Preman, Propaganda, dan Paradoks Penjajahan: Politik Bayangan Israel di Gaza Pasca-2025

 

Ilustrasi bandit jalanan di Gaza (Pic: Grok)

Kalau dunia terus membiarkan bantuan dan moralitas menjadi alat tawar-menawar, maka istilah “damai” akan makin kehilangan makna

Dalam konflik Gaza 2025, muncul klaim serius bahwa Israel mendukung kelompok bersenjata lokal (termasuk klan Abu Shabab / “Popular Forces”) sebagai tandingan terhadap Hamas. 

Tindakan ini dikombinasikan dengan kebijakan bantuan kemanusiaan yang dibuat bergantung pada kepatuhan politik dan tuntutan pengembalian jenazah. 

Sementara itu peran Donald Trump sebagai mediator menyertakan tekanan diplomatik yang memperkuat persyaratan yang menekan Gaza secara struktural. 

Tulisan ini menginvestigasi bukti dukungan Israel terhadap geng kriminal lokal, dinamika pembersihan internal oleh Hamas, propaganda yang berjalan di kedua sisi, dan implikasi etika serta hukum dari operasi-politik ini terhadap warga sipil Gaza.

Pendahuluan

Gaza berada di titik kritis: setelah gencatan senjata yang sulit ditegakkan, kenyataan bahwa bantuan masih terbatas, banyak korban yang belum ditemukan, kondisi rumah sakit yg hancur, dan masyarakat yang trauma akibat dua tahun perang.

Sebuah fenomena mencurigakan muncul: kelompok lokal yang bukan formal bagian dari Hamas (mis-leceh “klans”, geng, kelompok “looter”) mulai melakukan operasi keamanan sendiri, menangani jalur bantuan, bahkan mengambil senjata tertentu. 

Isu: Apakah kelompok ini hanya koruptor lokal, atau bagian dari strategi Israel untuk melemahkan Hamas melalui divide et impera?

Donald Trump dan dokumen perdamaian/momentum diplomatiknya makin mempertinggi tuntutan terhadap Hamas, termasuk pelucutan senjata dan pengembalian jenazah sebagai syarat. 

Ini membuka risiko bahwa proses perdamaian hanya akan menguntungkan pihak kuat, bukan warga yang menderita.

Metodologi

• Kajian ini berdasarkan laporan media internasional & lokal (Al Jazeera, Reuters, The Guardian, ABC News), dokumen publik Netanyahu, dan pernyataan lembaga kemanusiaan (UN / WHO / OCHA).

• Fokus kasus: kegiatan “Abu Shabab / Popular Forces” di Rafah / kerumunan wilayah operasionalnya, insiden looting/truck bantuan, aksi oleh polisi Hamas terhadap anggota milisi, serta klaim dukungan senjata/logistik oleh Israel.

• Analisis dilakukan dari perspektif teori politik (hegemoni, realisme kekuasaan), hukum internasional (Hukum Humaniter Internasional, Konvensi Jenewa), dan etika perang.

Temuan & Bukti Kunci

Isu	Bukti dari Sumber
Dukungan Israel terhadap milisi lokal Abu Shabab / Popular Forces	Netanyahu sendiri pernah mengakui bahwa Israel “mengaktifkan” beberapa klan lokal yang menentang Hamas. Klans-klans ini disebut “armed gangs” yang kadangkala mengamankan konvoi bantuan atau terlibat penjarahan. (Al Jazeera, DW, AFP)
Looting/convoi bantuan dicuri	Laporan ABC News menyebutkan kelompok Abu Shabab yang mengambil barang dari truk bantuan (flour, gula, dll.) yang kemudian dijual kembali, kadang di depan mata militer Israel yang “diam.” (ABC News)
Operasi keamanan internal Hamas vs Abu Shabab	Hamas polisi mengatakan telah menewaskan sekitar 12 anggota Abu Shabab dalam operasi penggerebekan, dengan alasan kolaborasi dengan Israel.
Klaim senjata & perlindungan logistik	Sumber melaporkan bahwa benda-benda senjata telah disediakan Israel untuk milisi Abu Shabab, termasuk senjata yang disita dari Hamas. Ada juga klaim bahwa kelompok ini beroperasi di zona yang dikendalikan atau dimonitor oleh Israel.
Tuntutan deadline pengembalian jenazah & ancaman Trump	Trump memberi ultimatum bahwa jika Hamas tidak menyerahkan jenazah/pengungsi, Israel bisa menghentikan bantuan, membuka perbatasan, atau bahkan meneruskan operasi militer.

