Double Standard Global: Perbandingan Respons Internasional atas Serangan ke Kyiv dan Kekerasan di Gaza — Politik Kekuasaan, Media, dan Akuntabilitas Hukum Internasional

Ilustrasi kondisi di Kyiv dan Gaza (Pic: Grok)

Bukan soal sensitivitas moral semata; ini soal kalkulasi kepentingan geopolitik, relasi patronase, kapasitas lobi, akses media, dan struktur kelembagaan internasional yang rentan politisasi

Perbedaan tajam dalam reaksi politik, diplomatik, dan media terhadap serangan berskala besar di Eropa (mis. serangan drone/rudal Rusia ke Kyiv pada pertengahan–akhir November 2025) dan kekerasan yang menimpa Gaza sejak Oktober 2023 (puluhan ribu korban sipil, pembatasan bantuan, staf kemanusiaan terbunuh) mencerminkan struktur geopolitik asimetris. 

Studi ini menelaah: (1) bukti peristiwa terkini; (2) faktor penyebab perbedaan respons (sekutu strategis, dukungan militer, lobi); (3) mekanisme institusional yang menghambat akuntabilitas hukum (UN veto, keterbatasan ICC, selektivitas penegakan); dan (4) konsekuensi kemanusiaan dan rekomendasi kebijakan.  

Fakta-Fakta Kunci 

• Serangan ke Kyiv (mid–Nov 2025): 

Serangan besar menggunakan ratusan drone dan puluhan rudal dilaporkan; pejabat Ukraina menyebut penggunaan ratusan drone dalam beberapa gelombang serangan (mis. laporan menyebut 430 drone dalam gelombang serangan besar-besaran). 

Dampak: kematian sipil, infrastruktur hancur, gelombang kecaman internasional yang cepat.  

• Gaza (Oktober 2023–Nov 2025): 

Total korban sipil mencapai puluhan ribu (angka nasional kesehatan Palestina/UN summaries menunjukkan korban masif—angka yang dibahas di publik berkisar puluhan hingga >60–70 ribu), termasuk ribuan anak.

Akses bantuan sangat dibatasi (20–24% truk aid masuk menurut laporan beberapa lembaga kemanusiaan) dan ratusan pekerja kemanusiaan termasuk personel UNRWA tewas (UNRWA: >380 staf tewas sejak konflik).  

• Laporan hak asasi: 

Human Rights Watch dan organisasi lain menuduh tindakan di beberapa area West Bank dan pola pemindahan paksa memenuhi unsur “war crimes” atau “crimes against humanity.”  

(Ini bukan debat kata-kata: ini adalah angka, laporan lapangan, dan temuan organisasi HAM/institusi kemanusiaan.)

Mengapa Respons Global Berbeda? 

1.Aliansi strategis dan patronase militer

Negara-negara yang kuat secara militer-diplomatik cenderung menerima dukungan cepat dari sekutu. 

Ukraina mendapat dorongan politik, militer, dan retoris yang massif dari NATO dan negara-negara Barat—karena posisi geopolitiknya mengancam keseimbangan Euro-Atlantik. 

Israel, pada sisi lain, menerima dukungan militer-diplomatik yang stabil dari AS (US military financing/aid ~US$3.8bn per tahun menurut MOU) yang menimbulkan perbedaan praktik respons dan penekanan hukuman internasional. 

Dukungan material ini menimbulkan insentif politik untuk meredam kritik yang lebih keras.  

2.Politik PBB dan veto

Sanksi internasional yang nyata sering membutuhkan dukungan Dewan Keamanan; keanggotaan permanen dengan hak veto (AS, Rusia, China, Prancis, Inggris) menjadikan mekanisme ini rentan politisasi. 

Ketika aktor besar (atau sekutu mereka) terlibat, aksi kolektif di PBB sering terblokir/ditunda—membatasi langkah-langkah efektif terhadap pelanggaran tertentu.

3. Lobi dan industri pengaruh

Lobi politik, jaringan diaspora, dan industri keamanan/militer mempengaruhi narasi dan kebijakan luar negeri. 

Israel memiliki jaringan lobi yang berpengaruh di banyak ibu kota—ini memengaruhi framing media dan prioritas diplomatik. 

Sementara Ukraina, karena geografi dan ancaman terhadap tatanan Eropa, memobilisasi simpati geopolitik yang berbeda. 

Kedua kasus menunjukkan bahwa “moral outrage” internasional sering dimediasi oleh kepentingan strategis dan akses politik. 

