Divide et Impera Gaza: Hamas Diprotes, Israel Diuntungkan?

-

Warga Palestina berunjuk rasa meneriakkan slogan-slogan anti-Hamas, di Beit Lahiya, Jalur Gaza utara, 25 Maret 2025. (Pic: REUTERS/Stringer/tempo.co)


Kompleksitas konflik di Timur Tengah, di mana faktor internal dan eksternal saling berinteraksi, seringkali dengan konsekuensi yang merugikan bagi masyarakat sipil



Jalur Gaza, wilayah yang telah lama menjadi pusat konflik antara Palestina dan Israel, kini menghadapi dinamika internal yang kompleks. 


Baru-baru ini, terjadi gelombang protes dari warga Gaza yang menentang Hamas, kelompok yang memegang kendali di wilayah tersebut sejak 2007(detik.com, 27/03/2025).


Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mengenai penyebab protes tersebut dan apakah ada keterlibatan strategi devide et impera yang diterapkan oleh pihak eksternal, khususnya Israel.



Latar Belakang Protes Anti-Hamas di Gaza


Sejak 25 Maret 2025, ratusan warga Palestina di Gaza Utara dan Tengah menggelar demonstrasi menuntut Hamas untuk mundur dari kekuasaan dan mengakhiri perang yang berkepanjangan dengan Israel. 


Para demonstran meneriakkan slogan-slogan seperti “Hamas keluar” dan “Kami ingin hidup,” mencerminkan kelelahan mereka terhadap konflik yang tak kunjung usai dan kondisi kehidupan yang semakin memburuk (Reuters.com, 27/03/2025).


Protes ini merupakan yang terbesar sejak perang Gaza dimulai, menandakan perubahan signifikan dalam sentimen publik terhadap Hamas. 


Warga Gaza merasa lelah dengan konflik yang berkepanjangan dan dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari mereka. (kompas.com, 28/03/2025).



Tanggapan Hamas dan Media Lokal


Hamas mengakui hak warga untuk berdemonstrasi, namun memperingatkan agar protes tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang memiliki agenda tertentu, terutama yang sejalan dengan kepentingan Israel. 


Beberapa kelompok militan Palestina bahkan mengeluarkan peringatan keras terhadap individu yang dianggap membantu tujuan Israel melalui protes tersebut.


Menariknya, media-media utama Palestina, termasuk Al-Jazeera, cenderung mengabaikan pemberitaan mengenai protes ini. 


Meskipun protes tersebut signifikan, liputan media lokal sangat minim, menimbulkan pertanyaan tentang independensi dan objektivitas media dalam melaporkan isu-isu sensitif yang melibatkan Hamas(theaustralian.co.au, 28/03/2025)



Indikasi Strategi Devide et Impera oleh Israel


Strategi devide et impera, atau politik pecah belah, telah lama digunakan dalam konteks geopolitik untuk melemahkan lawan dengan memecah belah kekuatan internal mereka. 


Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, pernah menyatakan bahwa aliran dana ke Hamas merupakan bagian dari strategi untuk menjaga perpecahan antara Hamas dan Otoritas Palestina, sehingga melemahkan posisi Palestina secara keseluruhan (jpost.com, 12/03/2019).


Selain itu, Israel diduga menjalankan taktik devide et impera di Gaza dengan membangun infrastruktur yang membagi wilayah tersebut, seperti pembangunan jalan besar yang memotong Gaza menjadi bagian utara dan selatan, serta pembangunan pelabuhan di Gaza utara oleh Amerika dan Israel untuk mendatangkan bantuan dari Pelabuhan Siprus (portal-Islam.id, 13/03/2024).


Langkah-langkah ini dapat dilihat sebagai upaya untuk memecah belah dan mengendalikan populasi Gaza.



Protes anti-Hamas di Gaza mencerminkan kelelahan dan frustrasi warga terhadap konflik yang berkepanjangan dan kondisi kehidupan yang semakin sulit. 


Meskipun protes ini muncul dari dinamika internal, tidak dapat diabaikan kemungkinan adanya pengaruh strategi devide et impera yang diterapkan oleh Israel untuk melemahkan persatuan Palestina. 


