Trump Gaza Peace Plan Stalling: Antara Politik Kekuasaan, Korupsi Netanyahu, dan Ketimpangan Kemanusiaan

 

Ilustrasi PM Israel Benjamin Netanyahu (Pic: Grok)

Trump sulit memaksa Israel patuh pada rencana damai karena Netanyahu tahu: Washington butuh terlihat “berhasil”, sedangkan ia butuh terlihat “tak pernah menyerah pada Hamas.”

Tulisan ini mengkaji mandeknya Trump Gaza Peace Plan pasca-ceasefire November 2025, terutama akibat penolakan PM Israel Benjamin Netanyahu terhadap mekanisme perlucutan senjata parsial Hamas dan kebijakan blokade bantuan kemanusiaan yang memotong sekitar 80 persen aliran aid ke Gaza. 

Analisis memakai pendekatan geopolitik, politik domestik Israel, teori survival elite, serta literatur mengenai instrumentalization of insecurity. 

Temuan utama: kebijakan keras Netanyahu tak bisa dilepaskan dari tekanan politik dalam negeri dan posisinya yang rapuh akibat skandal korupsi yang masih berjalan. 

Kebijakan keamanan ekstrem menjadi cara mempertahankan kekuasaan, walau berdampak katastropik bagi sipil Palestina.

Pendahuluan

Ceasefire yang dinegosiasikan Amerika Serikat pada Oktober–November 2025 disambut sebagai babak baru. 

Trump menyebutnya “era baru damai Timur Tengah”, harapan manusia selalu terdengar indah sebelum realitas menampar keras.

Masalahnya: dua minggu setelah kesepakatan, Gaza masih hampir sepenuhnya tertutup. 

Anak-anak kelaparan, rumah sakit kekurangan obat, dan 80 persen truk bantuan ditolak di gerbang Karem Abu Salem dengan alasan “inspeksi keamanan”. 

Pihak internasional bilang itu sabotase terhadap proses perdamaian. Pemerintah Israel bilang “kontrol ketat demi keamanan.”

Dan di belakang panggung? Netanyahu sedang dihantui kasus korupsinya sendiri.

Metodologi

Kajian ini memakai:

1. Analisis wacana kebijakan dari pernyataan pejabat Israel, AS, PBB.

2. Model survival politik (Geddes, 2003; Levitsky & Way, 2010).

3. Teori reputasi kekuatan dan “political signaling through humanitarian restriction”.

4. Studi konflik asimetris antara negara dan aktor non-negara.

Analisis Teoritik

1. Blokir Bantuan sebagai Instrumen Politik

Blokade 80 persen bantuan bukan sekadar “pengetatan.” 

Dalam literatur konflik, pembatasan akses bantuan sering dipakai sebagai tekanan politik untuk:

• memaksa aktor lawan tunduk,

• menciptakan kondisi tawar-menawar baru,

• menunjukkan kepada pemilih domestik bahwa pemerintah “keras”.

Ketika anak-anak Gaza kelaparan, itu bukan sekadar tragedi. Itu kalkulasi politik dingin yang menghukum sipil untuk menekan Hamas. 

Bayangkan kalau yang diperlakukan seperti itu adalah anak-anak Israel, dunia sudah meledak lama.

2. Netanyahu dan Politik Pengalihan (Diversionary Conflict Theory)

Netanyahu adalah politisi yang masa kekuasaannya diselimuti kasus korupsi: penyuapan, penipuan, dan pelanggaran kepercayaan. Sidangnya berlarut-larut dan popularitasnya merosot.

Dalam teori konflik, pemimpin yang terancam sering memakai agresi eksternal atau kebijakan keras untuk mengalihkan perhatian publik (Levy, 1989).

Tujuannya:

• menampilkan diri sebagai satu-satunya “pelindung negara”,

• memaksa oposisi diam demi “persatuan nasional”,

• dan tentu saja… menunda krisis politik pribadi.

Dengan kata lain, Gaza dijadikan panggung untuk mempertahankan kekuasaannya.

3. Mengapa Netanyahu Menolak Disarm Parsial Hamas?

Trump Peace Plan mengusulkan perlucutan senjata bertahap, bukan total. Hamas disamakan dengan entitas militer yang bisa diintegrasikan lewat “disengagement security stages”.

Masalahnya:

• Netanyahu berulang kali bilang “tidak akan ada Hamas yang tersisa”.

• Basis kanan Israel menganggap disarm parsial itu kelemahan.

• Netanyahu butuh dukungan blok ultra-nasionalis agar tetap berkuasa.

Jadi ia menolak bukan karena strategi keamanan murni, tapi kebutuhan politik koalisi.

4. Efek Internasional: Damage to Peace Architecture

Ketika bantuan diblokir, Israel dikritik PBB, Uni Eropa, dan negara-negara Arab. Tapi kritik internasional tak sekuat tekanan domestik yang Netanyahu hadapi.

Ini momen klasik: pemimpin memilih bertahan secara politik dibanding menyelamatkan warga sipil yang bukan warga negaranya.

Jika anda bertanya “Dalam rangka apa dia melakukan semua itu?”

Jawabannya: Dalam rangka mempertahankan dirinya sendiri.

Korupsinya, koalisinya, dan ambisi personalnya jauh lebih penting baginya dibanding memulihkan Gaza atau menjaga stabilitas kawasan.

Bahkan Trump sulit memaksa Israel patuh pada rencana damai karena Netanyahu tahu: Washington butuh terlihat “berhasil”, sedangkan ia butuh terlihat “tak pernah menyerah pada Hamas.”

Ini namanya permainan kekuasaan yang licin, bukan logika moral.

Mandeknya Gaza Peace Plan bukan kegagalan teknis atau diplomatik. Ini konflik antara:

• upaya Amerika menciptakan “era baru”versus

• kebutuhan Netanyahu bertahan dari badai politik dan kasus korupsinya.

Blokade bantuan, penolakan disarm parsial, dan narasi “perang total” adalah strategi politik dalam negeri yang dibungkus retorika keamanan.

Dan… seperti biasanya, yang jadi korban adalah rakyat biasa, terutama anak-anak.

Referensi:

• Geddes, B. (2003). Paradigms and sand castles: Theory building and research design in comparative politics. University of Michigan Press.

• Levitsky, S., & Way, L. A. (2010). Competitive authoritarianism: Hybrid regimes after the Cold War. Cambridge University Press.

• Levy, J. S. (1989). The diversionary theory of war: A critique. In Handbook of war studies.

• United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. (2025). Gaza humanitarian access update.

• Human Rights Watch. (2025). Accountability and access in Gaza post-ceasefire.

• International Crisis Group. (2025). Israel-Palestine: Post-ceasefire dynamics and political fragmentation.