Deklarasi Takhta Saat Berkabung: Etika, Paugeran, dan Analisis Politik Klaim Pakubuwono XIV oleh Gusti Purbaya

Ilustrasi mahkota raja (Pic: Meta AI)

Penyelesaian damai membutuhkan musyawarah, transparansi, dan mediasi yang menghormati paugeran tradisional

Kasus deklarasi Gusti Purbaya sebagai Pakubuwono XIV pada saat prosesi pemakaman PB XIII memicu kontroversi adat dan politik di Keraton Kasunanan Surakarta. 

Tulisan ini mengeksplorasi dimensi legal-adat (paugeran keraton), norma etis yang terkait dengan masa berkabung, aktor dan jaringan kekuasaan internal (keluarga keraton, Lembaga Dewan Adat), serta motif politik strategis yang dapat menjelaskan tindakan terburu-buru tersebut. 

Analisis menggabungkan sumber berita lapangan, catatan sejarah suksesi keraton, dan teori politik elite tentang perebutan legitimasi simbolik.

Latar Belakang

Setelah wafatnya PB XIII pada awal November 2025, terjadi dua klaim penerus: Gusti Purbaya yang mendeklarasikan diri sebagai Pakubuwono XIV saat pemakaman/kenangan, dan KGPH Hangabehi yang kemudian ditetapkan oleh Lembaga Dewan Adat (LDA) sebagai PB XIV pada 13 November 2025. 

Laporan media mencatat adanya penolakan dari sebagian pihak keluarga dan LDA atas langkah Purbaya.  

Purbaya sebelumnya telah ditetapkan sebagai putra mahkota (putra mahkota resmi) sejak 27 Februari 2022 menurut sejumlah laporan, dan ibunya (Asih Winarni) diangkat/diisukan sebagai permaisuri oleh PB XIII pada periode sebelumnya—tetapi pengangkatan ini diperdebatkan.  

Kerangka Teoretis: Legitimasi Simbolik & Paugeran Adat

• Legitimasi simbolik

Weberian & teori politik simbolik: takhta tradisional bergantung pada pengakuan ritual, lembaga adat, dan penerimaan komunitas — bukan sekadar deklarasi sepihak. 

Tindakan simbolik (penobatan, jumenengan) berfungsi memproduksi “hak” atas otoritas.

• Paugeran (aturan adat keraton) 

Mengatur suksesi; variasi interpretasi paugeran (mis. prioritas anak tertua vs penetapan putra mahkota oleh raja) sering menjadi sumber konflik. 

Karena itu, legitimasi formal membutuhkan dukungan lembaga adat (LDA, Pepatih) dan keluarga besar. (Sumber: laporan historis & analisis media lokal).  

Etika Deklarasi saat Pemakaman: Norma Budaya dan Kritik Publik

Secara adat-kultural, pemakaman raja adalah momen sakral; memanfaatkan momen berkabung untuk manuver politik dipandang tidak etis oleh banyak pihak karena menghalangi musyawarah keluarga dan melepas proses adat yang semestinya. 

Beberapa sumber dan tokoh keraton menilai deklarasi Purbaya “tergesa-gesa” dan memicu ketegangan.  

Analisis Politik: Mengapa Purbaya Bergerak Cepat? (Motif dan Mekanisme)

A. Keamanan klaim (pre-emptive claim)

Deklarasi mendadak sering dipakai untuk mengunci narasi: dengan menyatakan diri lebih dulu, aktor memaksa publik & media untuk menerima narasi itu sebagai “fakta di tempat” sehingga lawan harus bereaksi, bukan memulai agenda sendiri. 

Ini adalah taktik pre-emption dalam perebutan legitimasi simbolik. Laporan yang menyebut Purbaya deklarasi saat prosesi mendukung pengamatan ini.  

B. Legitimasi melalui status putra mahkota

Sebagai putra mahkota yang diangkat (2022), Purbaya punya klaim formal—meskipun pengangkatan permaisuri dan prosedur itu sendiri dipertanyakan. 

Ia mungkin menilai momen wafat PB XIII sebagai titik transisi yang tepat untuk memanfaatkan legitimasi formal itu sebelum proses adat lengkap dijalankan.  

C. Jaringan politik dan dukungan keluarga/kelompok

Politik keraton tak semata internal budaya; ada juga patronase, aliansi keluarga, dan aktor eksternal (elite lokal, tokoh politik) yang memberi insentif untuk klaim cepat (mis. mengamankan aset, pengaruh, akses institusi). 

Deklarasi bisa jadi koordinasi dengan pendukung yang hendak menampilkan momentum. 

Laporan media mengindikasikan ada kubu-kubu yang berbeda dalam keluarga besar.  

D. Mengurangi ruang negosiasi lawan

Dengan memaksakan agenda penobatan, deklarator mengurangi waktu negosiasi atau pembentukan koalisi lawan—sebuah strategi untuk membuat alternatif (mis. menunjuk Hangabehi melalui LDA) tampak sebagai reaksi dibanding upaya proaktif. Ini juga dapat mengatur narasi di mata publik dan pemerintah daerah.  

