Gaza: Ceasefire Rapuh dan Politik Kemanusiaan yang Dibelokkan— Analisis Struktural Kekerasan, Blokade Bantuan, dan Krisis Legitimasi Moral Global

Ilustrasi blokade bantuan dan kelaparan (Pic: Grok)

Jangan tertipu retorika “peace with security” jika jalannya lewat blokir makanan, rumah sakit yang hancur, dan anak-anak kelaparan

Gencatan senjata yang dimediasi akhir 2025 gagal menjamin perlindungan sipil atau akses kemanusiaan yang memadai di Gaza. 

Israel membatasi aliran bantuan (rata-rata ~145 truk/hari, sekitar 24% dari janji 600 truk), serangan dan pelanggaran masih terjadi, sementara tuntutan soal penyerahan jenazah dan tahanan memperkeras negosiasi. 

Dalam konteks itu, tuduhan atas kejahatan perang dan respons internasional (termasuk tindakan terkait ICC dan upaya hukum di beberapa negara) menambah dimensi hukum-politik. 

Tulisan ini mengkaji dimensi kemanusiaan, hukum humaniter internasional, dan dinamika politik yang membuat “gencatan” berubah jadi jeda berdarah.  

Konteks Faktual Singkat 

• Akses bantuan: 

Di bawah kesepakatan gencatan ada kewajiban membuka hingga ~600 truk per hari ke Gaza; realisasinya jauh di bawah angka itu — laporan mencatat rata-rata sekitar 145 truk/hari (24%). 

Itu artinya sebagian besar kebutuhan mendesak (pangan, obat, bahan bakar, perbaikan infrastruktur) tetap tersumbat.  

• Korban jiwa dan luka: 

Laporan organisasi HAM dan otoritas kesehatan Gaza (dilaporkan oleh HRW dan MoH via OCHA) menunjukkan puluhan ribu tewas dan ratusan ribu luka sejak eskalasi 7 Okt 2023 — angka yang dipakai lembaga HAM sebagai dasar penilaian skala kemanusiaan tragedi ini.  

• Pertukaran jenazah/sandera: 

Serangkaian pengembalian jenazah dan tahanan terjadi sebagai bagian dari mekanik gencatan; kedua pihak saling tuduh melanggar komitmen — menciptakan siklus saling curiga dan pembalasan.  

• Tekanan hukum/internasional: 

ICC telah mengeluarkan warrants terkait figur senior Israel; beberapa negara Eropa/negara lain mengambil tindakan terbatas (larangan kunjungan, sanksi). 

Beberapa negara juga menerbitkan upaya hukum tersendiri (contoh: Turkiye mengeluarkan perintah penangkapan berdasarkan tuduhan genosida). Ini menambah isolasi diplomatik dan kompleksitas legal.  

Analisis: Mengapa Gencatan jadi Rapuh? 

a) Asimetri kekuatan & tujuan strategis

Gencatan formal sering dipakai pihak yang kuat untuk mencapai tujuan strategis (menguras kekuatan lawan, memaksa konsesi politik/militer) tanpa benar-benar menyelesaikan akar konflik. 

Israel menuntut penghancuran kapasitas Hamas dan kontrol perbatasan; Hamas menuntut kelepasan tahanan/jenazah dan pengakhiran blokade — tujuan yang berseberangan. Ketidaksamaan tujuan itu membuat gencatan rentan runtuh.  

b) Kontrol akses bantuan sebagai alat tekanan

Mengurangi jumlah truk bantuan dari yang dijanjikan adalah taktik tekanan: memaksa kepatuhan dengan membuat kondisi kemanusiaan semakin memburuk. 

Hukum humaniter melarang penggunaan kelaparan sebagai senjata perang; jika pembatasan sengaja menyebabkan kelaparan, itu bisa berimplikasi hukum bagi pelakunya. 

Praktik ini menjadikan gencatan “murky” kebijakan — damai di kertas, penderitaan di lapangan.  

c) Politik pertukaran jenazah/sandera: moralitas yang dipolitisasi

Memaksa pihak lain menggali jenazah dari reruntuhan yang dihasilkan oleh serangan pihak sendiri adalah paradoks moral yang mengejutkan. 

