Kekerasan Pasca-Ceasefire dan Arsitektur Penopang Impunitas: Dinamika Gaza–Tepi Barat dalam Lanskap Hukum Humaniter Internasional

-

Ilustrasi kekerasan pasca-ceasefire (Pic: Grok)

Sampai struktur impunitas global berubah, Gaza dan Tepi Barat akan terus menjadi laboratorium penderitaan manusia yang disiarkan ke seluruh dunia tapi tak pernah sungguh dihentikan


Konflik Israel–Palestina pasca-ceasefire November 2025 menampilkan dua pola dominan: krisis kemanusiaan destruktif di Gaza dan intensifikasi kekerasan struktural di West Bank. 


Dengan meningkatnya pembatasan bantuan, serangan udara, penggusuran paksa, serta pembungkaman media, dinamika ini menunjukkan keberlanjutan arsitektur impunitas yang meminggirkan hukum humaniter internasional. 


Studi ini menelaah data terbaru mengenai korban, serangan terhadap jurnalis, represi administratif, serta narasi keamanan yang digunakan Israel untuk mempertahankan operasi militer dan politik domestiknya.



Pendahuluan


Ceasefire November 2025 gagal memenuhi tujuan dasar gencatan senjata: penghentian kekerasan, perlindungan warga sipil, dan pemulihan akses kemanusiaan. 


Gaza menghadapi kelaparan dan keruntuhan infrastruktur, sementara West Bank menghadapi intensifikasi dari kolonialisme pemukim yang telah berlangsung puluhan tahun.


Israel mempertahankan argumen “keamanan nasional,” tetapi pola data memperlihatkan kontur kontrol teritorial dan demografis yang melampaui operasi keamanan biasa.



Gaza: Ketidakmungkinan Pemulihan di Bawah Blokade Rekonstruksi


1.Serangan Berlanjut dan Korban Sipil


Serangan udara 20 November 2025 yang menewaskan lima warga Gaza adalah episode terbaru dari pola kekerasan sistemik sejak Oktober 2023. 


Total korban mencapai 69.513 jiwa, termasuk 17.000 anak.


Angka tersebut berada dalam kategori “multi-generational loss,” yaitu hilangnya dua atau lebih generasi dalam satu struktur keluarga besar. 


Dampaknya bukan hanya demografi, tetapi runtuhnya rekonstruksi sosial.


2. Krisis Bantuan dan Kelaparan Massal


Israel menyetujui hanya 20–24 persen truk bantuan masuk.


Dalam hukum humaniter, pembatasan akses bantuan ketika populasi sipil mengalami “survival-critical deprivation” dikategorikan sebagai collective punishment (Pasal 33, Konvensi Jenewa IV).


UNRWA melaporkan 13.000 keluarga terdampak banjir di kamp Deir El Balah akibat infrastruktur drainase yang tidak mungkin diperbaiki di bawah blokade.


3. Targeting of Humanitarian Workers


Sebanyak 381 staf UNRWA tewas, termasuk 308 personel yang sedang bertugas.


Secara statistik, ini adalah:

• jumlah staf PBB terbanyak yang tewas dalam satu konflik sejak berdirinya PBB

• ratio kematian pekerja per kapita tertinggi dalam sejarah operasi kemanusiaan global


Targeting atau incidental killing dalam skala ini tidak dapat dilepaskan dari struktur operasi udara berintensitas tinggi dalam kepadatan penduduk ekstrem (Gaza = 6.500/km²).



Tepi Barat: Eskalasi Milisi Pemukim dan Operasi Pengosongan


1. Korban & Kekerasan Settler


Sejak Oktober 2023: 994 warga Palestina tewas, termasuk 218 anak.

Pada minggu 4–10 November 2025 saja: 4 korban, 3 diantaranya anak.


