Meskipun telah diresmikan gencatan senjata antara Gaza Strip dan Israel pada awal Oktober 2025, data dan laporan independen menunjukkan bahwa kekerasan tetap berlangsung: serangan udara, pelanggaran jalur bantuan kemanusiaan, dan korban sipil terus bertambah. 


Tulisan ini menggunakan kerangka hukum humaniter internasional, teori kekuasaan kolonial dan analisis real-politikal untuk menelusuri bagaimana gencatan senjata berubah menjadi status quo kekerasan tersembunyi.



Pendahuluan


Gencatan senjata secara resmi dimulai 10 Oktober 2025.  


Meski demikian, sejumlah laporan menunjukkan bahwa serangan-serangan oleh Israel tetap terjadi — seperti serangan udara dan pelanggaran harian perjanjian senjata.  


Pertanyaan utama: Kenapa konflik terus berlangsung meskipun secara resmi “berhenti”? Apakah gencatan senjata hanyalah fasad diplomasi untuk meneruskan kekuasaan?



Metodologi


• Analisis dokumen: laporan dari Euro‑Med Monitor — yang menyebut rata-rata 10 warga Palestina terbunuh per hari selama gencatan senjata.  


• Pemanfaatan pendekatan hukum: pelanggaran terhadap Konvensi Jenewa dan mekanisme proteksi sipil dalam konflik bersenjata.


• Pendekatan kolonial dan kekuasaan: bagaimana wilayah Gaza menjadi medan kekuasaan yang berjalan meskipun “perang resmi” dideklarasikan berhenti.



Analisis


1. Kegagalan Penghentian Aktif dari Kekerasan


Gencatan senjata biasanya dimaksudkan untuk menghentikan kekerasan aktif, memulihkan bantuan kemanusiaan, dan mengarah pada resolusi. 


Namun di Gaza, serangan tetap berlangsung—menandakan bahwa perjanjian hanyalah kerangka diplomatis, bukan perubahan di lapangan.


2. Norma Internasional dan Moralitas yang Terkikis


Ketika serangan tetap berlangsung di bawah payung “gencatan senjata”, norma perang humaniter — yaitu pembeda antara kombatan dan sipil, dan perlindungan warga sipil — mulai dilanggar secara sistematis. 


Dewan keamanan dan lembaga internasional menjadi saksi, bukan aktor penghentinya.


3. Kekuasaan Kolonial yang Berlanjut dalam Mode Damai


Gencatan senjata di Gaza tidak segera diikuti dengan penarikan penuh atau pemulihan otonomi. 


Sebaliknya, bentuk pengendalian lain muncul: blokade bantuan, pembatasan akses, dan operasi militer tersembunyi. 


Dengan demikian, “penundaan konflik” menjadi mode baru penjajahan.


4. Implikasi Kemanusiaan: “Damai” yang Menyayat-nyayat


Korban sipil tetap tinggi, fasilitas kesehatan hancur, dan bantuan masuk terbatas. 


Dalam fakta ini, gencatan senjata hanya “lelah diplomasi” sementara rakyat tetap mengumpul di reruntuhan.



Gencatan senjata yang tidak diikuti aksi nyata adalah kemenangan retorika bagi pihak yang punya senjata dan kekuasaan, namun tragedi bagi yang kehilangan rumah dan nyawa. 


Gaza 1 November 2025 menunjukkan bahwa perang bisa berhenti di kertas, tapi kekerasan bisa tetap hidup di tanah.


“Ketika perang berhenti berbunyi, belum berarti ia berhenti membunuh.”








Referensi

• Euro-Med Monitor. (1 Nov 2025). Israel Kills Average of 10 Palestinians/Day During Ceasefire.  

• Al Jazeera. (1 Nov 2025). Live: Israel continues attacks on Gaza as Palestinians fear return to war.  

• The Guardian. (18 Oct 2025). Israel has violated ceasefire 47 times and killed 38 Palestinians, says Gaza media office.  

