Colonial Continuity dalam Rencana Board of Peace Gaza 2025: Ujian Legitimasi & Kedaulatan

Ilustrasi Tony Blair dan reruntuhan Gaza (Pic: Grok)

Badan pengawas seperti Board of Peace idealnya dibentuk dengan perwakilan luas: OKI, negara Arab, organisasi sipil Palestina, mahasiswa Gaza, dan donor internasional — bukan penguasa tunggal asing

Penunjukan Tony Blair sebagai figur utama dalam pengelolaan transisi Gaza pasca perang memicu kritik tajam dari berbagai pihak, terutama terhadap potensi pengulangan kolonialisme modern. 

Dengan merujuk pada konsep colonial continuity, artikel ini menelaah bagaimana gagasan badan internasional seperti Board of Peace atau Gaza International Transitional Authority (GITA) dapat memperkuat hegemoni eksternal, melemahkan kedaulatan lokal, dan memperpanjang struktur kekuasaan asing atas Palestina.

Pendahuluan

Perang Gaza 2023–2025 telah meninggalkan kehancuran besar di wilayah Gaza. 

Saat wacana gencatan senjata dan rekonstruksi muncul, salah satu skema yang dicanangkan adalah pendirian otoritas transisi yang dikelola sebagian besar oleh aktor internasional — termasuk nama Tony Blair sebagai calon utama pengatur politik dan administratif di Gaza. 

Tulisan ini membangkitkan memori lama: negara luar mengatur daerah yang lemah demi “stabilisasi”. 

Banyak yang menyebutnya sebagai colonial continuity—bentuk baru kolonialisme yang dibungkus retorika diplomasi dan “bantuan”.

Kerangka Teoretik: Colonial Continuity & Legitimasi Global

1. Konsep Colonial Continuity

Gagasan bahwa praktik kolonial tidak berhenti sepenuhnya saat negara merdeka, melainkan bergeser bentuk: dari pemerintahan langsung menjadi hegemoni institusional dan ekonomi.

Peran aktor eksternal dalam “pembangunan”, “stabilisasi”, atau “transisi” sering menjadi saluran kontrol lama dalam bentuk baru.

2. Teori Legitimasi & Penerimaan Lokal

• Otentikasi dari bawah: legitimasi sejati lahir ketika komunitas lokal ikut menentukan, bukan hanya sutradara asing.

• Konflik identitas: penguasa luar yang “mengatur” bisa dipandang sebagai penjajah baru, karena ia mengabaikan sejarah, trauma, dan suara lokal.

3. Teori Transisi Politik & Negara Transit

Skema negara transit (misalnya Kosovo, Timor-Leste) sering diterapkan oleh kekuatan Barat, dengan campur tangan signifikan dalam struktur negara, alih kekuasaan selektif, dan batasan kedaulatan penuh.

Model ini bisa menjadi “jalan legal” untuk mempertahankan pengaruh politik-ekonomi luar di wilayah pascakonflik.

Fakta Empiris & Kritik Terhadap Rencana GITA / Board of Peace

Aspek	Fakta / Usulan	Kritik & Implikasi
Dominasi Eksternal	Dokumen rancangan GITA menjadikan posisi tertinggi (Board chairman, pengawas keamanan, legislatif) dipegang oleh aktor internasional (termasuk Tony Blair).	Otoritas lokal (Palestina / komunitas Gaza) ditempatkan di posisi terbawah, berperan administratif paling dasar. Peluang kedaulatan lemah.
Pemisahan dari Otoritas Palestina (PA)	Dokumen menyebut bahwa GITA sementara bisa beroperasi terpisah dari PA, bahkan sempat meniadakan peran PA dalam masa transisi awal.	Memperlemah integrasi Gaza & Tepi Barat; memicu fragmentasi politik Palestina dan melemahkan aspirasi negara terpadu.
Rekam Jejak Blair & Kritik Regional	Blair dikritik di dunia Arab karena dukungannya terhadap perang Irak 2003; reputasi “kolonial” melekat.	Kepercayaan masyarakat Palestina terhadap integritas, netralitas, dan niat baik Blair rendah; prijudikasi bahwa ia mewakili kepentingan Barat, bukan rakyat lokal.
Operasi dari Luar Gaza	Rancangan menyebut bahwa eksekutif GITA awalnya akan beroperasi dari El-Arish (Mesir) / kota luar Gaza, dan hanya kemudian masuk ke Gaza.	Pelaksanaan pemerintahan dari luar wilayah kritis legitimasi dan koneksi dengan realitas lokal; bisa dianggap otoritas “jarak jauh.”
Agenda Keamanan & Otoritas Militer	GITA akan memiliki otoritas langsung terhadap keamanan, termasuk pengawasan, legislatif keamanan, dan operasi keamanan spesifik.	Kontrol militer atas populasi lokal sering menjadi fitur utama dalam rezim kolonial baru, menimbulkan risiko represif terhadap perlawanan lokal atau suara kritik.