Situasi ini menyoroti kompleksitas konflik di Timur Tengah, di mana faktor internal dan eksternal saling berinteraksi, seringkali dengan konsekuensi yang merugikan bagi masyarakat sipil. 

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Vera Fernanda SMP Taman Siswa Karyanya Lolos Prestasi Nasional

-
Gambar
Pelajar Mbatu Sae Membanggakan ( Pic: Akaha Taufan Aminudin) Vera Fernanda adalah seorang remaja berusia 15 tahun yang lahir di Batu, Jawa Timur pada tanggal 15 Februari 2010.  Dia tinggal di Jl. Mawar No. 18 RT/RW 006/007 Dusun Kajar, Desa Pandanrejo, Kec. Bumiaji, Kota Batu, Jawa Timur.  Hobi utamanya adalah menggambar, yang menunjukkan minat dan bakatnya di bidang seni visual. Vera saat ini sedang mengenyam pendidikan di SMP Tamansiswa Kota Batu, yang menunjukkan dedikasinya dalam mengejar pendidikan formal. Berdasarkan biodata tersebut, dapat dilihat bahwa Vera adalah seorang remaja yang aktif dan berbakat di bidang seni sastra visual. Pendidikan formalnya di SMP Tamansiswa Kota Batu juga menunjukkan komitmennya terhadap pendidikan.  Vera yang cerdas , ceria    untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengannya. Semoga Vera terus berkembang dan menginspirasi melalui karya-karya seni puisi esai dan tulisannya. Vera Fernanda karya Puisi Esai Mini yang lolos Seleks...
Baca selengkapnya

Trump Bungkam Aktivis! Mahmoud Khalil Ditangkap dengan Tuduhan Absurd

-
Gambar
Ilustrasi Trumph dan Mahmoud Khalil (pic Meta AI) Penangkapan Mahmoud Khalil menyoroti ketegangan antara keamanan nasional, kebebasan berpendapat, dan aktivisme politik di Amerika Serikat Baru-baru ini, Mahmoud Khalil, seorang aktivis pro-Palestina dan lulusan Universitas Columbia, ditangkap oleh agen Imigrasi dan Bea Cukai AS (ICE) di apartemennya di Manhattan pada 8 Maret 2025.  Penangkapan ini didasarkan pada tuduhan bahwa Khalil terlibat dalam kegiatan yang mendukung Hamas, organisasi yang dianggap teroris oleh AS.  Pemerintah mengklaim bahwa aktivitas Khalil dapat berdampak negatif pada kebijakan luar negeri AS, sebuah ketentuan yang jarang digunakan dalam Undang-Undang Imigrasi dan Kewarganegaraan.   Pentingnya Kebebasan Berpendapat Penangkapan Khalil memicu protes dan kritik dari berbagai kelompok hak asasi manusia, akademisi, dan politisi. Mereka menilai tindakan ini sebagai upaya untuk membungkam kebebasan berpendapat dan menekan aktivisme pro-Palestina....
Baca selengkapnya

RUU TNI Disahkan: Reformasi atau Kemunduran Demokrasi?

-
Gambar
Pengesahan RUU TNI (pic: merdeka.com) Implementasi selayaknya dengan tetap menghormati prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi sipil, serta dilakukan dengan transparansi dan partisipasi publik yang memadai Pada 20 Maret 2025, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Indonesia mengesahkan revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) menjadi undang-undang, meskipun terdapat protes dan penolakan dari berbagai elemen masyarakat.   Pengesahan ini memicu perdebatan hangat mengenai implikasi positif dan negatif dari perubahan tersebut, serta kekhawatiran akan kembalinya peran ganda militer dalam kehidupan sipil.   Poin-Poin Revisi Utama: 1.  Perluasan Peran Militer dalam Jabatan Sipil Revisi UU TNI memungkinkan perwira aktif TNI untuk menduduki lebih banyak posisi di lembaga pemerintahan tanpa harus pensiun atau mengundurkan diri dari dinas militer. Posisi tersebut mencakup lembaga seperti Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, dan Kementerian Koordinator Bidang Politik da...
Baca selengkapnya