Gencatan Senjata Gaza 2025: Diplomasi Palsu, Strategi Penundukan, dan Kejahatan Kemanusiaan Berkedok Perdamaian

Ilustrasi gencatan senjata (Pic: Grok)

“Gencatan senjata bukanlah perdamaian bila yang berhenti hanyalah suara senjata, tapi bukan tangan yang menindas.”

Tulisan ini menelaah dinamika gencatan senjata antara Israel dan Hamas yang memasuki hari ketiga pada Oktober 2025. 

Meski dipublikasikan sebagai upaya menuju stabilitas kawasan, gencatan ini justru mengungkap praktik kekuasaan asimetris yang memperpanjang penderitaan warga sipil Palestina. 

Dengan pendekatan analisis geopolitik dan studi konflik, penelitian ini menemukan bahwa gencatan senjata tersebut lebih merepresentasikan instrumen tekanan politik dan psikologis terhadap pihak Palestina daripada bentuk rekonsiliasi sejati. 

Israel, dengan dukungan politik dan militer dari Amerika Serikat, memanfaatkan jeda konflik untuk memperkuat legitimasi internasionalnya sembari mengaburkan tanggung jawab moral atas pelanggaran kemanusiaan yang berulang.

Pendahuluan

Gencatan senjata seharusnya menjadi jeda untuk penyembuhan luka kolektif, namun dalam konteks Gaza, ia berubah menjadi panggung manipulasi politik. 

Israel menampilkan diri sebagai “pihak yang patuh pada hukum internasional,” sementara di lapangan, drone dan pasukan daratnya terus melanggar kesepakatan dengan alasan “keamanan nasional.”

Hamas, di sisi lain, ditekan agar menyerahkan jenazah sandera dalam waktu 72 jam, meski mayoritas korban masih terkubur di bawah reruntuhan akibat serangan udara Israel sendiri. 

Permintaan ini menegaskan watak kolonial dari negosiasi modern: yang kuat menentukan ritme, yang lemah dipaksa tunduk di bawah definisi “damai” versi penjajah.

Metodologi

Analisis ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif dengan pendekatan geopolitik dan teori hegemoni Gramscian. 

Sumber data berasal dari laporan media internasional independen, publikasi PBB, dan testimoni organisasi HAM.

Penulis menafsirkan tindakan Israel bukan sebagai bagian dari strategi keamanan murni, melainkan upaya mempertahankan dominasi teritorial dan simbolik dengan memanfaatkan narasi gencatan sebagai alat propaganda diplomatik.

Kajian Teoritik

1. Teori Hegemoni (Antonio Gramsci)

Gencatan senjata adalah bentuk “kekuasaan lunak” di mana negara dominan menciptakan ilusi persetujuan sosial melalui wacana perdamaian, padahal esensinya mempertahankan struktur ketimpangan.

2. Realpolitik dan Neo-Kolonialisme

Hubungan AS-Israel menunjukkan pola klasik realpolitik, di mana idealisme moral digantikan oleh kalkulasi strategis. 

AS sebagai pemasok utama senjata bagi Israel sekaligus mediator perjanjian perdamaian merupakan kontradiksi moral paling terang benderang di abad ke-21.

3. Humanitarianism sebagai Alat Legitimasi

Kampanye kemanusiaan sering dipakai untuk mengaburkan pelanggaran HAM sistematis. 

Israel menyebut operasi militernya sebagai “pembebasan sandera,” namun statistik menunjukkan mayoritas korban adalah warga sipil Palestina, termasuk anak-anak.

Analisis dan Pembahasan

1. Perang yang Tidak Pernah Usai

Meski disebut gencatan senjata, fakta di lapangan memperlihatkan kelanjutan kekerasan dalam bentuk lain: blokade logistik, sabotase bantuan medis, dan serangan drone terhadap area sipil.

Gencatan hanya berarti “reorganisasi kekuatan” bagi pihak dominan, bukan perdamaian sejati.

2. Diplomasi sebagai Perang dalam Bentuk Lain

Negosiasi yang dimediasi oleh pihak Barat lebih menyerupai strategic theater daripada perundingan sejati. 

Israel memanfaatkan tekanan waktu terhadap Hamas sebagai bentuk “disiplin kolonial,” menciptakan narasi bahwa Hamas tidak kooperatif agar publik internasional kehilangan simpati terhadap Palestina.

3. Kekerasan yang Diinstitusionalisasi

Tahanan Palestina tetap disiksa, bahkan selama masa gencatan. Kasus kekerasan terhadap aktivis kemanusiaan seperti kru Sumud Flotilla memperlihatkan bahwa kekerasan telah menjadi sistemik dan dilegalkan.

Di sini, “perdamaian” hanya simbol kosmetik untuk menenangkan opini global, bukan transformasi moral.

Gencatan senjata Gaza 2025 bukanlah tanda kedewasaan politik, melainkan refleksi keputusasaan dunia internasional dalam menghadapi kekuatan yang kebal moral dan hukum.

Selama keadilan masih ditentukan oleh mereka yang menekan tombol rudal, maka perdamaian hanyalah eufemisme dari keterpaksaan.

Hamas mungkin dituduh sebagai ekstremis, tetapi ekstremisme sejati adalah sistem yang memproduksi penderitaan secara rutin lalu menamainya stabilitas.

Referensi

• Al Jazeera. (2025, October 14). Gaza truce holds despite tensions as Israel and Hamas exchange captives.

• Human Rights Watch. (2025). Reports on detainee treatment in Israeli facilities.

• The Guardian. (2025, October 13). Israel accused of drone strikes during Gaza truce.

• United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA). (2025). Situation Report: Gaza Strip, Humanitarian Update.

• Said, E. (1979). Orientalism. New York: Pantheon Books.

• Gramsci, A. (1971). Selections from the Prison Notebooks. New York: International Publishers.