Argumentasi Reflektif

1. Penegasan bahwa “transisi” bisa jadi alat kontinuitas

Penggunaan kata transisi sering digunakan untuk menyamarkan bahwa struktur kekuasaan lama tetap dipertahankan—hanya wilayah manajerial yang berganti tangan formal. 

Model ini memelihara ketergantungan politik, ekonomi, dan keamanan luar terhadap daerah yang dianggap “rusak” setelah konflik.

2. Legitimasi harus berakar, bukan didikte

Jika otoritas transisi tidak dibentuk melalui kesepakatan luas dalam komunitas Gaza dan stakeholder Palestina, maka tak akan pernah ada akseptasi moral. Otoritas “mandat dari luar” berisiko ditolak sebagai kolonial baru.

3. Resistensi & konflik baru sebagai logika kontra-hegemonik

Sejarah kolonial menunjukkan bahwa otoritas asing, walau dibungkus “bantuan”, sering memicu resistensi (kelompok militan, gerakan sipil). 

Rencana GITA tanpa legitimasi lokal bisa memperpanjang konflik baru di bawah wajah “stabilisasi”.

4. Kegagalan model serupa di masa lalu

Memori transit administrasi di bekas konflik—seperti Iraq, Afganistan—banyak yang berakhir dengan kegagalan rekonstruksi yang bermakna, fragmentasi kekuasaan, dan elite asing berpengaruh berat dalam ekonomi pasca perang. 

Kritik bahwa Blair di Irak gagal membangun negara stabil menjadi bayangan nyata atas rencana Gaza baru.  

Kesimpulan & Rekomendasi Perspektif Progresif

Penunjukan Tony Blair atau otoritas internasional tinggi dalam pengelolaan Gaza bukan sekadar pilihan administratif — ia mengandung potensi pengulangan kolonialisme modern.

Untuk transisi yang adil dan bermartabat, otoritas lokal harus diberikan peran dominan — bukan hanya sebagai pelaksana, tetapi sebagai pengambil keputusan utama.

Proses pemulihan harus terhubung dengan pemulihan identitas, kedaulatan, dan akuntabilitas publik.

Badan pengawas seperti Board of Peace idealnya dibentuk dengan perwakilan luas: OKI, negara Arab, organisasi sipil Palestina, mahasiswa Gaza, dan donor internasional — bukan penguasa tunggal asing.

Solusi sejati hanya bisa lahir lewat dialog yang mengakui kesalahan sejarah, restructuring relasi kekuasaan, dan menghormati prinsip self-determination Palestina.

Referensi

Al Jazeera. (2025, September 28). Why is the divisive Tony Blair now touted for post-Gaza war interim role?Al Jazeera. https://www.aljazeera.com/news/2025/9/28/why-is-the-divisive-tony-blair-now-touted-for-post-gaza-war-interim-role

The Guardian. (2025, September 29). Postwar Gaza authority plan raises fears of new foreign control. The Guardian. https://www.theguardian.com/world/2025/sep/29/postwar-gaza-authority-gita-tony-blair

Jewish Voice for Labour. (2025, September 30). Blair’s colonial plan for Gaza excludes Palestinians. Jewish Voice for Labour. https://www.jewishvoiceforlabour.org.uk/article/blairs-colonial-plan-for-gaza-excludes-palestinians

The New Arab. (2025, September 27). Tony Blair’s Iraq legacy and the risks of leading post-war Gaza. The New Arab. https://www.newarab.com/analysis/tony-blairs-iraq-legacy-and-risks-leading-post-war-gaza

United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA). (2025, September). Humanitarian update: Gaza and the West Bank. United Nations. https://www.unocha.org

Said, E. W. (1993). Culture and Imperialism. New York, NY: Vintage Books.

Chomsky, N. (2012). Occupy. London, UK: Penguin Books.

Fanon, F. (1963). The Wretched of the Earth. New York, NY: Grove Press.

Nkrumah, K. (1965). Neo-colonialism: The last stage of imperialism. London, UK: Thomas Nelson & Sons.

Young, R. J. C. (2001). Postcolonialism: An historical introduction. Oxford, UK: Blackwell.