2. Penggusuran dan “Operation Iron Wall”


Sejak Januari 2025, operasi militer dan pemukim di kamp Nur Shams, Tulkarem, dan Jenin mengakibatkan:

• pengosongan ribuan keluarga

• penghancuran rumah dan fasilitas sipil

• penahanan administratif 3.368 orang, jumlah tertinggi dalam 30 tahun


Menurut HRW, pola ini memenuhi klasifikasi ethnic cleansing, sekaligus memenuhi unsur war crimes dan crimes against humanity berdasarkan Statuta Roma.



Serangan terhadap Media: Jurnalisme sebagai Target Strategis


1. Berapa total jurnalis diserang?


Data per 24 November 2025 (gabungan CPJ, RSF, Al Jazeera, IFJ):


Total jurnalis & pekerja media yang tewas sejak 7 Okt 2023:

194 orang

(angka yang dianggap “belum pernah terjadi di era modern”).


Termasuk terbaru:

• Cameraman Al Jazeera ditembak di Tulkarem pada 18 November 2025.


2. Motif Struktural


Serangan terhadap jurnalis secara konsisten terjadi di:

1. kawasan operasi militer intensif

2. area blokade akses liputan

3. lokasi penggusuran di West Bank


Secara teoritik, represi media berfungsi sebagai:

• kontrol narasi konflik

• reduksi kapasitas dokumentasi pelanggaran HAM

• penyempitan ruang bukti untuk ICC


Ini memperkuat dugaan bahwa jurnalisme sengaja dijadikan target strategis, bukan “collateral damage.”



Penolakan Israel terhadap Reformasi PA


UN dan UE menuntut reformasi pemerintahan Otoritas Palestina (PA) agar Gaza dapat direkonstruksi secara terpadu.


Netanyahu menolak, karena:

1. status quo chaos menguntungkan koalisi sayap kanan Israel

2. stabilisasi Gaza akan menurunkan legitimasi argumen keamanan Israel

3. reformasi PA berpotensi mendorong rekonsiliasi Hamas–PA, yang tidak diinginkan Israel


Di sinilah politik domestik Israel bertaut dengan penderitaan sipil.



Konflik pasca-ceasefire menunjukkan fase yang jauh dari “pasca perang”; justru memperlihatkan keberlanjutan kolonialisme pemukim, blokade kemanusiaan, dan represi informasi. 


Data jurnalis, staf PBB, anak-anak, dan warga sipil membentuk lanskap tragedi yang terukur namun terus diabaikan.


Sampai struktur impunitas global berubah, Gaza dan Tepi Barat akan terus menjadi laboratorium penderitaan manusia yang disiarkan ke seluruh dunia tapi tak pernah sungguh dihentikan.









REFERENSI

Al Jazeera. (2025, November 18). Al Jazeera cameraman shot in Tulkarem during West Bank raid. Al Jazeera Media Network.

Committee to Protect Journalists. (2025). Journalist casualties in the Israel-Gaza war since 7 October 2023. CPJ. https://cpj.org

European Union External Action Service. (2025). Statement on governance reforms within the Palestinian Authority and the Gaza reconstruction framework. EU-EEAS.

Human Rights Watch. (2025, November). West Bank forced displacement and settler violence escalation: Analysis of Operation Iron Wall. HRW. https://hrw.org

International Federation of Journalists. (2025). IFJ global tally of media workers killed in the Israel–Palestine conflict. IFJ. https://ifj.org

Médecins Sans Frontières. (2024–2025). MSF situation reports on Gaza medical infrastructure collapse.MSF. https://msf.org

Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA). (2025). Humanitarian update: Gaza Strip access restrictions, flood displacement in Deir El Balah, and casualty statistics. United Nations OCHA. https://ocha.un.org

Reporters Without Borders (RSF). (2025). Targeted attacks on journalists in Gaza and the West Bank: The deadliest conflict for media workers since 1945. RSF. https://rsf.org

United Nations Relief and Works Agency (UNRWA). (2025, November). Casualty report and operational losses: UNRWA staff deaths and damage to refugee facilities. UNRWA. https://unrwa.org

United Nations Security Council. (2025). Briefing on post-ceasefire situation in Gaza and West Bank.UNSC Official Records.

