Negara Boneka di Bawah Bayang Kolonial: Strategi Politik Israel Menciptakan Palestina yang Dapat Dikendalikan

Ilustrasi penjarahan bantuan kemanusiaan oleh kelompok Abu Shabab di Gaza (Pic: Grok)

“Yang mereka bangun bukan negara Palestina, melainkan kebun eksperimen politik tempat kemerdekaan diawasi seperti tahanan rumah.”

Kajian ini menyoroti paradoks “solusi dua negara” yang selama ini dipromosikan oleh Israel dan sekutunya. 

Di balik narasi damai dan rekonsiliasi, tersembunyi upaya sistematis untuk membentuk proxy state—negara boneka yang diciptakan untuk menjaga stabilitas geopolitik Israel, bukan untuk menegakkan kedaulatan Palestina. 

Dengan menggunakan pendekatan politik kolonial modern dan teori kontrol hegemonik, tulisan ini membongkar strategi pembuatan kepemimpinan alternatif seperti faksi Abu Shabab, yang berpotensi menjadi instrumen penjajahan terselubung di abad ke-21.

Pendahuluan

Konflik Israel–Palestina tak lagi sekadar perebutan tanah, melainkan pertarungan makna: siapa yang berhak mendefinisikan “kemerdekaan.” 

Sejak awal invasi ke Gaza, Israel tak hanya menggunakan kekuatan militer, tetapi juga melakukan rekayasa politik internal Palestina. 

Tujuannya jelas: melemahkan kekuatan perlawanan (Hamas, PIJ, dan kelompok nasionalis lainnya) lalu menggantikannya dengan entitas yang tunduk pada kepentingan Zionis.

Pasca-gencatan senjata 2025, isu munculnya kelompok seperti Abu Shabab menjadi bukti strategi klasik kolonial: membentuk elite lokal yang loyal kepada penjajah. 

Pola ini mengulang sejarah lama, dari pemerintahan boneka Prancis di Aljazair hingga rezim-rezim “bersahabat” yang menopang kepentingan Barat di Timur Tengah.

Metodologi

Tulisan ini menggunakan pendekatan critical discourse analysis dan post-colonial theory. 

Data dikumpulkan dari laporan lapangan wartawan independen, rilis resmi PBB, serta pernyataan politisi Israel dan AS pasca-serangan Rafah 20 Oktober 2025. 

Analisis difokuskan pada pola bahasa politik—bagaimana istilah seperti “reformasi Palestina” dan “pemerintahan transisi” digunakan untuk menutupi praktik dominasi.

Kajian Teoritik

1. Kolonialisme Modern dan Produksi Kepemimpinan Boneka

Dalam konsep Edward Said tentang Orientalism, Barat menciptakan “Timur” sebagai objek untuk dikendalikan, bukan sebagai subjek yang otonom. 

Israel mewarisi paradigma ini dalam skala mikro: menciptakan “Palestina baru” yang aman bagi investasi, namun steril dari perlawanan.

2. Hegemoni Kognitif dan Simulasi Kemerdekaan

Melalui proyek “solusi dua negara,” Israel menawarkan ilusi kemerdekaan: bendera Palestina dikibarkan, tetapi wilayah, perbatasan, dan air tetap di bawah kontrol IDF. 

Ini menciptakan bentuk baru dari occupation by consent—penjajahan dengan tanda tangan.

3. Abu Shabab sebagai Simbol Politik Substitusi

Kemunculan kelompok Abu Shabab memperlihatkan eksperimen politik Israel: mempromosikan figur yang tampak nasionalis, tapi ekonominya bergantung pada Tel Aviv. 

Kepemimpinan semacam ini diharapkan bisa menekan perlawanan bawah tanah, sambil mempertahankan citra “kemajuan dan stabilitas.” 

Dalam praktiknya, ini hanyalah wajah baru kolonialisme—kolonialisme yang mengenakan jas diplomasi.

Analisis

Serangan Israel ke Rafah setelah gencatan senjata menunjukkan bahwa yang diincar bukan hanya struktur militer Hamas, tapi juga struktur legitimasi rakyat Palestina. 

Dengan menuduh Hamas melanggar gencatan, Israel menciptakan alasan untuk terus mendikte proses politik.

AS dan Uni Eropa berperan sebagai sponsor narasi, mengemas agresi dalam bingkai “penegakan keamanan.”

Sementara itu, dunia Arab terpecah—sebagian mendukung perlawanan, sebagian terjebak dalam normalisasi diplomatik.

Kalimat yang paling mewakili logika ini adalah:

“Israel tidak menolak Palestina, mereka hanya menolak Palestina yang benar-benar merdeka.”

Gencatan senjata hanyalah jeda untuk negosiasi kekuasaan, bukan jalan menuju damai. 

Selama struktur ekonomi, politik, dan militer Palestina masih dikendalikan dari luar, maka “negara Palestina” hanyalah proyek arsitektur semantik—terlihat seperti rumah, tapi tidak bisa ditinggali.

Satu-satunya kemerdekaan sejati hanya bisa lahir jika Palestina memegang kendali atas tanah, air, dan langitnya sendiri. 

Tanpa itu, yang disebut negara hanyalah bayangan dari sebuah bangsa yang terus dikubur hidup-hidup di bawah reruntuhan puing Rafah.

Referensi

1. Edward Said (1978). Orientalism. Vintage Books.

2. Rashid Khalidi (2020). The Hundred Years’ War on Palestine. Metropolitan Books.

3. United Nations OCHA (2025). Gaza Situation Update, October 2025.

4. Al Jazeera Investigations (2025). Proxy Leadership in Occupied Territories: The Case of Abu Shabab.

5. Amnesty International (2025). Broken Ceasefire: Civilian Casualties in Rafah.

6. Human Rights Watch (2024). Apartheid in Disguise: Israel’s Permit System and Control of Palestinian Autonomy.