Damai Tanpa Palestina: Ketika Abraham Accords Membungkam yang Terluka

-

Ilustrasi Abraham Accords (Pic: Grok)

Ketika pihak yang paling menderita—rakyat Palestina—tidak dilibatkan, maka perjanjian ini hanyalah panggung kepentingan global


Abraham Accords yang diperkenalkan oleh Amerika Serikat pada 2020 membawa janji “perdamaian baru” antara Israel dan sejumlah negara Arab. 


Kesepakatan ini disambut sorak oleh banyak pemimpin dunia, namun menjadi luka yang menganga bagi rakyat Palestina. 


Mengusung normalisasi hubungan diplomatik, perjanjian ini tak sedikit pun melibatkan Palestina sebagai pihak yang terdampak langsung dari konflik panjang. 


Lantas, bisakah perdamaian tercipta jika yang tertindas tak diberi suara?



Isi dan Tujuan Abraham Accords


Abraham Accords adalah perjanjian antara Israel dengan UEA, Bahrain, Sudan, dan Maroko, difasilitasi oleh Amerika Serikat. 


Tujuan utamanya adalah menormalisasi hubungan diplomatik, memperkuat kerja sama ekonomi, teknologi, dan militer. 


Namun, yang mencolok dari kesepakatan ini adalah absennya tuntutan konkret terhadap Israel untuk menghentikan pendudukan wilayah Palestina atau menghormati hak-hak asasi rakyat Palestina.



Mengabaikan Palestina Secara Sistemik


Keempat negara penandatangan Abraham Accords sama sekali tidak mewakili suara Palestina. 


Normalisasi ini memberikan legitimasi kepada Israel tanpa syarat, padahal praktik apartheid, blokade Gaza, dan ekspansi permukiman ilegal terus berlangsung. 


Bahkan dalam isi perjanjian, tidak ada keharusan bagi Israel untuk tunduk pada resolusi PBB terkait Palestina (Zunes, 2020).



Kepentingan Geopolitik dan Ekonomi


AS dan Israel memiliki kepentingan besar: menciptakan blok anti-Iran di kawasan serta membuka jalur pasar dan militer baru. 


Negara-negara Arab yang terlibat pun mendapatkan kompensasi, seperti pengakuan kedaulatan atas wilayah sengketa atau akses senjata canggih, seperti yang terjadi pada Maroko dan UEA (Lynch, 2021). 


Ini menunjukkan bahwa yang dijual bukan hanya prinsip, tapi juga nasib Palestina.



Reaksi Dunia dan Palestina


Rakyat Palestina mengecam perjanjian ini sebagai “pengkhianatan” yang menormalisasi penjajahan. 


Pemimpin Palestina dari Fatah maupun Hamas menyatakan bahwa kesepakatan ini adalah bentuk pengabaian terhadap perjuangan mereka. 


Meski demikian, tekanan internasional untuk mengubah isi perjanjian atau menghentikan ekspansi Israel nyaris nihil.



Abraham Accords adalah bentuk baru kolonialisme diplomatik yang merayakan perdamaian semu. 


Ketika pihak yang paling menderita—rakyat Palestina—tidak dilibatkan, maka perjanjian ini hanyalah panggung kepentingan global yang membungkam jeritan dari tanah yang dijajah. 


Jika dunia ingin benar-benar bicara damai, maka suara Palestina tak boleh terus dipinggirkan.






Referensi 

• Lynch, M. (2021). The New Arab Order: Power and Violence in the Middle East. Columbia University Press.

• Zunes, S. (2020). “The Abraham Accords and the Betrayal of the Palestinians.” Foreign Policy in Focus.

• United Nations. (2021). The Question of Palestine and the United Nations. https://www.un.org/unispal/

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Kontaminasi Cs-137 pada Udang Indonesia: Antara Sains, Politik, dan Kepercayaan Global

-
Gambar
  Ilustrasi udang Indonesia (Pic: Meta AI) Kontroversi Cs-137 pada udang Indonesia adalah pelajaran bahwa dalam politik pangan global, “persepsi lebih berbahaya daripada radiasi” Kontroversi terkait dugaan kontaminasi radioaktif Cesium-137 (Cs-137) pada udang Indonesia pada September 2025 memicu perdebatan sains, politik, dan diplomasi dagang.  Pemerintah Indonesia menyatakan bahwa kadar Cs-137 yang terdeteksi (68 Bq/kg) masih jauh di bawah ambang batas standar internasional, sementara Amerika Serikat merespons dengan tingkat kewaspadaan tinggi.  Tulisan ini membahas perbedaan standar keamanan pangan global, analisis ilmiah terhadap dampak kesehatan, dimensi politik di balik “histeria” Amerika Serikat, serta isu fundamental mengenai kepercayaan internasional terhadap klaim keamanan pangan suatu negara. Pendahuluan Globalisasi pangan menjadikan standar keamanan internasional sebagai instrumen yang tidak hanya ilmiah, melainkan juga politis.  Kasus dugaan kontaminasi C...
Baca selengkapnya

Isu Pangkalan Militer Rusia: Diplomasi Dua Wajah dalam Politik Global

-
Gambar
Ilustrasi pesawat tempur Rusia (Pic: Meta AI) Diplomasi seringkali bersifat simbolik: menenangkan satu pihak lewat pernyataan publik, tapi menjaga peluang kerja sama dengan pihak lain melalui jalur informal Dalam dinamika hubungan internasional modern, negara-negara tidak hanya berinteraksi atas dasar moralitas atau hukum internasional, tetapi juga atas kepentingan strategis.  Istilah “ diplomasi dua wajah ” atau  dual-track diplomacy  sering digunakan untuk menggambarkan pendekatan yang tampak kontradiktif: negara mengklaim prinsip tertentu di satu sisi, tetapi menjalankan kebijakan berbeda di sisi lain.  Amerika Serikat dan sekutunya menjadi contoh paling jelas dari praktik ini, yang turut menginspirasi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, dalam merancang strategi diplomatiknya. Praktik Diplomasi Dua Wajah: Studi Kasus Amerika dan Sekutunya - Demokrasi dan Intervensi AS kerap menyuarakan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia. Namun, sejarah mencatat ...
Baca selengkapnya

Penahanan Global Sumud Flotilla & Penjara Ketziot: Kondisi, Pelanggaran, dan Tantangan atas Kemanusiaan

-
Gambar
  Ilustrasi penjara mengerikan (Pic: Meta AI) Berdasarkan bukti terkini, memang ada banyak indikasi bahwa aktivis Global Sumud Flotilla yang ditangkap diperlakukan dalam kondisi yang mendekati pelanggaran serius HAM Sejak 1-2 Oktober 2025, puluhan aktivis dari Global Sumud Flotilla (GSF) ditangkap oleh Israel setelah upaya pengiriman bantuan humanitarian ke Gaza.  Banyak dari mereka diintersep di perairan internasional, lalu dipindahkan ke fasilitas tahanan Ketziot di Negev — dikenal sebagai salah satu penjara paling keras.  Laporan‐laporan dari organisasi HAM dan media internasional mengungkap dugaan pelanggaran hak asasi: penahanan tanpa pengacara, pemaksaan lutut dan “zip-tied”, kekurangan obat dan makanan, dan kondisi penahanan yang sangat membatasi martabat manusia.  Tulisan ini menganalisis sumber bukti, mengukur sejauh mana pelanggaran sesuai standar internasional, dan mengkaji opsi respons hukum dan diplomatik. Pendahuluan • Latar : Global Sumud Flotilla ad...
Baca selengkapnya