“Kuala Lumpur Peace Accords” dan Ilusi Perdamaian: Strategi Rebranding Hegemoni Amerika di Asia Tenggara Pasca-Kebangkitan BRICS

Ilustrasi Kuapa Lumpur Peace Accords (Pic: Grok)

AS sedang memainkan permainan waktu, memoles wajah kekuasaannya dengan bedak diplomasi dan retorika damai. Namun sejarah tidak berutang pada kosmetika; ia menulis dengan darah dan kesadaran

Tulisan ini mengulas “Kuala Lumpur Peace Accords” yang difasilitasi Donald Trump dalam rangkaian ASEAN Summit 2025 sebagai bagian dari strategi Amerika Serikat untuk mempertahankan posisi hegemoniknya di tengah kebangkitan BRICS. 

Melalui analisis geopolitik kritis dan pendekatan realis-marxis, saya ingin menunjukkan bahwa perdamaian yang diklaim sebagai keberhasilan diplomatik sesungguhnya merupakan upaya kosmetik geopolitik—rebranding tatanan lama dalam wujud baru—yang dibungkus dalam narasi stabilitas kawasan.

Pendahuluan

Ketika dunia sedang muak melihat darah Gaza dan aroma mesiu Timur Tengah, Donald Trump memindahkan panggung dramanya ke Asia Tenggara. 

“Kuala Lumpur Peace Accords” antara Thailand dan Kamboja dijual sebagai momen bersejarah: tanda lahirnya babak baru perdamaian regional. 

Namun di balik tepuk tangan dan kamera, tercium motif lama—showmanship dan strategi containment terhadap pengaruh China serta BRICS yang semakin kuat.

Perdamaian bukan lagi tujuan, melainkan komoditas politik. 

Trump membutuhkan narasi “pemimpin dunia” untuk menutupi keterpurukan citra AS yang kini terpecah antara konflik internal, kegagalan moral di Palestina, dan ketergantungan pada industri perang.

Metodologi

Kajian ini menggunakan pendekatan:

1. Analisis Wacana Kritis (Fairclough, 1995) untuk mengurai makna tersembunyi di balik pidato diplomatik AS.

2. Teori Hegemoni Gramsci (1971) untuk menafsirkan bagaimana AS mempertahankan dominasi melalui narasi moral dan media.

3. Geopolitik Realis untuk memahami pergeseran kekuatan global akibat meningkatnya peran BRICS.

Kajian Teoretik

Dalam The Tragedy of Great Power Politics, John Mearsheimer menegaskan bahwa negara hegemon bertahan bukan dengan keadilan, tapi dengan ilusi moral. 

Trump mempraktikkan ini dalam bentuk diplomatic marketing—menjual perdamaian untuk menutupi perang.

Sementara itu, Antonio Gramsci menyebut dominasi kultural sebagai bentuk kekuasaan paling halus: ketika dunia menerima definisi “perdamaian” dari pihak yang paling sering menabur perang.

Dalam konteks ini, “Kuala Lumpur Peace Accords” adalah produk hegemonik. Ia tampak seperti pencapaian moral, padahal merupakan rebranding politik luar negeri AS yang sedang terdesak.

Analisis

1. Simbol Perdamaian sebagai Alat Reputasi Global

AS menggunakan simbol perdamaian untuk memulihkan citra global pasca-kekejaman Israel yang didukungnya. 

Trump memosisikan diri sebagai mediator, bukan pelaku, agar dunia lupa siapa yang menyuplai bom di Gaza.

2. BRICS sebagai Cermin Kekhawatiran Barat

Sementara BRICS menawarkan narasi multipolaritas dan ekonomi kolektif, AS tetap memegang narasi unilateral: dunia hanya damai jika tunduk pada “aturan” mereka. Kuala Lumpur Accords menjadi panggung untuk menegaskan eksistensi itu.

3. ASEAN dan Politik Sandera

Negara-negara ASEAN dijadikan figur buffer state—terlalu penting untuk dilepas, tapi terlalu kecil untuk menolak. 

Perdamaian yang diteken Thailand dan Kamboja bukanlah milik mereka sepenuhnya, melainkan bagian dari grand strategy AS untuk mengimbangi BRICS di Asia.

4. Dampak terhadap Tata Dunia Baru

“Perdamaian” ala Trump tidak memperkuat multilateralisme, tapi meneguhkan kembali pola lama: ketergantungan politik, tekanan ekonomi, dan kooptasi diplomasi. 

Dengan demikian, Kuala Lumpur Peace Accords adalah paradoks—ia mengaku memadamkan api, tapi menyalakan bara baru di bawahnya.

“Perdamaian” yang ditandatangani di Kuala Lumpur hanyalah panggung megah bagi hegemoni yang menua. 

AS sedang memainkan permainan waktu, memoles wajah kekuasaannya dengan bedak diplomasi dan retorika damai. Namun sejarah tidak berutang pada kosmetika; ia menulis dengan darah dan kesadaran.

BRICS bukan hanya aliansi ekonomi, tapi tanda bahwa dunia mulai bosan diperintah oleh satu suara. 

Dan setiap kali Trump tersenyum di depan kamera, sejarah diam-diam mencatat: dunia sedang belajar menertawakan hegemon yang tak tahu kapan harus turun panggung.

Referensi

1. Fairclough, N. (1995). Critical Discourse Analysis. Longman.

2. Gramsci, A. (1971). Selections from the Prison Notebooks. International Publishers.

3. Mearsheimer, J. (2001). The Tragedy of Great Power Politics. Norton.

4. The Jacobin (2025). Trump’s Peace Accords and the Rebranding of Empire.

5. Al Jazeera (2025). Trump’s Asia Tour: Symbolism and Substance in Kuala Lumpur Peace Talks.

6. The Diplomat (2025). ASEAN, BRICS, and the Return of Cold Peace Politics.