China Tampilkan Otoritas Global & Kritik Unilateralisme: Pergeseran Persepsi Ideologi di Tengah Krisis Legitimasi Liberal

Ilustrasi pidato di PBB (Pic: Meta AI)

Masa depan pertarungan ideologi akan sangat bergantung pada siapa yang mampu membuktikan koherensi antara nilai dan tindakan


Pidato Perdana Menteri China, Li Qiang, di PBB pada 4 September 2025 menandai intensifikasi peran Beijing sebagai pengusung tatanan dunia multipolar. 


Kritik terhadap unilateralisme, khususnya yang diasosiasikan dengan kebijakan Amerika Serikat (AS) dan sekutunya, memperlihatkan perubahan lanskap politik global. 


Fenomena ini turut menggeser persepsi publik terhadap ideologi liberal—yang semula identik dengan demokrasi, HAM, dan kebebasan—namun kini dianggap hipokrit akibat praktik politik luar negeri AS, terutama terkait konflik Israel-Palestina. 


Tulisan ini menelaah bagaimana pergeseran persepsi ini terjadi, serta apakah benar ideologi liberal kalah pamor dibanding sosialisme/komunisme, atau justru praktik negara tertentu yang mengikis legitimasi nilai liberal itu sendiri.



Pendahuluan


Sejak akhir Perang Dingin, liberalisme menjadi ideologi dominan dalam tatanan global dengan janji: demokrasi, keterbukaan ekonomi, penghormatan terhadap HAM. 


Namun, pasca invasi AS ke Irak, intervensi sepihak, dan dukungan konsisten terhadap Israel meski melanggar hukum internasional, nilai-nilai liberal mulai dipandang kontradiktif. 


China memanfaatkan krisis legitimasi ini untuk menampilkan dirinya sebagai pemimpin alternatif: berbasis pada multipolarisme, kedaulatan nasional, dan “keadilan global” versi Beijing.



Metodologi


Kajian ini menggunakan pendekatan analisis wacana kritis (critical discourse analysis, CDA) terhadap pidato China di forum internasional, laporan media global, serta respon negara-negara berkembang. 


Analisis ini dibandingkan dengan teori legitimasi ideologi dalam politik global.



Pembahasan


1. China dan Retorika Anti-Unilateralisme


China menggambarkan dirinya sebagai juru bicara Global South.

Kritik utama diarahkan pada praktik hegemonik AS yang dianggap melanggengkan ketidaksetaraan global.

Dengan mengundang Rusia dan Korea Utara ke parade militernya, Beijing juga memberi sinyal koalisi anti-liberal yang semakin terbuka.


2. Krisis Legitimasi Liberalisme


Liberalism as hypocrisy? Nilai HAM dan kebebasan yang diagungkan sering berbanding terbalik dengan praktik politik:

Dukungan AS terhadap Israel meski terjadi pembantaian sipil di Gaza.

Sanksi unilateral terhadap negara tertentu (Iran, Venezuela, Rusia) yang berdampak pada rakyat kecil.

Akibatnya, publik internasional melihat liberalisme = standar ganda, meski sebenarnya penyebabnya adalah negara yang gagal konsisten, bukan ideologinya.


3. Naiknya Pamor Sosialisme/Komunisme “Versi Baru”


China mengemas sosialisme dengan wajah pragmatis: pembangunan ekonomi, infrastruktur global (Belt and Road Initiative), dan kedaulatan nasional.

Negara-negara berkembang melihat model ini lebih konkret ketimbang sekadar wacana HAM.

Namun, perlu dicatat bahwa “sosialisme China” tetap otoriter, dengan keterbatasan kebebasan sipil.


4. Dilema Ideologis Global


Liberalism as an idea tetap unggul dalam aspek normatif (HAM, kebebasan berpendapat, rule of law).

Socialism/authoritarianism as practice terlihat lebih menarik karena menawarkan stabilitas, pembangunan, dan resistensi terhadap dominasi Barat.

Maka, yang sesungguhnya kalah bukanlah liberalisme sebagai ideologi, melainkan legitimasi aktor negara liberal yang gagal menjadi teladan.



Pergeseran persepsi ideologi global tidak serta merta berarti liberalisme runtuh. Sebaliknya, kegagalan AS dan sekutunya dalam konsistensi nilai justru membuka ruang bagi China untuk tampil sebagai alternatif. 


Yang dipertanyakan dunia bukan ideologi liberal itu sendiri, tetapi praktik politik luar negeri yang hipokrit dan munafik. 


Dengan demikian, masa depan pertarungan ideologi akan sangat bergantung pada siapa yang mampu membuktikan koherensi antara nilai dan tindakan.








Referensi

AP News. (2025, September 4). In UN speech, Beijing makes clear its intent to remold global norms, seizing on Trump’s retreat. https://apnews.com/article/7a9dad1ecb5c190251c9ed65da87ac9c

The Guardian. (2025, September 4). China flexes its muscle in the tussle for global dominance. https://www.theguardian.com/world/2025/sep/04/thursday-briefing-china-flexes-its-muscle-in-the-tussle-for-global-dominance

Ikenberry, G. J. (2018). The end of liberal international order?. International Affairs, 94(1), 7–23.

Nye, J. S. (2020). Do morals matter? Presidents and foreign policy from FDR to Trump. Oxford University Press.

Acharya, A. (2017). After liberal hegemony: The advent of a multipolar order. Ethics & International Affairs, 31(3), 271–285.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Kontaminasi Cs-137 pada Udang Indonesia: Antara Sains, Politik, dan Kepercayaan Global

Isu Pangkalan Militer Rusia: Diplomasi Dua Wajah dalam Politik Global

Penahanan Global Sumud Flotilla & Penjara Ketziot: Kondisi, Pelanggaran, dan Tantangan atas Kemanusiaan