E. Pertimbangan modernitas: publisitas & opini publik

Di era media, langkah simbolik disiarkan luas; deklarasi cepat memanfaatkan publisitas untuk membentuk opini umum (media sosial, koran, televisi). 

Jika publik menerima klaim awal, tekanan pada lembaga adat untuk “mengakui” menjadi lebih besar. 

Laporan-laporan cetak dan daring segera merekam klaim Purbaya, memberi advantage komunikasi.  

Mengapa Kubu LDA Memilih Hangabehi (Respon & Kontestasi Adat)

LDA memegang peranan penting dalam menafsirkan paugeran; mereka menunjuk Hangabehi sebagai penerus dengan argumen garis keturunan tertua/interpretasi paugeran. 

Pilihan LDA merefleksikan usaha mempertahankan otoritas adat terhadap klaim sepihak. 

Itu juga menunjukkan konflik norma: perintah raja sebelumnya (angkat putra mahkota) vs interpretasi paugeran oleh dewan.  

Dampak Politik & Sosial

Jangka pendek

Dualisme klaim → potensi “raja kembar”, polarisasi keluarga & publik, gangguan prosesi adat, kemungkinan intervensi negara/lembaga publik untuk mediasi.  

Jangka panjang

Jika konflik tak diselesaikan, legitimasi takhta bisa melemah; Keraton sebagai institusi budaya berisiko terfragmentasi; medan perebutan ini juga bisa dimanfaatkan aktor politik luar untuk keuntungan lokal/politik identitas. Hasilnya: pelemahan otoritas moral keraton.  

Rekomendasi Penyelesaian

(A) Legitimasi ganda diakui dulu sebagai fakta sosial

Keraton harus membentuk “Dewan Rekonsiliasi Adat” untuk memetakan wilayah ritual, aset, dan fungsi yang tumpang tindih.

(B) Penobatan tidak dicabut — tetapi ditinjau sebagai bagian proses adat lanjutan

Penobatan tetap sah secara ritual, tetapi posisinya masih bisa ditinjau oleh lembaga adat dalam ritual lanjutan (wilujengan, selapanan, selapan ageng).

Ini membuka ruang koreksi tanpa menjatuhkan wibawa pihak mana pun.

(C) Kedua kubu harus mengirim wakil untuk ngudari benang ruwet

Bentuk tim kecil bersama: 3 utusan Purbaya + 3 utusan Hangabehi + 3 sesepuh netral (abdidalem senior).

Fungsi: mengklarifikasi status ibu, garis keturunan, paugeran, mendokumentasikan proses penobatan, menegosiasikan pembagian peran ritual.

(D) Negara tetap berada di luar konflik

Dalam politik budaya, jika pemerintah mencampuri urusan suksesi, legitimasi adat hancur. Sehingga Pemerintah daerah & pusat hanya sebagai saksi, bukan penentu takhta.

(E) Sistem Dua Fungsi (Dual-Function Model) — jalan tengah paling realistis

Model ini digunakan di banyak kerajaan modern ketika ada perselisihan suksesi (contoh: Buganda, Asante, dan beberapa kerajaan Melayu).

Implementasinya:

• Satu raja memegang fungsi adat-ritual

• Satu raja memegang fungsi representasi budaya & hubungan publik

Kalau diterapkan di Surakarta:

• Hangabehi → Raja Adat (didukung LDA)

• Purbaya → Raja Representatif (didukung garis putra mahkota & jaringan politik)

Tidak menjatuhkan salah satu, tapi membuat fungsi tidak saling tumpang tindih.

(F) Kesepakatan narasi publik

Suksesi keraton tidak boleh jadi tontonan konflik. Lebih elok bila disusun “Pernyataan Bersama Keraton Surakarta” untuk publik, yang menekankan kesatuan budaya meskipun masih terdapat dua interpretasi suksesi.

Ini menjaga harga diri keluarga dan wibawa keraton. 

Deklarasi Purbaya yang cepat — meski secara taktikal bisa mengamankan klaim — menimbulkan masalah legitimasi adat dan etika karena momen tersebut seharusnya melibatkan musyawarah keluarga dan lembaga adat. 

Motifnya kombinasi klaim formal (status putra mahkota), strategi pre-emption politik, dukungan jaringan keluarga, dan pemanfaatan publisitas media. 

Respon LDA (menunjuk Hangabehi) adalah upaya mempertahankan otoritas adat terhadap klaim sepihak. 

Penyelesaian damai membutuhkan musyawarah, transparansi, dan mediasi yang menghormati paugeran tradisional.

Referensi

• CNN Indonesia. “Kontroversi Gusti Purbaya yang Akan Dilantik Jadi Pakubuwono XIV.” 13 Nov 2025.  

• Tirto. “LDA Tunjuk Hangabehi, Penobatan Putra Mahkota Jadi PB XIV Batal?” 13 Nov 2025.  

• Detik (Jateng). “Profil KGPH Mangkubumi (Hangabehi) yang dinobatkan jadi PB XIV.” 14 Nov 2025.  

• Media Indonesia. “KGPH Hangabehi buka suara seusai ditetapkan jadi penerus PB XIII.” 13 Nov 2025.  

• Suara (Jateng). “5 Fakta Terbaru Penobatan Pakubuwono XIV.” 13 Nov 2025.