World Food Programme. (2025). Gaza famine risk assessment: Aid access failure and caloric-deprivation metrics. WFP. https://wfp.org

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Kontaminasi Cs-137 pada Udang Indonesia: Antara Sains, Politik, dan Kepercayaan Global

-
Gambar
  Ilustrasi udang Indonesia (Pic: Meta AI) Kontroversi Cs-137 pada udang Indonesia adalah pelajaran bahwa dalam politik pangan global, “persepsi lebih berbahaya daripada radiasi” Kontroversi terkait dugaan kontaminasi radioaktif Cesium-137 (Cs-137) pada udang Indonesia pada September 2025 memicu perdebatan sains, politik, dan diplomasi dagang.  Pemerintah Indonesia menyatakan bahwa kadar Cs-137 yang terdeteksi (68 Bq/kg) masih jauh di bawah ambang batas standar internasional, sementara Amerika Serikat merespons dengan tingkat kewaspadaan tinggi.  Tulisan ini membahas perbedaan standar keamanan pangan global, analisis ilmiah terhadap dampak kesehatan, dimensi politik di balik “histeria” Amerika Serikat, serta isu fundamental mengenai kepercayaan internasional terhadap klaim keamanan pangan suatu negara. Pendahuluan Globalisasi pangan menjadikan standar keamanan internasional sebagai instrumen yang tidak hanya ilmiah, melainkan juga politis.  Kasus dugaan kontaminasi C...
Baca selengkapnya

Isu Pangkalan Militer Rusia: Diplomasi Dua Wajah dalam Politik Global

-
Gambar
Ilustrasi pesawat tempur Rusia (Pic: Meta AI) Diplomasi seringkali bersifat simbolik: menenangkan satu pihak lewat pernyataan publik, tapi menjaga peluang kerja sama dengan pihak lain melalui jalur informal Dalam dinamika hubungan internasional modern, negara-negara tidak hanya berinteraksi atas dasar moralitas atau hukum internasional, tetapi juga atas kepentingan strategis.  Istilah “ diplomasi dua wajah ” atau  dual-track diplomacy  sering digunakan untuk menggambarkan pendekatan yang tampak kontradiktif: negara mengklaim prinsip tertentu di satu sisi, tetapi menjalankan kebijakan berbeda di sisi lain.  Amerika Serikat dan sekutunya menjadi contoh paling jelas dari praktik ini, yang turut menginspirasi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, dalam merancang strategi diplomatiknya. Praktik Diplomasi Dua Wajah: Studi Kasus Amerika dan Sekutunya - Demokrasi dan Intervensi AS kerap menyuarakan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia. Namun, sejarah mencatat ...
Baca selengkapnya

Penahanan Global Sumud Flotilla & Penjara Ketziot: Kondisi, Pelanggaran, dan Tantangan atas Kemanusiaan

-
Gambar
  Ilustrasi penjara mengerikan (Pic: Meta AI) Berdasarkan bukti terkini, memang ada banyak indikasi bahwa aktivis Global Sumud Flotilla yang ditangkap diperlakukan dalam kondisi yang mendekati pelanggaran serius HAM Sejak 1-2 Oktober 2025, puluhan aktivis dari Global Sumud Flotilla (GSF) ditangkap oleh Israel setelah upaya pengiriman bantuan humanitarian ke Gaza.  Banyak dari mereka diintersep di perairan internasional, lalu dipindahkan ke fasilitas tahanan Ketziot di Negev — dikenal sebagai salah satu penjara paling keras.  Laporan‐laporan dari organisasi HAM dan media internasional mengungkap dugaan pelanggaran hak asasi: penahanan tanpa pengacara, pemaksaan lutut dan “zip-tied”, kekurangan obat dan makanan, dan kondisi penahanan yang sangat membatasi martabat manusia.  Tulisan ini menganalisis sumber bukti, mengukur sejauh mana pelanggaran sesuai standar internasional, dan mengkaji opsi respons hukum dan diplomatik. Pendahuluan • Latar : Global Sumud Flotilla ad...
Baca selengkapnya