Legalitas Aset Energi Beku dan Kolonialisme Finansial Modern: Analisis Hukum Internasional atas Kontrol Penjualan Minyak Venezuela

-

Ilustrasi ladang minyak Venezuela (Pic: Grok AI)


Bagian paling ironis dari geopolitik minyak adalah semua pihak selalu mengklaim bertindak “demi stabilitas”



Pembekuan aset energi dan pengelolaan pendapatan minyak negara yang dikenai sanksi merupakan praktik yang semakin umum dalam politik global kontemporer. 


Tulisan ini menganalisis legalitas kontrol penjualan minyak Venezuela oleh aktor eksternal dalam kerangka hukum internasional, hukum energi modern, dan ekonomi politik global. 


Temuan menunjukkan bahwa praktik tersebut berada dalam wilayah “legal-kontroversial”: memiliki dasar dalam rezim sanksi internasional, namun juga dapat ditafsirkan sebagai bentuk kolonialisme finansial struktural.



Pendahuluan


Sejak sanksi ekonomi terhadap Venezuela diperketat oleh United States Department of the Treasury melalui mekanisme Office of Foreign Assets Control, industri minyak negara itu mengalami restrukturisasi kontrol produksi dan distribusi. 


Perusahaan minyak negara Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) kehilangan akses langsung ke pasar global.


Situasi ini menciptakan fenomena unik:

negara pemilik sumber daya tetap eksis secara hukum, tetapi kontrol ekonomi atas ekspor minyak berpindah ke sistem lisensi dan pengawasan negara lain.


Ini adalah wilayah abu-abu antara hukum dan kekuasaan.



Metodologi


Pendekatan yang digunakan:

• analisis hukum internasional publik

• studi kebijakan energi global

• kerangka ekonomi politik sumber daya alam

• interpretasi rezim sanksi internasional



Kerangka Teoretik


1. Kedaulatan permanen atas sumber daya alam


Resolusi Majelis Umum PBB 1803 (1962) menetapkan prinsip negara memiliki kedaulatan permanen atas sumber daya alamnya.


Artinya secara hukum: minyak Venezuela tetap milik Venezuela.


Tidak ada negara lain yang dapat secara legal “memiliki” minyak tersebut.


Namun hukum internasional juga mengenal pengecualian melalui sanksi.


2. Legalitas sanksi ekonomi


Sanksi ekonomi unilateral sering dibenarkan melalui:

• hukum domestik negara pemberi sanksi

• rezim keamanan internasional

• kebijakan stabilisasi politik


Dalam konteks Venezuela, lisensi ekspor minyak diberikan melalui sistem OFAC, yang memungkinkan perdagangan terbatas dengan pengawasan ketat.


Secara hukum formal: ini dapat dianggap legal dalam yurisdiksi negara pemberi sanksi.


Secara hukum internasional: legalitasnya diperdebatkan.


3. Hukum energi modern


Dalam praktik energi global, kontrol atas rantai distribusi sering lebih penting daripada kepemilikan sumber daya.


Dalam literatur ekonomi politik energi:

kontrol pasar = kekuasaan energi.


Ini terlihat pada:

• sistem lisensi ekspor

• escrow account

• pengawasan transaksi energi lintas negara


Minyak tetap Venezuela, tetapi arus kasnya tidak sepenuhnya berada di bawah kontrol Venezuela.



Analisis: Kolonialisme Finansial Struktural?


Konsep kolonialisme modern tidak selalu berupa pendudukan militer.

Ia sering muncul sebagai:

• kontrol sistem keuangan global

• kontrol perdagangan energi

• kontrol akses pasar


Dalam literatur ekonomi politik global, ini disebut: financialized resource governance.


Strukturnya mirip kolonialisme klasik:

• sumber daya berada di Global South

• kontrol distribusi di Global North


Perbedaannya: alatnya bukan kapal perang, tetapi sistem perbankan, sanksi, dan lisensi perdagangan.


Seperti kolonialisme lama memakai pelabuhan, kolonialisme modern memakai sistem pembayaran internasional.


Lebih sunyi. Lebih rapi. Lebih sulit dilihat.



Apakah praktik ini sah?


Jawaban ilmiah yang jujur:


Secara hukum formal


Sebagian besar mekanisme dapat dibenarkan dalam kerangka sanksi ekonomi dan hukum domestik negara pemberi sanksi.


Secara hukum internasional normatif


Statusnya diperdebatkan.


Secara ekonomi politik


Banyak akademisi menganggapnya sebagai bentuk dominasi struktural.


Dengan kata lain:

legal belum tentu adil.



Penutup


Kontrol atas penjualan minyak Venezuela menunjukkan transformasi kekuasaan global dari kolonialisme teritorial menuju kolonialisme finansial dan institusional.


Minyak tidak diambil dengan tentara.

Minyak diambil dengan sistem.