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Kontaminasi Cs-137 pada Udang Indonesia: Antara Sains, Politik, dan Kepercayaan Global

-
Gambar
  Ilustrasi udang Indonesia (Pic: Meta AI) Kontroversi Cs-137 pada udang Indonesia adalah pelajaran bahwa dalam politik pangan global, “persepsi lebih berbahaya daripada radiasi” Kontroversi terkait dugaan kontaminasi radioaktif Cesium-137 (Cs-137) pada udang Indonesia pada September 2025 memicu perdebatan sains, politik, dan diplomasi dagang.  Pemerintah Indonesia menyatakan bahwa kadar Cs-137 yang terdeteksi (68 Bq/kg) masih jauh di bawah ambang batas standar internasional, sementara Amerika Serikat merespons dengan tingkat kewaspadaan tinggi.  Tulisan ini membahas perbedaan standar keamanan pangan global, analisis ilmiah terhadap dampak kesehatan, dimensi politik di balik “histeria” Amerika Serikat, serta isu fundamental mengenai kepercayaan internasional terhadap klaim keamanan pangan suatu negara. Pendahuluan Globalisasi pangan menjadikan standar keamanan internasional sebagai instrumen yang tidak hanya ilmiah, melainkan juga politis.  Kasus dugaan kontaminasi C...
Baca selengkapnya

Isu Pangkalan Militer Rusia: Diplomasi Dua Wajah dalam Politik Global

-
Gambar
Ilustrasi pesawat tempur Rusia (Pic: Meta AI) Diplomasi seringkali bersifat simbolik: menenangkan satu pihak lewat pernyataan publik, tapi menjaga peluang kerja sama dengan pihak lain melalui jalur informal Dalam dinamika hubungan internasional modern, negara-negara tidak hanya berinteraksi atas dasar moralitas atau hukum internasional, tetapi juga atas kepentingan strategis.  Istilah “ diplomasi dua wajah ” atau  dual-track diplomacy  sering digunakan untuk menggambarkan pendekatan yang tampak kontradiktif: negara mengklaim prinsip tertentu di satu sisi, tetapi menjalankan kebijakan berbeda di sisi lain.  Amerika Serikat dan sekutunya menjadi contoh paling jelas dari praktik ini, yang turut menginspirasi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, dalam merancang strategi diplomatiknya. Praktik Diplomasi Dua Wajah: Studi Kasus Amerika dan Sekutunya - Demokrasi dan Intervensi AS kerap menyuarakan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia. Namun, sejarah mencatat ...
Baca selengkapnya

Penahanan Global Sumud Flotilla & Penjara Ketziot: Kondisi, Pelanggaran, dan Tantangan atas Kemanusiaan

-
Gambar
  Ilustrasi penjara mengerikan (Pic: Meta AI) Berdasarkan bukti terkini, memang ada banyak indikasi bahwa aktivis Global Sumud Flotilla yang ditangkap diperlakukan dalam kondisi yang mendekati pelanggaran serius HAM Sejak 1-2 Oktober 2025, puluhan aktivis dari Global Sumud Flotilla (GSF) ditangkap oleh Israel setelah upaya pengiriman bantuan humanitarian ke Gaza.  Banyak dari mereka diintersep di perairan internasional, lalu dipindahkan ke fasilitas tahanan Ketziot di Negev — dikenal sebagai salah satu penjara paling keras.  Laporan‐laporan dari organisasi HAM dan media internasional mengungkap dugaan pelanggaran hak asasi: penahanan tanpa pengacara, pemaksaan lutut dan “zip-tied”, kekurangan obat dan makanan, dan kondisi penahanan yang sangat membatasi martabat manusia.  Tulisan ini menganalisis sumber bukti, mengukur sejauh mana pelanggaran sesuai standar internasional, dan mengkaji opsi respons hukum dan diplomatik. Pendahuluan • Latar : Global Sumud Flotilla ad...
Baca selengkapnya