 Investigasi & Laporan yang Ditemukan

Sumber	Klaim Utama	Tingkat Bukti / Kritik
The Guardian — Netanyahu defends arming Palestinian clans accused of ties with jihadist groups**	Netanyahu mengaku mendukung klan-klanis yang menentang Hamas, termasuk milisi yang dipimpin Yasser Abu Shabab, sebagai bagian dari upaya mengurangi korban Israel.	Ini pernyataan resmi; tapi detilnya tentang distribusi senjata & koordinasi tak semua diverifikasi independen. Ada bantahan dan klaim propaganda juga.
Sky News — Guns, Cash and American Aid: Investigation reveals Israel’s support for Gaza militia	Investigasi menunjukkan bahwa Abu Shabab memperoleh logistik, dukungan negara netral dalam beberapa operasi, pemindahan truk bantuan lewat wilayah di mana mereka punya kontrol, dan aktivitas seperti rokok illegal & barang selundupan.	Ada video, wawancara liar, testimoni lokal; tapi beberapa klaim masih di pihak satu pihak (Abu Shabab) dan Israel membantah beberapa aspek. Keterbatasan akses lapangan tampak dalam laporan.
Israel media / Maariv — Gaza militia members are criminals involved in drug trafficking, extortion… under Shin Bet supervision**	Laporan bahwa anggota milisi di Gaza enggak cuma kriminal lokal tapi ada pengawasan atau pengaruh dari badan keamanan Israel (Shin Bet). Ada tuduhan pemberian senjata yang disita dari Hamas/organisasi serupa.	Berita independen lokal; tidak ada konfirmasi resmi yang detail; beberapa klaim dianggap kontroversial dan diminta verifikasi lebih lanjut.
AFP / Dawn — Netanyahu admits Israel backing militia in Gaza**	Pengakuan dari Netanyahu bahwa Israel mendukung kelompok bersenjata di Gaza yang menentang Hamas, terutama klan Bedouin pimpinan Abu Shabab.	Pengakuannya sendiri adalah bukti kuat secara politik; tetapi jenis dukungan & batasnya tidak terperinci (apakah senjata, intelijen, logistik, atau hanya toleransi).

Kesimpulan Awal & Catatan Kritis

Terdapat laporan jurnalistik dan klaim resmi yang menyebut Israel mendukung / menggunakan kelompok lokal sebagai proksi atau alat tekanan terhadap Hamas. Itu bukan hanya teori konspirasi — ada pengakuan, media independen, testimoni lokal.

Tapi tidak ada laporan investigasi lembaga HAM besar (yang memiliki akses penuh forensik / verifikasi independen) yang membuktikan semua aspek tuduhan ini secara lengkap (senjata formal + operasi militer terkoordinasi + pengakuan resmi dari banyak sumber). 

Banyak klaim masih di tahap “disebut oleh satu pihak”, atau “dokumen yang diklaim bocor”, atau testimoni warga + foto/video yang belum diverifikasi.

Memang muncul dilema besar: akses media terbatas, propaganda dari semua sisi, dan kondisi konflik yang kompleks—membuat banyak fakta sulit diverifikasi secara independen.

Analisis Teoritis & Kritik

A. Strategi Divide et Impera

Israel menggunakan milisi lokal sebagai proxy untuk mengurangi risiko militer langsung terhadapnya dan menciptakan friksi di dalam Gaza. 

Dengan mendukung kelompok penjarah / gangs, Israel bisa melemahkan legitimasi Hamas sambil mempertahankan narasi bahwa kontrol kawasan masih dikelola dari luar.

Kelompok seperti Abu Shabab dilihat sebagai alternatif “otonomi lokal”—tapi tidak mempunyai tanggung jawab legal atau moral seperti pemerintahan konvensional, rentan kepada korupsi dan pelanggaran HAM.

B. Propaganda vs Kenyataan

Di satu sisi, Israel & pendukungnya menggunakan klaim bahwa mereka “mendorong stabilitas dan keamanan” dengan mendukung milisi yang menentang Hamas.

Di sisi lain, rakyat Gaza melaporkan bahwa bantuan kemanusiaan diblokir, truk bantuan dirampas, jenazah belum dikembalikan, dan banyak korban sipil yang terjebak di reruntuhan. 

Perbedaan naratif ini menimbulkan skeptisisme terhadap motif “keamanan” vs motif kontrol politik.

C. Hukum Internasional & Etika Perang

Penggunaan kelompok bersenjata lokal untuk melakukan operasi keamanan tanpa kontrol hukum / transparansi meningkatkan risiko pelanggaran hukum humaniter (misalnya, eksekusi tanpa pengadilan, penyiksaan) dan kejahatan perang jika korban adalah warga sipil.

Penghapusan akses bantuan kemanusiaan sebagai punishment untuk kegagalan politik adalah tindakan yang sangat kontroversial secara hukum: kebijakan yang menjadikan warga sipil sebagai sasaran kolektif kekerasan struktural.

D. Peran Trump & Tekanan Diplomatik

Trump menggunakan diplomasi dan retorika keras untuk menambah tekanan terhadap Hamas agar memenuhi syarat-syarat. 

Ultimatum, ancaman penghentian bantuan, dan janji keamanan bagi yang kooperatif menambah dimensi “politik pembayaran harga” bagi warga sipil.

Media internasional juga melaporkan bahwa beberapa syarat Trump/ rencana perdamaian 20-poin menyebabkan beban berat pada pihak Palestina, hampir seolah-olah perdamaian hanya akan diberikan kalau syarat pihak kuat dipenuhi dulu.