Bagian paling ironis dari geopolitik minyak adalah semua pihak selalu mengklaim bertindak “demi stabilitas”.


Kalimat itu seperti parfum diplomasi. Wanginya menenangkan, tapi sering dipakai untuk menutupi bau kekuasaan yang terlalu kuat.


Dan sistem selalu tampak legal bagi pembuatnya.








Referensi 


United Nations General Assembly. (1962). Permanent sovereignty over natural resources (Resolution 1803).United Nations.


Hults, D. R., Thurber, M. C., & Victor, D. G. (2012). Oil and governance: State-owned enterprises and the world energy supply. Cambridge University Press.


International Energy Agency. (2023). Oil market report. IEA.


Office of Foreign Assets Control. (2024). Venezuela sanctions regulations. U.S. Department of the Treasury.


Karl, T. L. (1997). The paradox of plenty: Oil booms and petro-states. University of California Press.


Strange, S. (1996). The retreat of the state: The diffusion of power in the world economy. Cambridge University Press.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Kontaminasi Cs-137 pada Udang Indonesia: Antara Sains, Politik, dan Kepercayaan Global

-
Gambar
  Ilustrasi udang Indonesia (Pic: Meta AI) Kontroversi Cs-137 pada udang Indonesia adalah pelajaran bahwa dalam politik pangan global, “persepsi lebih berbahaya daripada radiasi” Kontroversi terkait dugaan kontaminasi radioaktif Cesium-137 (Cs-137) pada udang Indonesia pada September 2025 memicu perdebatan sains, politik, dan diplomasi dagang.  Pemerintah Indonesia menyatakan bahwa kadar Cs-137 yang terdeteksi (68 Bq/kg) masih jauh di bawah ambang batas standar internasional, sementara Amerika Serikat merespons dengan tingkat kewaspadaan tinggi.  Tulisan ini membahas perbedaan standar keamanan pangan global, analisis ilmiah terhadap dampak kesehatan, dimensi politik di balik “histeria” Amerika Serikat, serta isu fundamental mengenai kepercayaan internasional terhadap klaim keamanan pangan suatu negara. Pendahuluan Globalisasi pangan menjadikan standar keamanan internasional sebagai instrumen yang tidak hanya ilmiah, melainkan juga politis.  Kasus dugaan kontaminasi C...
Baca selengkapnya

Isu Pangkalan Militer Rusia: Diplomasi Dua Wajah dalam Politik Global

-
Gambar
Ilustrasi pesawat tempur Rusia (Pic: Meta AI) Diplomasi seringkali bersifat simbolik: menenangkan satu pihak lewat pernyataan publik, tapi menjaga peluang kerja sama dengan pihak lain melalui jalur informal Dalam dinamika hubungan internasional modern, negara-negara tidak hanya berinteraksi atas dasar moralitas atau hukum internasional, tetapi juga atas kepentingan strategis.  Istilah “ diplomasi dua wajah ” atau  dual-track diplomacy  sering digunakan untuk menggambarkan pendekatan yang tampak kontradiktif: negara mengklaim prinsip tertentu di satu sisi, tetapi menjalankan kebijakan berbeda di sisi lain.  Amerika Serikat dan sekutunya menjadi contoh paling jelas dari praktik ini, yang turut menginspirasi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, dalam merancang strategi diplomatiknya. Praktik Diplomasi Dua Wajah: Studi Kasus Amerika dan Sekutunya - Demokrasi dan Intervensi AS kerap menyuarakan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia. Namun, sejarah mencatat ...
Baca selengkapnya

Mengapa Israel Tetap Mengintersepsi Flotilla Meski Prosedur Kemanusiaan Sudah Dipatuhi?

-
Gambar
Ilustrasi pengepungan kapal Flotilla (Pic: Meta AI) “Setiap flotilla yang diintersepsi bukan tanda kekuatan, tapi bukti rasa takut pada kebenaran yang terus dibawa oleh kemanusiaan.” Global Sumud Flotilla (GSF) sebagai misi kemanusiaan bertujuan menyalurkan bantuan ke Gaza yang terblokade, telah berusaha mematuhi protokol internasional dengan mendeklarasikan kargo, penumpang, serta meminta pengawasan lembaga netral seperti PBB/ICRC. Namun, Israel tetap melakukan intersepsi, penyitaan, dan penahanan aktivis.  Tulisan ini menganalisis alasan Israel melalui kerangka teori  security dilemma , politik simbolik, serta hukum internasional maritim, dan menegaskan bahwa tindakan Israel lebih bersifat politik daripada legal. Pendahuluan Sejak 2007, Israel memberlakukan blokade darat, laut, dan udara terhadap Gaza dengan alasan mencegah penyelundupan senjata Hamas.  Meski komunitas internasional menilai blokade ini ilegal karena bersifat kolektif dan menghukum seluruh penduduk sipil...
Baca selengkapnya