Bila satu pihak memproduksi reruntuhan yang mengubur korban, lalu menuntut pihak lain menemukan jenazah yang sebetulnya tak mungkin ditemukan tanpa akses penuh dan aman, itu adalah instrumen negosiasi yang brutal — memprioritaskan “jenazah tertentu” di atas keselamatan ribuan warga sipil lainnya.

d) Dimensi hukum & politik global

Investigasi ICC, perintah penangkapan dari negara lain, dan tekanan diplomatik menambah tekanan politis pada Israel — tetapi juga memicu narasi domestik pro-keamanan yang menjustifikasi tindakan keras. 

Di sisi lain, dukungan sayap kanan pemerintahan Israel (figures far-right) mendorong pendekatan militer maksimal, yang membuat kompromi politik lokal sulit.  

Implikasi Kemanusiaan

• Kelaparan & kehancuran layanan dasar: 

Ketika 80% lahan pertanian/irigasi rusak dan rumah sakit hancur, konsekuensinya bukan sekadar angka—itu malnutrisi, penyakit, kematian bayi, gangguan kesehatan reproduktif, dan trauma psikologis masif. 

Anak-anak bukan “cadangan militan”; mereka korban struktural dari strategi yang menolak akses dasar.  

• Trauma kolektif & kehancuran sosial: 

Generasi anak yang lahir dan tumbuh di bawah kekerasan tinggi membawa beban trauma lintas generasi—dampak pendidikan, ketahanan mental, dan kohesi sosial yang hancur.  

Rekomendasi Kebijakan 

1. Peningkatan akses bantuan yang terverifikasi dan bebas gangguan — mekanisme multilateral (PBB, ICRC, NGO) harus diberi akses tanpa syarat ke wilayah terdampak; verifikasi independen perlu diterapkan.  

2. Proteksi hukum terhadap penggunaan kelaparan sebagai senjata — komunitas internasional harus memperkuat instrumen hukum untuk menegakkan larangan pembatasan bantuan yang disengaja.  

3. Mekanisme pertukaran yang manusiawi — pertukaran jenazah dan tahanan harus didesain agar tak memperparah penderitaan warga sipil; pencarian jenazah tidak boleh memindahkan tanggung jawab dari pihak yang menyebabkan reruntuhan.  

4. Upaya hukum multinasional & akuntabilitas — dukungan terhadap proses peradilan independen (mis. ICC), sambil memastikan investigasi yang kredibel dan akuntabel.  

5. Tekanan diplomatik terkoordinasi — sanksi selektif, embargo senjata terhadap aktor yang melanggar hukum humaniter, dan isolasi diplomatik untuk memaksa kepatuhan pada norma internasional.  

Gencatan senjata yang rapuh ini bukan sekadar masalah militer; ia adalah kegagalan moral kolektif: ketika politik mengedepankan kalkulasi keamanan di atas kehidupan anak, maka itu bukan kemenangan taktik—itu kegagalan kemanusiaan. 

Jangan tertipu retorika “peace with security” jika jalannya lewat blokir makanan, rumah sakit yang hancur, dan anak-anak kelaparan. 

Dunia butuh lebih dari pernyataan diplomat ber-AC; dunia butuh akses, hukum, dan keberanian moral—bukan eufemisme.  

Referensi:

Al Jazeera. (2025, November). Israel still blocking most Gaza aid despite ceasefire. Al Jazeera. https://www.aljazeera.com

Reuters. (2025, October). Gaza needs massive boost in emergency aid, UN says. Reuters. https://www.reuters.com

Human Rights Watch. (2025). World Report 2025: Israel/Palestine – Evidence of atrocities and possible extermination crimes. Human Rights Watch. https://www.hrw.org

Reuters. (2025, November). Israel, Hamas exchange bodies and hostages amid fragile ceasefire. Reuters. https://www.reuters.com

Associated Press. (2025, November). Ceasefire developments and humanitarian access in Gaza. AP News. https://apnews.com

International Criminal Court. (2025, November). ICC issues arrest warrant for Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu over alleged war crimes. ICC. https://www.icc-cpi.int