(Analisis ini didukung oleh banyak kajian tentang bantuan militer dan pengaruh kebijakan luar negeri).  

4. Persepsi media dan “proximity bias”

Media besar cenderung memberi perhatian intens pada konflik yang dipandang langsung mengancam tatanan regional yang penting atau publik mereka; ini menjelaskan liputan besar untuk Kyiv di outlet Barat. 

Persoalan lain: framing berbeda — serangan terhadap warga Eropa sering diberi label “barbaric” secara cepat; korban non-Eropa sering dilaporkan dalam konteks “perpetual cycle” sehingga empati publik terkikis. 

Faktor bahasa, stereotip, dan akses jurnalis juga berperan, sementara pembungkaman jurnalis di Gaza memperkecil visibilitas korban.  

Implikasi Hukum Internasional dan Akuntabilitas

1. ICC & mekanisme hukum

ICC dapat memproses individu atas kejahatan perang/crimes against humanity, tetapi jangka waktu proses panjang, yurisdiksi terbatas (negara non-party, bukti, akses ke lokasi), serta politisasi membuat prospek penegakan sering terlambat atau terhambat. 

Keberadaan veto dan kepentingan geopolitik juga mengurangi tekanan kolektif untuk merujuk atau mendukung penyelidikan independen.

2. Akses bukti dan pembungkaman media

Serangan terhadap jurnalis dan pekerja kemanusiaan (termasuk personel UNRWA yang tewas) mengurangi kemampuan dokumentasi bukti—ini melemahkan penuntutan di masa depan. 

Ketika saksi, bukti visual, dan akses lapangan terbatasi, alat hukum internasional kehilangan materi bukti penting.  

Konsekuensi Kemanusiaan Jangka Panjang

• Keruntuhan sosial: hilangnya banyak generasi, trauma anak, destruksi infrastruktur pendidikan & kesehatan (efek multi-dekade).

• Dehumanisasi & normalisasi penderitaan: ketika korban terus-menerus dilaporkan tanpa resolusi, pemirsa global menjadi kebal—mempengaruhi solidaritas internasional.

• Perpetuasi impunitas: kegagalan hukuman mendorong pola berulang.

(Data medis dan situasional OCHA/UNRWA menunjukkan penurunan kapasitas layanan kesehatan, kelaparan meningkat, dan infrastruktur hancur yang memperpanjang krisis.)  

Analitis Singkat

Perbedaan respons internasional bukan soal sensitivitas moral semata; ini soal kalkulasi kepentingan geopolitik, relasi patronase (militer/diplomatik), kapasitas lobi, akses media, dan struktur kelembagaan internasional yang rentan politisasi (veto, pembatasan yurisdiksi). 

Akibatnya, tragedi yang secara objektif lebih besar (dalam korban) dapat menerima respons politik dan hukum yang jauh lebih lemah dibanding peristiwa lain yang “secara geopolitik relevan” bagi aktor besar.

Rekomendasi Kebijakan

1. Independenitas investigasi — dukung mekanisme pengumpulan bukti independen (multilateral + NGO forensik) yang tidak bergantung sepenuhnya pada akses pemerintah lokal.

2. Proteksi jurnalis & staf kemanusiaan — status keamanan khusus, rute aman, dan mekanisme investigasi cepat bila mereka diserang.

3. Kondisionalitas bantuan — donor utama perlu menerapkan mekanisme vetting yang bisa menahan transfer yang jelas memperparah pelanggaran HAM (jangan cuma transfer tanpa pertanggungjawaban).

4. Reformasi PBB (jangka menengah) — transparansi penggunaan veto dan prosedur darurat untuk kasus kemanusiaan yang melibatkan bukti luas dugaan kejahatan berat.

5. Narasi publik & literasi media — media harus mendobrak “proximity bias” dengan konvensi pelaporan yang menegakkan standar manusia universal, bukan geopolitik selektif.

Referensi

• Reuters. (14 Nov 2025). Russia pounds Ukraine with drones and missiles; Kyiv officials report hundreds of drones used.  

• Al Jazeera. (Nov 2025). Live/coverage of Russian strikes on Kyiv and international reactions.  

• Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA). (2025). Humanitarian updates and Gaza impact snapshots.  

• United Nations Relief and Works Agency (UNRWA). (2025). Situation reports — staff casualties and humanitarian conditions in Gaza.  

• Human Rights Watch. (Nov 2025). Reports on forced displacement and war crimes allegations in West Bank and Gaza.  

• Council on Foreign Relations / Congressional Research Service summaries on U.S.–Israel military aid (MOU and annual figures ~US$3.8bn).