Belanda Kembalikan Patung Mesir Kuno, Berlian Raja Banjar Kapan? Isyarat Diplomasi Budaya dan Dilema Pengembalian Artefak di Era Pascakolonialisme

Ilustrasi berlian Raja Banjar (Pic: Meta AI)

Langkah Belanda mengembalikan patung Mesir kuno harus diikuti dengan langkah serupa terhadap artefak Nusantara, termasuk berlian Raja Banjar

Pengembalian artefak Mesir kuno oleh Belanda pada tahun 2025 menandai babak baru dalam diplomasi budaya global. 

Namun, di balik simbol “pengakuan moral” itu, muncul pertanyaan tentang konsistensi—mengapa artefak Indonesia, termasuk berlian Raja Banjar yang dijarah pada masa kolonial, belum dikembalikan? 

Tulisan ini menelaah dilema etis, politik, dan sosial dari repatriasi benda bersejarah dalam konteks hubungan pascakolonial, dengan fokus pada keseimbangan antara hak waris budaya dan tanggung jawab moral negara bekas penjajah.

Pendahuluan

Di abad ke-21, diplomasi budaya menjadi medium baru untuk mengoreksi dosa sejarah kolonialisme. 

Belanda, sebagai salah satu kekuatan kolonial terbesar pada abad ke-17–19, kini terjebak dalam paradoks moral: mengaku bersalah secara simbolik, tapi menunda tindakan substantif. 

Pengembalian patung Mesir kuno ke Kairo pada 2025 dianggap sebagai “gestur goodwill,” namun keengganan mengembalikan artefak Asia Tenggara, termasuk milik Kerajaan Banjar, menimbulkan kesan selektif dan politis.

Metodologi

Analisis ini menggunakan pendekatan postcolonial studies dengan kombinasi kajian diplomasi budaya dan etika warisan (heritage ethics). 

Data diperoleh dari laporan UNESCO, arsip Belanda, dan studi kasus pengembalian artefak di berbagai negara (Benin, Nigeria, dan Indonesia).

Kajian Teoritik: Repatriasi dan Memori Kolonial

Repatriasi artefak bukan sekadar urusan benda mati, tetapi juga bentuk rekonsiliasi antara penjajah dan yang dijajah. 

Menurut teori cultural justice, artefak kolonial mengandung “memori luka” yang tak dapat ditebus hanya dengan pameran atau kompensasi ekonomi. Pengembalian berarti mengembalikan martabat.

Dalam kerangka diplomasi budaya, Belanda berupaya tampil progresif: mengembalikan sebagian artefak Afrika dan Timur Tengah. 

Namun, secara politik, pengembalian ke Indonesia terhambat oleh persoalan internal — siapa penerima sah artefak itu? Pemerintah pusat, keturunan kerajaan, atau masyarakat adat? 

Dilema ini membuka ruang bagi politik klaim budaya yang berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial.

Analisis Kasus: Berlian Raja Banjar

Berlian yang dirampas pasca-penaklukan Kerajaan Banjar merupakan simbol penghancuran identitas dan kedaulatan lokal. 

Alasan Belanda menunda pengembalian—“tidak jelas penerima sahnya”—menunjukkan logika kolonial masih beroperasi dalam sistem hukum internasional modern.

Jika dikembalikan ke pemerintah Indonesia, berisiko disalahgunakan atau dikomodifikasi; jika dikembalikan ke keturunan raja, dapat menimbulkan ketimpangan sosial.

Solusi etiknya adalah pengelolaan kolektif: artefak dikembalikan ke tanah Banjar, dikelola bersama pemerintah daerah, komunitas adat, dan lembaga budaya nasional, agar generasi penerus bisa belajar sejarah tanpa ada yang merasa di atas yang lain.

Pendekatan ini merepresentasikan keadilan partisipatif—shared heritage, shared responsibility.

Pengembalian artefak kolonial harus dilihat bukan sebagai “pemberian,” melainkan pengakuan utuh atas pencurian sejarah. Diplomasi budaya tanpa keadilan sosial hanya menciptakan kosmetik moral. 

Maka, langkah Belanda mengembalikan patung Mesir kuno harus diikuti dengan langkah serupa terhadap artefak Nusantara, termasuk berlian Raja Banjar—karena tanpa itu, “damai sejarah” hanyalah retorika kosong yang berkilau seperti permata curian.

Pentingnya penyimpanan di museum publik, supaya berlian itu bukan cuma permata, tapi saksi sejarah, bukti bahwa penjajahan bukan dongeng, tapi pernah mengguncang martabat manusia. 

Jadi biarlah ia tetap berkilau—bukan di leher bangsawan, tapi di mata anak bangsa yang mengerti maknanya.

Referensi:

• UNESCO. (2025). Cultural Property and Repatriation Policy: Global Perspectives.

• Said, E. (1993). Culture and Imperialism. Vintage Books.

• Nederlandse Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. (2024). Repatriatiebeleid van Koloniale Collecties.

• Alatas, S. F. (2020). Postcolonial Legacies in Southeast Asia. Routledge.

• Gramedia. (n.d.). Sejarah Kerajaan Banjar dan Perampasan Harta Kolonial.