Implikasi & Risiko

1. Fragmentasi Kekuasaan

Milisi lokal bisa menjadi aktor “negara dalam negara”, memicu konflik horisontal dengan Hamas, mengganggu stabilitas dan pelayanan dasar kepada warga.

2. Normalisasi Kekerasan Tanpa Akuntabilitas

Penggunaan kekerasan internal terhadap “kolaborator” atau “penjarah” tanpa standar hukum publik atau peradilan akan memperlebar ruang impunitas.

3. Kemanusiaan Sebagai Komoditas Persyaratan

Bantuan, kembalinya jenazah, pembukaan crossing menjadi alat negosiasi, bukan hak. Warga sipil terjebak dalam mekanisme tawar-menawar politik.

4. Penghapusan Hak Sipil & Trauma Kolektif

Korban konflik bukan cuma luka fisik, tapi kehilangan kepercayaan terhadap institusi dan kemungkinan rasa bahwa keselamatan mereka tergantung pada apa pihak kuat mau berikan, bukan apa yang seharusnya menjadi hak mereka.

5. Proyeksi Politik Internasional

Negara-negara donor, media, dan lembaga PBB akan dipanggil pertanggungjawaban moral. 

Kenyataannya, jika donor/tengah mediator hanya mendukung syarat yang berat tanpa perlindungan bagi warga, mereka ikut menjadi bagian dari struktur ketidakadilan.

Rekomendasi Kebijakan

• Adakan investigasi internasional independen terhadap klaim bahwa milisi seperti Abu Shabab telah menerima senjata dan bantuan pertahanan dari Israel — bukti dokumenter & wawancara saksi harus dipublikasikan transparan.

• Pengawasan internasional atas distribusi bantuan kemanusiaan agar tidak diselewengkan ke tangan milisi atau digunakan sebagai objek tawar-menawar.

• Mekanisme hukum yang menjamin proses pengadilan jika ada penangkapan atau eksekusi oleh otoritas lokal untuk “kolaborator.” Standar HAM internasional harus dilibatkan.

• Perlindungan bagi warga sipil termasuk akses medis, jenazah, dan keamanan saat crossing; donor internasional harus mengikat bantuannya pada kepatuhan terhadap prinsip-prinsip humaniter.

• Tekanan internasional terhadap peran pihak eksternal (termasuk AS/Trump) agar mediasi damai tetap memperhatikan keseimbangan kekuasaan dan tidak memperkuat struktur kolonial/okupasi tersembunyi.

Ada bukti kuat bahwa Israel sudah mendukung atau menoleransi milisi lokal (geng/gank/preman) yang menentang Hamas—Abu Shabab adalah nama yang muncul berulang-ulang. 

Strategi ini adalah bagian tak terpisahkan dari politik kekuasaan: melemahkan lawan lewat proksi agar bisa mengendalikan wilayah secara tidak langsung. 

Tetapi dukungan ini seringkali bersifat samar, tidak transparan, dan berpotensi melanggar hukum humaniter.

“Pembersihan” bukan hanya kata retoris: kelompok lokal diburu, ditangkap, bahkan dibunuh karena tuduhan kolaborasi. 

Propaganda kedua belah pihak memanaskan suasana. Dan peran mediator eksternal seperti Trump, dengan ultimatum dan tekanan diplomatik, memberi beban lebih kepada pihak Palestina – seolah “harga perdamaian” harus dibayar dulu, terutama oleh yang sudah menderita.

Kalau dunia terus membiarkan bantuan dan moralitas menjadi alat tawar-menawar, maka istilah “damai” akan makin kehilangan makna. 

Gaza bukan hanya ruang konflik bersenjata; ia menjadi laboratorium brutal dari bagaimana kekuasaan, propaganda, dan penderitaan warga sipil berkelindan dalam narasi global.

Referensi

1. Clans and armed groups challenging Hamas in Gaza — Reuters, 14 Oktober 2025. Artikel ini menyinggung Abu Shabab dan klan-klan bersenjata lokal yang menantang kontrol Hamas.  

2. Gaza aid still critically scarce, say agencies, as Israel delays convoys — The Guardian, 17 Oktober 2025. Laporan bahwa bantuan sangat minim dan pengiriman sering terhambat oleh kontrol Israel.  

3. Palestinian bodies returned by Israel show signs of torture and execution, say doctors — The Guardian, 15 Oktober 2025. Banyak jenazah yang dikembalikan menunjukkan indikasi penyiksaan/eksekusi.  

4. UN WFP says 560 tonnes of food entering Gaza daily since ceasefire but more needed — Reuters, 17 Oktober 2025. Mengenai volume bantuan yang masuk dan kebutuhan yang masih jauh lebih banyak.  

5. Hamas deploys armed fighters and police across parts of Gaza — The Guardian, 13 Oktober 2025. Menyebutkan operasi internal oleh Hamas untuk menguatkan kontrolnya, termasuk konflik dengan klan/kelompok yang dianggap kolaborator.